KalbarOnline, Sambas – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sambas, Kamis (18/05/2023) pagi, dalam rangka meresmikan pembangunan 20 unit rumah khusus relokasi bagi korban bencana di Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan.
Peresmian rumah yang dilengkapi dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) itu ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 20 keluarga penerima rumah bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menyampaikan, kalau bantuan rumah itu merupakan program Pemprov Kalbar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kalbar dengan anggaran murni dari APBD Provinsi Kalbar.
Pembangunan rumah relokasi itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, atas bencana yang terjadi pada tahun 2021.
“Bukan (dana) pusat, bukan kabupaten. Ini murni APBD (provinsi), karena (terdampak) bencana, ya kami bantu,” jelanya.
Sutarmidji berharap, bantuan ini dapat meringankan beban para warga yang rumahnya rusak akibat terdampak bencana. Ia pun berpesan kepada kepala desa setempat, agar dalam tempo satu bulan, semuanya sudah pindah di rumah baru itu.
Karena di lokasi yang lama menurutnya, di pesisir pantai, wilayah yang ditempati warga, masih rentan terdampak bencana gelombang tinggi, angin kencang, dan abrasi.
“Jadi ditempati, jangan dibiarkan. Karena (rumah) ini lebih bagus dari yang asalnya kan (rumah sebelumnya),” katanya.
Tak hanya rumah, Pemprov Kalbar kata Sutarmidji juga akan membantu menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan air bersih.
Menurut keterangan dari kepala desa setempat, sumber air pegunungan terdekat jaraknya hanya 400 meter. Sehingga dari situ, rencananya, akan disambung dengan pipa instalasinya sampai ke perumahan, kemudian dibangunkan satu kolam penampungan bersama di pemukiman warga.
“Untuk kebutuhan di rumah, dari kolam penampungan ke rumah-rumah tinggal diatur sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji turut menerima keluhan warga soal soal jalan rusak. Dia lalu menyarankan warga agar mengusulkan perbaikan jalan rusak ke DPRD Provinsi Kalbar. Terlebih saat ini sudah memasuki masa-masa pemilihan anggota legislatif (pileg). Karena status jalan di sana merupakan jalan kabupaten.
“Jadi bilang ke mereka (anggota DPRD) kalau mau dipilih lagi jalan genahkan,” katanya.
Secara umum, aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jalan ini juga akan disampaikannya ke pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Karena dari kebijakan tersebut ada peluang jalan daerah bisa diambil alih penanganannya oleh pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan ada program juga dari (presiden) Pak Jokowi (jalan) untuk akses wisata, karena ini kan menuju kawasan wisata (Wisata Batu Lapak), jadi kami ajukan,” ujar Sutarmidji. (Jau)
Comment