KALBARONLINE.com – Dugaan skandal fraud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat resmi meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status perkara ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan kredit di bank milik daerah tersebut. Penyidik kini memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mulai menghitung kerugian yang diduga timbul akibat praktik fraud dalam penyaluran KUR.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin, membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Namun, proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan pihak-pihak terkait masih terus berlangsung.

"Bank Kalbar statusnya sudah kita naik tahap penyidikan. Proses masih berjalan, kita masih memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti," ungkap Burhanudin.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan jajaran petinggi Bank Kalbar, termasuk direktur utama dan direksi, Burhanudin belum memberikan penjelasan lebih jauh.

"Proses masih berjalan," jawabnya singkat.

Selain mendalami keterangan para saksi, penyidik juga melakukan penghitungan kerugian akibat dugaan fraud KUR tersebut. Hingga kini, belum ada angka resmi mengenai total kerugian maupun penjelasan terperinci terkait aliran dana yang sedang ditelusuri.

Pengusutan perkara ini juga menjadi tantangan bagi Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar. Sebelum memimpin Polda Kalbar, Alberd pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024.

Pengalaman tersebut menjadi relevan dalam penanganan perkara yang diduga berkaitan dengan penyimpangan penyaluran kredit dan aliran dana. Publik tentu berharap latar belakang tersebut dapat menjadi salah satu modal dalam mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh.

Dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, penelusuran aliran dana, penghitungan kerugian, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu dilakukan secara serius dan transparan. Pengungkapan perkara diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen semata.

Naiknya status perkara ke penyidikan sekaligus membuka pertanyaan mengenai sejauh mana dugaan penyimpangan tersebut terjadi dan siapa saja yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Sebelumnya, pada 20 Oktober 2026, Kombes Pol Burhanudin membenarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan fraud setelah menerima laporan terkait penyaluran KUR Bank Kalbar.

Dalam keterangannya saat itu, ia menyebut penanganan perkara bermula dari laporan yang masuk dan kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Dugaan penyimpangan tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan kantor pusat, tetapi juga terindikasi di sejumlah kantor cabang.

Salah satu pihak berinisial GER juga disebut menjadi perhatian penyidik untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Perkara ini semakin menyita perhatian setelah beredar informasi mengenai dugaan penggunaan identitas mahasiswa sebuah perguruan tinggi untuk pengajuan pinjaman KUR.

Dalam informasi yang beredar, sejumlah mahasiswa diduga dijanjikan bantuan dengan syarat membuka rekening dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, data tersebut diduga digunakan untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik identitas.

Selain dugaan pencatutan identitas, muncul pula informasi mengenai pembagian dana pinjaman yang diduga melibatkan nasabah dan oknum internal Bank Kalbar berinisial GER.

Salah satu informasi menyebutkan bahwa dari pengajuan kredit senilai Rp2 miliar, dana tersebut diduga dibagi masing-masing Rp1 miliar kepada nasabah dan oknum bersangkutan.

Meski demikian, informasi mengenai modus, pembagian dana, serta keterlibatan pihak tertentu tersebut belum dapat dinyatakan terbukti. Seluruhnya masih memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan prosedur penyaluran kredit, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem verifikasi, pengawasan, dan pengendalian internal Bank Kalbar.

Sebelumnya, praktisi hukum dari Kita Melek Hukum, Andrean Winoto Wijaya, mendesak Polda Kalbar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan oknum pelaksana, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih besar.

Andrean secara khusus mendorong pemeriksaan terhadap direktur utama, jajaran direksi, hingga Dewan Pengawas Bank Kalbar apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan alat bukti.

"Bank Kalbar ini bank daerah, milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh hanya terfokus pada oknum eksekutornya. Kami menduga persoalan ini bersifat sistematis, sehingga harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari direktur, direksi, Dewan Pengawas dan pihak-pihak lainnya," tegas Andrean, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya pihak yang memberikan fasilitas, kemudahan, atau pembiaran sehingga dugaan penyimpangan tersebut dapat berlangsung.

"Kalau memang ada pihak yang membekingi atau memberikan fasilitas kepada oknum untuk melakukan fraud, itu juga harus dibongkar. Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dikorbankan, sementara pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar justru tidak tersentuh," ujarnya.

Andrean turut meminta dugaan penggunaan identitas masyarakat tanpa persetujuan ditelusuri secara serius. Sebab, apabila terbukti, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum lain, termasuk terkait perlindungan data pribadi.

Di tengah perkembangan penyidikan, penjelasan resmi dari manajemen Bank Kalbar masih dinantikan.

Sejak dugaan fraud KUR mencuat, sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi internal, serta langkah perlindungan terhadap nasabah yang diduga terdampak belum memperoleh penjelasan terbuka dari pihak bank.

Dalam pemberitaan sebelumnya, KALBARONLINE.com telah berupaya mengonfirmasi Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi dan Direktur Kepatuhan Al Amin. Namun, hingga berita tersebut diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari manajemen.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Bank Kalbar merupakan bank pembangunan daerah yang mendapat dukungan penyertaan modal pemerintah daerah melalui APBD.

Karena itu, penanganan dugaan fraud KUR bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban pihak-pihak yang mungkin terlibat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola lembaga keuangan daerah.

Kini, dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, sejumlah pertanyaan penting menunggu jawaban aparat penegak hukum.

Bagaimana dugaan penyimpangan kredit itu berlangsung? Siapa saja yang memiliki keterkaitan? Ke mana aliran dana mengarah? Berapa nilai kerugian yang dapat dibuktikan? Dan apakah terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan bergantung pada hasil penyidikan, pemeriksaan saksi, serta alat bukti yang berhasil dikumpulkan Polda Kalbar.

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Manajemen Bank Kalbar maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. (Tim Liputan)