Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Selasa, 19 November 2024 |
KalbarOnline, Pontianak – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono memaparkan strategi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di sektor pelayanan publik.
Dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024 yang digelar KPU, Senin (18/11/2024), Didi menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pasangan Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efisien dan inklusif. “Kebijakan tata kelola untuk pemerintahan yang efisien dan inklusif adalah langkah konkret cegah KKN,” tegas Didi.
Ia menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan, termasuk membentuk forum konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, musyawarah terbuka juga akan digelar guna mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami juga akan melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ujar Didi.
Midji-Didi juga berencana menciptakan sistem pengaduan yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tak lupa, sosialisasi intensif juga menjadi bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan kesadaran publik.
Debat terakhir ini mengangkat tema “Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. (**)
KalbarOnline, Pontianak – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono memaparkan strategi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di sektor pelayanan publik.
Dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024 yang digelar KPU, Senin (18/11/2024), Didi menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pasangan Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efisien dan inklusif. “Kebijakan tata kelola untuk pemerintahan yang efisien dan inklusif adalah langkah konkret cegah KKN,” tegas Didi.
Ia menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan, termasuk membentuk forum konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, musyawarah terbuka juga akan digelar guna mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami juga akan melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan yang konstruktif,” ujar Didi.
Midji-Didi juga berencana menciptakan sistem pengaduan yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tak lupa, sosialisasi intensif juga menjadi bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan kesadaran publik.
Debat terakhir ini mengangkat tema “Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. (**)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini