KalbarOnline, Sanggau – Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji menggelar kampanye dialogis di Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Sabtu (09/11/2024) sore. Di sana, Gubernur Kalbar periode 2018 – 2023 itu sempat berdialog dengan masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi.
Salah satunya tentang alokasi pupuk subsidi kepada masyarakat para petani. Agak subsidi pupuk tepat sasaran, menurut Midji-sapaan karibnya, Menteri Pertanian di era Presiden Prabowo Subianto kemungkinan ingin agar pupuk subsidi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan program Indeks Desa Membangun (IDM) yang ia gaungkan selama lima tahun terakhir.
Yakni memperkuat desa, dengan mewujudkan sebanyak mungkin Desa Mandiri. “Saya dari awal ketika menjadi gubernur, program saya IDM, dan Pak Menteri (Andi Amran Sulaiman) bilang kalau desa itu bagus, nanti masalah selesai, kan ada itu Pak Menteri Pertanian (bilang),” ungkapnya.
Agar pupuk subsidi bisa dikelola dengan baik, BUMDes yang menanganinya diharapkan Midji juga harus dalam kondisi baik. Ia menyarankan setiap desa mempercayakan BUMDes ditangani oleh anak-anak muda, para sarjana yang mau membangun desa.
“BUMDes yang dikelola anak-anak muda (banyak yang) sukses, misalnya di Kapuas Hulu itu ada satu BUMDes dikelola anak muda, bahkan dia bangun objek wisata buatan. Lalu di Sambas itu ada anak muda yang bisa mengelola internet untuk lebih dari 100 desa, dan mendapatkan penghargaan nasional,” ujarnya.
Untuk itu, Midji mendorong para kepala desa bisa membangun BUMDes di desa masing-masing dengan baik. Sehingga masalah yang terjadi selama ini, misalnya terkait distribusi pupuk subsidi bisa diatasi. Minimal dapat memotong sirkulasi atau mata rantai pasokan, dan membuat subsidi tepat sasaran.
“Misalnya elpiji tiga kilogram itu harusnya BUMDes yang menjadi pengecer, dan harganya jelas. Seperti di Semitau BUMDes-nya mengelola elpiji tiga kilogram sebagai pengecer, bahkan sekarang sudah menjadi sub agen, bisa itu (BUMDes) diyakini (dipercaya) oleh Pertamina. Jadi sebetulnya bagaimana, tinggal desanya mau saja,” paparnya.
Apalagi sekarang ini lanjut dia, presiden dan menteri pertanian fokus pada peningkatan produksi pertanian mulai dari desa. Sehingga ia mendorong terus digalakkan program IDM, dengan BUMDes yang baik di dalamnya. Sementara terkait permodalan untuk BUMDes, Midji menyebut sesuai aturan 30 persen dana desa bisa digunakan untuk modal.
Dengan keberadaan BUMDes tentu akan meningkatkan lapangan kerja, serta pendapatan masyarakat desa. “Pupuk saya rasa kalau (dikelola) lewat BUMDes itu lebih bagus, karena sirkulasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan tidak jelas, pupuk itu tidak jelas, saya berani bilang tidak jelas karena distribusinya,” katanya.
Sementara jika lewat BUMDes, Midji yakin, distribusi pupuk subsidi dapat terkontrol dengan baik. “Misalnya (jumlah) petani kita sudah tahu yang menjadi petani siapa, dan bagaimana. Lalu berapa hektare, berapa (pupuk) yang dibutuhkan, kalau (sekarang) ini kan yang memasok siapa, yang mengecer siapa,” pungkasnya. (**)
Comment