KalbarOnline, Bandung – Bertempat di Gedung Utaryo Sespim Polri, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/09/2023), dilakukan peluncuran buku berjudul Border Policing yang ditulis oleh Serdik Sespimmen 63, Kompol Bellen Anggara Pratama.
Secara umum, buku ini mengupas seputar kondisi wilayah perbatasan dan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini.
Sang penulis mengaku tertarik untuk membahas mengenai pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.
“Hal ini didasari oleh kondisi bahwa kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif, dan integratif,” kata Kompol Bellen usai peluncuran buku Border Policing.
Secara garis besar, dirinya menyampaikan, terdapat beberapa tantangan yang kini dihadapi di wilayah perbatasan, antara lain jumlah penduduk yang kurang dan penyebaran yang tidak merata serta keterbatasan infrastruktur.
Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di sana dinilai masih relatif rendah, sementara industri pengolahan belum berkembang, sehingga kegiatan perekonomian masih bergantung pada produk mentah.
“Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kurang terkendali serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi,” ucapnya.
Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt).
Namun di lain pihak, terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang keamanan juga terjadi. Misalnya di Polres Sambas, Polres Ketapang, Polres Sanggau, Polres Sintang dan Polres Kapuas Hulu—telah menyebabkan lemahnya pola pemolisian berbasis kewilayahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, lanjut Bellen, pemerintah perlu memperkuat koordinasi seluruh stakeholder dalam meningkatkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional berbasis koperasi dan UMKM di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dengan dibukanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Barat seperti PLBN Aruk, Nanga Badau dan Jagoi Babang diharapkan mampu mengakomodasi kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia – Malaysia.
“Dalam hal ini, Polri dapat berperan dalam aspek pembinaan dan penindakan hukum,” jelasnya.
Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk mencegah berbagai permasalahan pada bidang koperasi dan UMKM seperti kendala perizinan lembaga, perizinan produk dan pemasaran, pembinaan mental kewirausahaan serta pelatihan keterampilan.
Bellen menambahkan, hal ini selaras dengan tindak lanjut program prioritas Kapolri poin 5, yaitu mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia yang memuat transformasi nasional.
Dalam konteks pemolisian, menurutnya, Polda Kalbar memiliki peran strategis dalam menjalankan kegiatan yang mendukung pembangunan di daerah dengan mengimplementasikan konsep border policing. Konsep ini mengacu pada upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan kestabilan ekonomi di wilayah perbatasan.
Diterapkannya pula, kalau border policing sendiri merupakan pengembangan dari pola pemolisian berbasis wilayah dan berbasis dampak masalah dengan melibatkan tindakan pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan dan ancaman terkait dengan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.
Dengan kata lain, penerapan border policing dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan di daerah perbatasan.
“Dengan menerapkan pendekatan ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah perbatasan dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan,” tambahnya.
Bellen turut berharap, dengan pelaksanaan kegiatan launching buku ini dapat memberikan masukan bagaimana konsep border policing ini menjadi sebuah terobosan dan landasan pemikiran, di mana pola pendekatan pemolisian ini sebagai problem solving (solusi).
“Ini mengedepankan peran Polri guna mendukung peningkatan ekonomi inklusif (terbuka) dalam rangka mendukung pembangunan nasional,” tutup Bellen. (Jau)
Comment