Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 20 Oktober 2025 |
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Kertas Kerja Bidang Kerja Sama, Keamanan, dan Urusan Perbatasan yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalbar di Ruang Rapat Asoka Bappeda Kalbar, Senin (20/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Kalbar, Sigit Aribowo. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Sidang ke-37 KK/JKK Sosek Malindo Kalbar–Sarawak Tahun 2024 di Singkawang, sekaligus persiapan menuju Sidang ke-38 yang akan digelar pada 3–6 November 2025 di Miri, Sarawak.
Dalam rapat, berbagai isu strategis perbatasan dibahas mulai dari kerja sama lintas negara, penguatan keamanan kawasan, hingga penyelarasan langkah antarinstansi dalam menangani dinamika terbaru di wilayah perbatasan Kalbar–Sarawak.
Kanwil BPN Provinsi Kalbar turut memberikan pandangan teknis mengenai penataan ruang, pengelolaan lahan, serta status pertanahan di zona perbatasan—hal yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan kawasan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang sosial ekonomi di wilayah perbatasan, termasuk pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang mendukung kerja sama Indonesia–Malaysia ke depan. (Jau)
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Kertas Kerja Bidang Kerja Sama, Keamanan, dan Urusan Perbatasan yang digelar Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalbar di Ruang Rapat Asoka Bappeda Kalbar, Senin (20/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Kalbar, Sigit Aribowo. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Sidang ke-37 KK/JKK Sosek Malindo Kalbar–Sarawak Tahun 2024 di Singkawang, sekaligus persiapan menuju Sidang ke-38 yang akan digelar pada 3–6 November 2025 di Miri, Sarawak.
Dalam rapat, berbagai isu strategis perbatasan dibahas mulai dari kerja sama lintas negara, penguatan keamanan kawasan, hingga penyelarasan langkah antarinstansi dalam menangani dinamika terbaru di wilayah perbatasan Kalbar–Sarawak.
Kanwil BPN Provinsi Kalbar turut memberikan pandangan teknis mengenai penataan ruang, pengelolaan lahan, serta status pertanahan di zona perbatasan—hal yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan kawasan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang sosial ekonomi di wilayah perbatasan, termasuk pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang mendukung kerja sama Indonesia–Malaysia ke depan. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini