Silaturahmi ke Pemprov dan Pemkot
KalbarOnline, Pontianak – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, belum lama ini melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kota Pontianak.
Silaturahmi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW APPI Kalbar, Dedy Supriyanto itu merupakan tindaklanjut instruksi Dewan Pimpinan Nasional APPI kepada DPW APPI Kalbar yakni membangun sinergitas dan sosialisasi dengan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan secara linier mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa mengenai pengadaan barang dan jasa yang benar, bersih, akuntabel, kredibel dan transparan.
“Jadi silaturahmi yang kita lakukan ini menindaklanjuti instruksi Ketua DPN APPI, Pak Sabela Gayo agar pengurus DPW APPI Kalbar segera membangun sinergitas sekaligus sosialisasi. Belum lama ini kita lakukan pertemuan dengan Wali Kota Pontianak dan Sekda Kalbar,” ujar Dedy saat diwawancarai awak media, Sabtu (18/1/2020).
Menurut Dedy, respon Wali Kota terhadap kehadiran APPI di Kalbar ini sangat positif. Tak terkecuali respon dari Sekda Kalbar.
“Beliau berdua menyambut positif kehadiran APPI, pada intinya silaturahmi kita itu dalam rangka mengenalkan apa itu APPI. Mudah-mudahan bisa ke arah kerjasama atau MoU terkait pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa yang memang merupakan tugas utama dari APPI,” tukasnya.
Diwawancarai sebelumnya pasca dilantik sebagai Ketua DPW APPI Kalbar periode 2019-2024, Dedy Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan berbagai persiapan secara internal yang kemudian akan dilanjutkan dengan action.
“Pertama kita akan lakukan persiapan secara internal, kemudian akan kita lanjutkan dengan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder pengadaan barang dan jasa, kemudian melakukan sosialisasi,” tegasnya, Kamis (14/11/2019) lalu.
Dedy menyatakan bahwa dirinya bersama pengurus DPW APPI Kalbar berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kalbar khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang secara benar, bersih, akuntabel, kredibel dan transparan.
Seperti diketahui, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup kerja sebagai advokat yang spesialis di bidang pengadaan barang dan jasa yang berupaya memberikan pendampingan dan pelayanan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan kepada semua stakeholder dan pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa.
Histori terbentuknya APPI sendiri dilatarbelakangi keperihatinan para pendirinya terkait dengan persoalan hukum yang menimpa pelaku pengadaan barang dan jasa, baik pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan dan penyedia pengadaan barang dan jasa yang berimbas pada terhambatnya penyerapan anggaran negara. (*/Fai)
Comment