KalbarOnline.com – Dewan ulama Pakistan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk pembangunan kuil baru untuk minoritas Hindu negara tersebut, dimana sebelumnya sempat tertunda karena adanya gejolak di masyarakat.
Terkait keputusan Dewan Ulama ini, seorang pemimpin terkemuka Hindu yang juga anggota parlemen, Lal Malhi memuji keputusan para ulama ini. Namun, dewan juga memberikan catatan kepada pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan untuk tidak menghabiskan dana publik secara langsung untuk pembangunan tempat ibadah itu.
Seperti diketahui, sekitar 3 ribuan umat Hindu tinggal di ibu kota ini. Sementara lebih dari satu juta populasi adalah umat Muslim.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Ulama Pakistan mengatakan, umat Hindu di Pakistan memiliki hak konstitusional untuk melakukan ritus sesuai kepercayaan mereka.
“Berdasarkan hak ini, komunitas Hindu di Islamabad diizinkan memiliki tempat untuk melakukan ritus sesuai dengan instruksi agama,” kata pernyataan itu, seperti dilansir dari Aljazeera.
Dewan Ulama juga mengizinkan pembangunan pusat komunitas untuk kelompok minoritas itu untuk mengadakan pernikahan dan acara keagamaan lainya, yang menurut dewan adalah hak konstitusional mereka juga.
Keputusan Dewan Ulama ini diambil setelah pemerintah Perdana Menteri Imran Khan tiba-tiba menghentikan pembangunan kuil di ibu kota Islamabad pada Juni lalu. Keputusan Khan datang di tengah ancaman dari Muslim garis keras yang menyebut pembangunan kuil itu sebagai tindakan penghujatan. Beberapa dari Muslim itu mengancam akan menghentikan pembangunan kuil dengan paksa yang membuat ketegangan meningkat.
Karenanya, Imran Khan meminta bantuan dewan untuk memutuskan apakah uang publik dapat digunakan untuk pembangunan kuil tersebut. Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari perdana menteri apakah akan menggunakan uang publik atau tidak. Namun, berdasarkan keputusan Dewan Ulama itu, kemungkinan uang negara dapat disalurkan untuk pembangunan kuil komunitas Hindu boleh-boleh saja.
Imran Khan, yang telah menjanjikan persamaan hak untuk minoritas, diharapkan mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengizinkan pembangunan kuil. [ind]
Comment