Polres Sekadau Kerahkan Ratusan Personel Amankan PSU Pilkada Sekadau
KalbarOnline, Sekadau – Pelaksanaan penghitungan suara ulang (PSU) Pilkada Sekadau sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dijaga ketat oleh aparat Kepolisian. Pengamanan PSU dilakukan Polres Sekadau bersama personel Brimob dan Samapta Polda Kalbar, TNI serta Instansi terkait sesuai pola yang telah diatur dalam pengamanan simulasi PSU sebelumnya.
Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko menjelaskan, agenda pengamanan rencana akan dilakukan selama lima hari guna menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan PSU.
“PSU diperkirakan memakan waktu selama tiga hari, namun pengamanan pasca kegiatan tetap kita lakukan untuk menjamin situasi yang kondusif,” kata Kapolres Sekadau, Senin 12 April 2021.
“185 Personel dibagi setiap harinya untuk mengamankan PSU. Selain itu, patroli dilaksanakan secara intensif pada sejumlah objek vital sebagai upaya harkamtibmas,” ungkap Kapolres.
Sementara Kabag Ops Polres Sekadau, Kompol Aminuddin menjelaskan bahwa pola pengamanan dibagi menjadi empat ring pada beberapa titik lokasi berlangsungnya PSU.
Pola pengamanan tersebut, jelasnya, sudah dipersiapkan sejak jauh hari meliputi ruas jalan menuju Kantor KPU Sekadau, pintu masuk, halaman dan bagian belakang Kantor KPU.
Selaku Pamatwil, Kabid Keu Polda Kalbar Kombespol Doly Heriyadi beserta Dansat Brimob Polda Kalbar Kombespol Taufik Hidayat turut hadir dalam rangka monitoring pelaksanaan PSU.
Pelaksanaan PSU itu sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah.
Seperti diketahui, pada Pilkada Sekadau 2020, Pasangan Rupinus-Aloysius memperoleh sebanyak 56.479 suara atau 49,2 persen. Sedangkan pasangan Aron-Subandrio memperoleh sebanyak 58.023 suara atau 50,8 persen. Berdasarkan hasil tersebut, pasangan Rupinus-Aloysius mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi.
Comment