Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 16 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, pada Selasa, 16 Juli 2025.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Mujahidin untuk menyampaikan persiapan pelaksanaan Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalbar Tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Mujahidin memaparkan sejumlah agenda strategis dan fokus pembahasan yang akan diangkat dalam rapat GTRA mendatang. Salah satunya adalah penguatan sinergi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Barat.
“Reforma agraria butuh kolaborasi semua pihak, dan kami harap Pemprov bisa terus memberikan dukungan konkret,” ujar Mujahidin.
Menanggapi itu, Sekda Kalbar Harisson menyambut baik inisiatif Kanwil BPN Kalbar. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung berbagai upaya penyelesaian persoalan agraria yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
“Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek legalitas hak atas tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Harisson.
Melalui forum GTRA 2025, diharapkan terbentuk kerja sama konkret antarinstansi demi mewujudkan reforma agraria yang berdampak langsung pada masyarakat—baik dari sisi kepastian hukum hak atas tanah maupun peningkatan kesejahteraan. (Jau)
KALBARONLINE.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, pada Selasa, 16 Juli 2025.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Mujahidin untuk menyampaikan persiapan pelaksanaan Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalbar Tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Mujahidin memaparkan sejumlah agenda strategis dan fokus pembahasan yang akan diangkat dalam rapat GTRA mendatang. Salah satunya adalah penguatan sinergi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Barat.
“Reforma agraria butuh kolaborasi semua pihak, dan kami harap Pemprov bisa terus memberikan dukungan konkret,” ujar Mujahidin.
Menanggapi itu, Sekda Kalbar Harisson menyambut baik inisiatif Kanwil BPN Kalbar. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung berbagai upaya penyelesaian persoalan agraria yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
“Kami siap mendukung penuh, terutama dalam aspek legalitas hak atas tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Harisson.
Melalui forum GTRA 2025, diharapkan terbentuk kerja sama konkret antarinstansi demi mewujudkan reforma agraria yang berdampak langsung pada masyarakat—baik dari sisi kepastian hukum hak atas tanah maupun peningkatan kesejahteraan. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini