PDIP Sebut Pemprov Kalbar era Midji-Norsan Belum ada Terobosan Tingkatkan Pendapatan
KalbarOnline, Pontianak – Fraksi PDIP DPRD Kalbar kembali menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalbar di bawah kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan. Seperti misalnya di sektor pendapatan. Di mana, memasuki tahun ketiga RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023, Fraksi PDIP belum menemukan terobosan yang berarti dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Hal ini tercermin dari rendahnya target pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang harusnya bisa diperoleh. Oleh karena itu fraksi PDIP mendorong Pemprov Kalbar untuk meninggalkan cara-cara konvensional dalam memungut pajak dan retribusi daerah serta menggantikannya dengan cara-cara yang lebih progresif dengan memanfaatkan teknologi kekinian dan modern. Serta diimbangi dengan peningkatan SDM,” tegas Martinus Sudarno saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi PDIP terhadap RAPBD Kalbar 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Kalbar 2021, Senin (23/11/2020).
Kemudian di sektor belanja, Fraksi PDIP menemukan adanya ketimpangan yang sangat tajam antara belanja operasional dibandingkan belanja modal.
“Hal ini berarti bahwa APBD Kalbar 2021 yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat manfaatnya, sangatlah rendah,” ujarnya.
Kemudian soal prioritas pembagunan di tahun anggaran 2021. Di mana, Pemprov Kalbar lebih mengutamakan pembangunan gedung dibandingkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak jalan dan jembatan di Kalbar yang kondisinya rusak parah yang sangat berpengaruh pada lalu lintas orang dan barang yang juga berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
“PDIP juga melihat masih ada kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kalbar, daerah pedalaman merupakan daerah yang paling merasakan dampaknya. Tidak tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, tidak tersedianya sarana informasi dan telekomunikasi, serta masih banyak kampung-kampung yang belum teraliri listrik, terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan. Singkatnya, daerah pedalaman membutuhkan intervensi dan perhatian agar mereka pun merasakan makna dari sebuah kemerdekaan,” tandasnya.
Meski demikian, Fraksi PDIP menyetujui RAPBD Kalbar 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Comment