KalbarOnline, Pontianak – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat atau GAPKI Kalbar, mendukung program pemerintah dalam memposisikan peran strategis sawit sebagai mitra pembangunan di Kalbar.
Komitmen ini disampaikan Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Purwati Munawir saat Rapat Kerja Cabang, di Hotel Aston, Kota Pontianak, Selasa (25/07/2023).
Rapat kerja itu, turut dihadiri Sekda Kalbar, Harisson dan Wakil Ketua Umum III GAPKI Pusat, Satrija B Wibawa.
Dalam kesempatan itu, Purwati menyampaikan, bahwa GAPKI Kalbar sejatinya telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti pemeliharaan jalan provinsi maupun kabupaten/kota.
Selanjutnya, GAPKI Kalbar juga telah membantu pemerintah dalam melakukan renovasi bangunan pelatihan kelistrikan pada pusat sertifikasi keahlian tenaga kerja.
“Kemudian, kita juga mendukung pelaksanaan magang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di perusahaan yang tergabung di GAPKI,” katanya.
Selanjutnya, GAPKI juga telah melaksanakan berbagai program sosial peduli. Program ini khusus membantu masyarakat yang terdampak bencana. Seperti banjir, longsor dan sebagainya di berbagai daerah di Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu.
Di sisi lain, Purwati Munawir pun menyampaikan, kalau garis besar program GAPKI Kalbar 2023 berfokus pada peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, program ini dapat dicapai dengan kebersamaan dan kekompakan perusahaan di lingkungan organisasi dan pemerintah daerah.
Sementara, implementasi program untuk mewujudkan sawit berkelanjutan, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak baik dari aspek ketenagakerjaan, aspek lingkungan dan sarana pendukung lainnya.
Di kesempatan rapat kerja ini, tak lupa Purwati menyampaikan beberapa catatan program GAPKI Kalbar tahun 2022 yang belum berjalan maksimal. Misalnya program penambahan anggota. Sebab, diakuinya, sampai saat ini, belum semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar bergabung di GAPKI.
“Kondisi ini berpengaruh pada belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi program dan kolaborasi dengan pihak pemda,” kata Purwati.
Lalu keberadaan unit pengumpul TBS yang tidak sejalan dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Pergub Kalbar Nomor 065 tahun 2018 yang terpengaruh efektivitas regulasi pemerintah.
“Dan terganggunya sistem kemitraan antara petani dan perusahaan inti,” sambung Purwati.
Catatan selanjutnya, yakni soal produktivitas kebun petani yang perlu segera dilakukan peremajaan. Lalu soal fluktuasi harga TBS pada semester I tahun 2023 serta harga sarana produksi yang cenderung meningkat mempengaruhi sisi penerimaan mitra.
Kemudian ada juga catatan soal antisipasi perubahan iklim yang ekstrem pada semester I tahun 2024 melalui kesiagaan peralatan dan SDM pengendali karhutla, dan kendala teknis terkait aspek legalitas keagrarian.
Purwati menegaskan, catatan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja di tahun 2023, supaya bisa lebih baik.
Wakil Ketua Umum III GAPKI Pusat, Satrija B Wibawa mengatakan, industri sawit nasional memberikan peran yang sangat penting terutama dalam penerimaan devisa negara. Tahun 2022 misalnya, devisa yang didapatkan dari sawit mencapai lebih dari US$ 39,07 miliar atau sekitar Rp 600 triliun.
Menurutnya, angka ini merupakan pencapaian ekspor tertinggi kelapa sawit sepanjang sejarah. Penerimaan devisa tersebut pun menjadikan neraca perdagangan RI tetap positif. Di samping, industri sawit juga menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja serta mendukung pengembangan dan pertumbuhan wilayah.
Capain yang berhasil didapat ini tak terlepas dari peranan kinerja industri di Kalimantan Barat, yang merupakan daerah penghasil sawit ke-4 tertinggi, setelah Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.
Satrija melanjutkan, kinerja yang penting tersebut perlu dijaga dan dirawat. Sehingga industri sawit benar-benar selain memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Tentunya kami mengharapkan kepada seluruh anggota GAPKI di Kalbar untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat memberikan dukungan yang penting bagi pembangunan Kalimantan Barat,” ucapnya.
Satrija lalu menyebutkan, jika saat ini anggota GAPKI seluruh Indonesia berjumlah 727 perusahaan. Total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tercatat mencapai 3,72 juta hektare.
Sedangkan di Kalbar sendiri, anggota GAPKI tercatat hanya sebanyak 76 perusahaan, dengan luasan lahan perkebunan sekitar 281 ribu hektare.
Dari data statistik Ditjen Perkebunan, luas perkebunan di Kalimantan Barat tahun 2022 tercatat 2,48 juta hektare atau baru 11 persen dari perkebunan besar merupakan anggota GAPKI.
Sedangkan GAPKI sendiri telah menjadi mitra strategis pemerintah terutama dalam tata kelola perkebunan besar sawit yang baik. Karena itu, mestinya semua perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI.
“Untuk itu, kami sangat mengharapkan terus dukungan pemerintah daerah agar semua perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dapat menjadi anggota GAPKI,” ucap Satrija.
Ia juga menyampaikan, saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit ke depan.
Di mana, di luar negeri, tuntutan sustainability semakin meningkat, seperti telah ditetapkannya EU Deforestation-free Regulation (EUDR).
Tentu, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah agar pelaku usaha kelapa sawit menerapkan tata kelola yang baik, dan mengikuti standar keberlanjutan.
Sedangkan dalam negeri sendiri, industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti menurunnya tingkat produktivitas. Persoalan ini memicu perlambatan tanaman kelapa sawit melalui program PSR jalur kemitraan.
Menurut Satrija, berbagai tantangan itu mempengaruhi kinerja industri sawit ke depan. Kondisi tersebut tentunya harus benar-benar dapat menjadi pemahaman dan tantangan bersama.
“Sebab, bagaimanapun juga, industri sawit tetap dibutuhkan oleh dunia, baik untuk pangan, bioenergi maupun industri oleokimia yang permintaannya terus meningkat,” imbuh Satrija.
Sekda Kalbar, Harisson mengatakan, GAPKI memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Salah satunya penyaluran CSR dan bantuan berupa fasilitas bangunan bagi pemerintah daerah untuk kebutuhan pelayanan ke masyarakat.
Karena itu, Harisson berharap GAPKI terus membantu Pemprov Kalbar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat berbagai program kolaborasi. Apalagi perkebunan sawit menjadi andalan dalam menggerakan perekonomian di provinsi ini.
“Sehingga pemerintah terus mendukung investasi di Kalimantan Barat karena untuk membantu pertumbuhan ekonomi di provinsi ini,” pungkas Harisson. (Jau)
Comment