Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 16 Juli 2021 |
Sultan Pontianak Pastikan Tetap Gelar Shalat Ied Berjamaah di Masjid Jami
Tanggapi SE Gubernur soal Shalat Idul Adha
KalbarOnline, Pontianak – Sultan IX Kesultanan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie turut mengomentari mengenai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat yang meniadakan shalat Idul Adha berjamaah di masjid/mushala atau lapangan untuk daerah yang saat ini dalam status zona merah dan oranye.
Menurutnya persoalan itu itu kembali kepada hak pengurus masing-masing masjid.
“Yang mau tutup silakan, dan yang mau buka pun silahkan,” ucap Sultan Melvin saat dihubungi KalbarOnline, Jumat, 16 Juli 2021.
Menurut dia, di masa-masa saat ini pemerintah seharusnya mengimbau masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan terutama untuk urusan ibadah.
“Insya Allah kalau kita dekat sama Tuhan, penyakit apapun pasti kabur,” tegasnya.
Sultan pun memastikan bahwa shalat Ied berjamaah di Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman akan tetap dilakukan seperti biasanya. Tidak ada pembatasan Jemaah maupun pengaturan jarak shaf. Namun tetap memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19.
“Silakan kepada masyarakat yang ingin shalat Ied di Masjid Jami, tapi tetap taat protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pengurus Masjid Jami,” tegasnya.
Sejatinya, Sultan secara tegas mendukung semua program pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19
“Namun jangan sampai hanya karena kita terlalu fokus dengan hal ini, kita meninggalkan ibadah dan jauh dari Tuhan,” tutupnya.
Pemprov Kalbar tiadakan shalat Ied di Masjid atau lapangan terbuka
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meniadakan shalat Idul Adha di masjid/mushala atau di lapangan terbuka. Ketentuan itu diberlakukan untuk daerah yang berada pada zona merah dan zona oranye berdasarkan zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Barat Nomor 450/2475/KESRA-B tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, shalat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah di luar wilayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. SE itu ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Adapun yang menjadi dasar diterbitkannya aturan itu adalah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 dan SE Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban tahun 1442 Hijriah.
SE itu juga mengatur soal penyelenggaraan malam takbiran. Penyelenggaraan malam takbiran hanya dapat diselenggarakan di masjid/mushala di daerah zona hijau dan kuning dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah jemaah pun dibatasi. Hanya boleh maksimal 10 persen dari kapasitas masjid/mushala. Sementara untuk takbiran keliling dilarang dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran covid.
Midji menerangkan, maksud dan tujuan edaran itu sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan malam takbiran, shalat idul adha, dan pelaksanaan kurban sekaligus bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.
Sutarmidji turut menyatakan, berdasarkan SE itu, kegiatan pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).Namun, dalam pelaksanaannya wajib melakukan jaga jarak fisik.
Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berkurban untuk menyaksian pemotongan hewan kurbannya dan beberapa ketentuan lainnya.
Pelaksanaan pemotongan hewan kurban sendiri dapat dilaksanakan mulai 21-23 Juli 2021 atau 11-13 Dzulhijah.
Dia menegeskan, daging kurban wajib didistribusikan langsung ke rumah penerima untuk mencegah kerumunan di tempat pemotongan.
"Petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima,” tulis SE itu.
Setidaknya ada tiga hal yang mendasari diterbitkannya SE Gubernur Nomor 450/2475/KESRA-B ini selain penerapan PPKM mikro sesuai Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 dan SE Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021, juga Keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Sultan Pontianak Pastikan Tetap Gelar Shalat Ied Berjamaah di Masjid Jami
Tanggapi SE Gubernur soal Shalat Idul Adha
KalbarOnline, Pontianak – Sultan IX Kesultanan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie turut mengomentari mengenai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat yang meniadakan shalat Idul Adha berjamaah di masjid/mushala atau lapangan untuk daerah yang saat ini dalam status zona merah dan oranye.
Menurutnya persoalan itu itu kembali kepada hak pengurus masing-masing masjid.
“Yang mau tutup silakan, dan yang mau buka pun silahkan,” ucap Sultan Melvin saat dihubungi KalbarOnline, Jumat, 16 Juli 2021.
Menurut dia, di masa-masa saat ini pemerintah seharusnya mengimbau masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan terutama untuk urusan ibadah.
“Insya Allah kalau kita dekat sama Tuhan, penyakit apapun pasti kabur,” tegasnya.
Sultan pun memastikan bahwa shalat Ied berjamaah di Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman akan tetap dilakukan seperti biasanya. Tidak ada pembatasan Jemaah maupun pengaturan jarak shaf. Namun tetap memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19.
“Silakan kepada masyarakat yang ingin shalat Ied di Masjid Jami, tapi tetap taat protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pengurus Masjid Jami,” tegasnya.
Sejatinya, Sultan secara tegas mendukung semua program pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19
“Namun jangan sampai hanya karena kita terlalu fokus dengan hal ini, kita meninggalkan ibadah dan jauh dari Tuhan,” tutupnya.
Pemprov Kalbar tiadakan shalat Ied di Masjid atau lapangan terbuka
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meniadakan shalat Idul Adha di masjid/mushala atau di lapangan terbuka. Ketentuan itu diberlakukan untuk daerah yang berada pada zona merah dan zona oranye berdasarkan zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Barat Nomor 450/2475/KESRA-B tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, shalat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah di luar wilayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. SE itu ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.
Adapun yang menjadi dasar diterbitkannya aturan itu adalah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 dan SE Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban tahun 1442 Hijriah.
SE itu juga mengatur soal penyelenggaraan malam takbiran. Penyelenggaraan malam takbiran hanya dapat diselenggarakan di masjid/mushala di daerah zona hijau dan kuning dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah jemaah pun dibatasi. Hanya boleh maksimal 10 persen dari kapasitas masjid/mushala. Sementara untuk takbiran keliling dilarang dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran covid.
Midji menerangkan, maksud dan tujuan edaran itu sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan malam takbiran, shalat idul adha, dan pelaksanaan kurban sekaligus bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.
Sutarmidji turut menyatakan, berdasarkan SE itu, kegiatan pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).Namun, dalam pelaksanaannya wajib melakukan jaga jarak fisik.
Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berkurban untuk menyaksian pemotongan hewan kurbannya dan beberapa ketentuan lainnya.
Pelaksanaan pemotongan hewan kurban sendiri dapat dilaksanakan mulai 21-23 Juli 2021 atau 11-13 Dzulhijah.
Dia menegeskan, daging kurban wajib didistribusikan langsung ke rumah penerima untuk mencegah kerumunan di tempat pemotongan.
"Petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima,” tulis SE itu.
Setidaknya ada tiga hal yang mendasari diterbitkannya SE Gubernur Nomor 450/2475/KESRA-B ini selain penerapan PPKM mikro sesuai Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 dan SE Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021, juga Keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini