Buka Mubes ke-VI MABM Kalbar, Gubernur Sutarmidji Bicara Soal Memajukan Pendidikan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-VI Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (02/06/2023).

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kalbar itu menekankan tentang pentingnya bagaimana memajukan dunia pendidikan di Kalbar. Kendati menurutnya, Provinsi Seribu Sungai itu tidak jua kekurangan tenaga pendidik, namun yang benar-benar mencintai dan menjiwai pendidikan dan bahkan ikut memajukannya masih terbilang kurang.

“Guru banyak, cuma bagaimana kita mengajak mereka untuk mencintai dunia pendidikan. Alumni IKIP PGRI, FKIP dan sebagainya, bahkan ada yang berprofesi di luar latar pendidikannya, kita maunya mereka betul-betul menjiwai bidang pendidikan, ikut memikirkan kemajuan dalam bidang pendidikan dan ikut sebagai pelaku dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan,” terangnya.

Sehingga sebenarnya, ketika Pemprov Kalbar mau membangun sekolah, di manapun berada, persyaratan untuk tenaga pendidik sudah mencukupi. Namun kendalanya tidak banyak dari mereka yang mau “turun gunung” ke daerah-daerah pelosok dengan niatan benar-benar mengajar dan memajukan pendidikan di daerah tersebut.

“Sumber daya manusia yang ada di Kalbar ini cukup sebenarnya untuk menjadi motor penggerak dalam peningkatan sumber daya manusia. Hanya membuat, mengajak mereka untuk sukarela dan mau pengabdian di tempat-tempat yang di pelosok-pelosok itu yang susah, tidak banyak,” katanya.

“Karena apa? Biaya hidup. Sementara negara belum mampu memberikan kesejahteraan untuk mereka menghadapi tantangan-tantangan dari profesi mereka,” sambungnya.

Memang simalakama, oleh karena itu Sutarmidji sangat mendorong agar desa-desa yang ada di Kalbar ini semuanya bisa berstatus menjadi desa maju dan mandiri.

“Makanya saya maunya desa-desa itu harus berstatus maju dan mandiri, kalau begitu, Insya Allah itu tidak akan terisolir lagi,” katanya.

Sebelumnya, selain pendidikan secara struktural, Sutarmidji juga menyinggung soal pentingnya pendidikan politik menjelang kontestasi pemilu 2024, agar masyarakat, khususnya pemuda-pemuda Melayu dapat memahami politik secara benar, yakni politik yang membawa kemaslahatan bukan politik yang membawa perpecahan.

Sementara itu, Ketua MABM Provinsi Kalbar, Chairil Effendy menyampaikan, bahwa selama ini MABM sesungguhnya sudah bergerak dalam bidang pendidikan–meskipun tidak secara formal–hal itu demi membantu anak-anak Melayu yang ingin sekolah, ingin masuk ke institusi Polri, TNI dan sebagainya.

“Itu kita berikan rekomendasi. Tetapi ke depan tampaknya harus ada usaha-usaha yang lebih terstruktur dan sistematik untuk berkiprah di bidang pendidikan ini,” kata Chairil.

Chairil mengemukakan, dalam konteks pendidikan yang lebih sempit, yakni SD, SMP, SMA dan seterus, memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit, selain diperlukan lembaga dan yayasan yang juga representatif dan sebagainya.

“Saya bukan pesimis, tapi perlu waktu yang lama dan tenaga dan pikiran yang sungguh-sungguh serius, waktu yang serius untuk menyelenggarakan itu,” katanya.

Agenda Mubes

Berkaitan dengan agenda Mubes ke-VI MABM Provinsi Kalbar sendiri, Chairil menjelaskan bahwa pertama pihaknya tentu akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan selama 5 tahun terakhir. Kemudian melihat apakah AD/ART yang ada saat ini perlu diubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta menyusun rencana kerja ke depan dan sebagainya.

“(AD/ART) itukan sudah dibuat 20 tahun yang lalu, (maka) ada perubahan-perubahan dikit. Lalu kemudian juga menyusun program kerja umum 5 tahunan yang nantinya akan di breakdown dalam rapat kerja pusat yang diikuti daerah-daerah,” katanya.

Chairil menyampaikan, bahwa MABM Provinsi Kalbar terus berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah dan akan memberikan bantuan serta sumbangsih sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

“Kita ini sebenarnya kerjaannya tidak banyak, kita hanya membantu pemerintah sedapat-dapatnya, karena kita juga tidak punya dana khusus seperti pemerintah, karena itu kita akan buat program yang realistis, yang bisa kita laksanakan sesuai kemampuan kita,” ucapnya.

Peran MABM di Tahun Politik

Ketua MABM Provinsi Kalbar, Chairil Effendy sepakat dengan Gubernur Sutarmidji tentang pentingnya rembuk politik atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang kontestasi pemilu 2024.

“Termasuk lah yang pendidikan politik sebagaimana yang tadi disinggung Pak Gubernur, agar MABM segera menyelenggarakan rembuk politik untuk mempersiapkan kader-kader terbaik, tidak hanya orang Melayu saja sebenarnya, tapi anak-anak di Kalbar ini, agar paham menjalankan fungsi-fungsi politik,” ujarnya.

Menurut Chairil, pendidikan politik sangat penting diberikan dalam masyarakat yang heterogen seperti di Kalbar, di samping pendidikan berjenjang, seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya yang juga patut menjadi perhatian utama.

“Jadi pendidikan yang dimaksud itu saya maknai dalam arti yang luas, tidak semata-mata pengertiannya itu (pendidikan) sekolah dalam hal ini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak seperti itu, tapi pendidikan dalam arti yang luas, salah satunya yaitu tadi rembuk politik,” katanya.

Lebih jauh, Chairil menyampaikan, bahwa MABM dalam menghadapi tahun politik tentu sangat berkepentingan untuk menjaga soliditas masyarakat, agar masyarakat tidak terpolarisasi, tidak mengalami segregasi sosial dan segala macamnya.

“Karena apa? Kita memahami bahwa financial capital itu penting, tapi yang lebih penting itu sosial kapital. Kalau social capital tidak kuat, bangunan-bangunan besar tahun 1998 seperti di Jakarta itu satu malam (bisa) habis terbakar,” katanya.ki9o

“Dalam konteks itulah nasionalisme itu harus kita jaga, karena dia seperti telur di ujung tanduk, kalau goyang (dan) kita biarkan, pecah dia,” jelas Chairil.

Dengan begitu, maka MABM pun memiliki tugas dalam menjalani tahun ini dan tahun depan sebagai tahun-tahun politik dengan terus mengimbau masyarakat untuk menjaga soliditas, keharmonisan agar masyarakat tidak tercerai berai.

“Apapun keputusan politik di tingkat nasional, siapa pemimpinnya kita terima. Kalau tidak suka, 5 tahun kemudian kita evaluasi kembali. Itulah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita terima,” jelasnya. (Jau)