KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, memberi wejangan tegas namun membangun kepada 108 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat yang berkunjung ke Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (24/6/2025).
Dalam pertemuan itu, Amirullah menekankan bahwa kedisiplinan, etika, dan performa akademik adalah fondasi penting bagi calon pemimpin masa depan. Ia menyoroti peran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai salah satu tolok ukur yang masih sangat relevan di dunia pendidikan.
“Kalau IPK kalian gak memenuhi passing grade, bisa berisiko kena drop out. Jadi tolong jaga baik-baik,” tegas Amirullah di hadapan para praja.
Tak cuma soal akademik, Amirullah juga menekankan pentingnya menjaga sikap. Menghormati dosen, patuh pada pengasuh, dan menjunjung etika adalah bagian dari proses membentuk karakter.
“Gak ada satu pun pengasuh yang niat menyesatkan. Mereka justru ingin kalian tumbuh jadi pemimpin yang punya integritas,” ujarnya.
Ia juga berbagi tips produktivitas yang simpel tapi penting: selalu mencatat. Dalam dunia kerja, katanya, mengandalkan ingatan saja itu riskan.
“Saya pribadi selalu bawa catatan. Itu yang bikin saya bisa selesaikan pekerjaan tepat waktu,” ungkapnya.
Amirullah pun mendorong para praja untuk tidak menunda pekerjaan dan tetap konsisten dalam menanamkan disiplin diri.
“Kuncinya satu: disiplin. Jangan tunda-tunda, kerjakan sekarang juga,” pesannya.
Sementara itu, Direktur IPDN Kalbar, Azharisman Rozie, menjelaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan vokasi, IPDN lebih menekankan pembelajaran berbasis praktik. Ia menyebut 60 persen dosen IPDN berasal dari praktisi pemerintahan.
“Mereka adalah orang-orang yang pernah duduk di jabatan struktural, jadi tahu betul seluk-beluk dunia birokrasi,” terang Azharisman.
Praktikum tahun ini difokuskan pada pemahaman manajemen pemerintahan daerah. Para praja akan ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belajar langsung di lapangan.
Beberapa dinas yang jadi lokasi praktik antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk belajar manajemen ASN, BPKAD soal keuangan dan aset, dan DPMPTSP untuk pelayanan publik.
Praktikum ini tak hanya sebagai pengganti teori, tapi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi akademik.
“Penilaian bukan lagi lewat ujian tulis, tapi dari laporan praktik yang menunjukkan sejauh mana mereka paham dan bisa menganalisis sistem di lapangan,” tutup Azharisman. (Jau)
Comment