Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 04 Februari 2021 |
KalbarOnline.com – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku kecewa terhadap keputusan pemerintah terkait pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan sebesar 50 persen. Menurut Saleh, keputusan tersebut berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin bertambah. Padahal tenaga kesehatan telah berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19.
“Wajar jika para nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut,” ujar Saleh kepada KalbarOnline.com, Kamis (4/2).
Saleh mengatakan setelah dipotong, insentif yang diterima dokter spesialis saat ini menjadi sebesar Rp 7,5 juta per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6,25 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 3,75 juta per orang per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan.
“Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada 2020 lalu. Bagaimanapun, itu tentu sangat dirasakan dampaknya. Apalagi, para nakes kita saat ini bekerja siang malam dalam melayani masyarakat yang terpapar Covid-19. Dapat dikatakan, mereka menyabung nyawa berdiri di barisan terdepan,” katanya.
Dalam konteks itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan insentif itu. “Para tenaga kesehatan di Indonesia harus mendapatkan perlakuan lebih. Keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding,” ungkapnya.
Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tentang besaran insentif tenaga kesehatan ini, tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan insentif bagi dokter spesialis Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta bidan dan perawat Rp 3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta.
Sementara santunan kematian yang diberikan sebesar Rp 300 juta. Besaran insentif ini berlaku mulai Januari 2021 sampai Desember 2021 dan dapat diperpanjang. Jika dibandingkan dengan insentif sebelumnya, besaran insentif ini berkurang cukup besar yaitu tinggal separuhnya yakni 50 persen.
KalbarOnline.com – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku kecewa terhadap keputusan pemerintah terkait pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan sebesar 50 persen. Menurut Saleh, keputusan tersebut berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin bertambah. Padahal tenaga kesehatan telah berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19.
“Wajar jika para nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut,” ujar Saleh kepada KalbarOnline.com, Kamis (4/2).
Saleh mengatakan setelah dipotong, insentif yang diterima dokter spesialis saat ini menjadi sebesar Rp 7,5 juta per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6,25 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 3,75 juta per orang per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan.
“Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada 2020 lalu. Bagaimanapun, itu tentu sangat dirasakan dampaknya. Apalagi, para nakes kita saat ini bekerja siang malam dalam melayani masyarakat yang terpapar Covid-19. Dapat dikatakan, mereka menyabung nyawa berdiri di barisan terdepan,” katanya.
Dalam konteks itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan insentif itu. “Para tenaga kesehatan di Indonesia harus mendapatkan perlakuan lebih. Keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding,” ungkapnya.
Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tentang besaran insentif tenaga kesehatan ini, tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan insentif bagi dokter spesialis Rp 7,5 juta, peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta bidan dan perawat Rp 3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta.
Sementara santunan kematian yang diberikan sebesar Rp 300 juta. Besaran insentif ini berlaku mulai Januari 2021 sampai Desember 2021 dan dapat diperpanjang. Jika dibandingkan dengan insentif sebelumnya, besaran insentif ini berkurang cukup besar yaitu tinggal separuhnya yakni 50 persen.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini