KalbarOnline, Kubu Raya – Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman mengungkapkan sejumlah arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, terkait reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi itu adalah birokrasi yang berdampak, yaitu berdampak pada pelayanan masyarakat yang meliputi tiga hal.
“Pertama, pelayanan yang harus cepat, lincah dan gesit. Kedua, tidak ada tumpukan kertas, dan ketiga menggunakan pola digitalisasi,” kata Kamaruzaman usai menghadiri kegiatan Musrenbang RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (23/04/2024).
“Sehingga semua itu bisa diakomodir dan akan bisa memberikan dampak pada masyarakat. Tidak dalam bentuk yang bersifat rutinitas tapi tidak berdampak pada masyarakat. Tapi memang harus ada kerja cepat, kerja tuntas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Kamaruzaman juga menyinggung terkait usulan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Ia menerangkan hal itu dikembalikan sesuai dengan kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan.
“Beberapa kewenangan yang ada di pemerintah pusat kita mohon didorong ke pemerintah pusat. Tapi yang di provinsi ya provinsi. Karena kita jelas sudah ada terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mendorong optimalisasi birokrasi yang berdampak. Sehingga kesibukan birokrasi terlaksana dengan baik dan lebih memberikan dampak untuk rakyat.
“Makanya saya mendorong birokrasi berdampak akuntabilitas kinerja. Karena pemerintahnya saat ini sudah predikat BB, mudah-mudahan ke depan bisa dapat A. Lebih bagus lagi karena kalau akuntabilitas kinerjanya bagus biasanya dampaknya bagus,” katanya.
“Apalagi peran Kalimantan Barat ini posisinya penting bagi negara dan garda terdepan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Menteri Anas juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan. Namun kata dia, digitalisasi jangan diartikan sebagai penambahan aplikasi.
“Karena sekarang ada 27 ribu aplikasi. kalau ini aplikasinya terus bertambah, rakyat bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Karena harus mengunduh masing-masing aplikasi,” katanya.
Untuk itu, Anas berharap Kalimantan Barat segera meng-interoperabilitas-kan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal.
“Mudah-mudahan nanti Pak Pj Gubernur ini punya target. Kabupaten/kota juga sama. Mungkin dari ratusan aplikasi menjadi ke dalam satu aplikasi. Sehingga rakyat tidak ribet. Mereka cukup satu aplikasi sehingga rakyat nanti akan mudah mengaksesnya,” jelasnya.
Menteri Anas berharap, kegiatan Musrenbang Provinsi Kalbar dapat berdampak dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif, berkelanjutan, mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menentukan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan nonpemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan,” ucapnya. (Jau)
Comment