“Prabowo tidak boleh sekadar mencari pengganti Gibran. Ia harus menemukan figur yang mampu menyelamatkan legitimasi, menjaga stabilitas, dan memperkuat masa depan pemerintahannya. Sebab, dalam politik, waktu yang sempit bukan alasan untuk mengambil keputusan yang keliru.”
Oleh: Syarif Usmulyadi Al Qadrie
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat negara, melainkan ujian politik yang kompleks bagi seorang Presiden yang harus menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan legitimasi konstitusional kekuasaannya.
Sebagaimana diberitakan Kompas pada 13 November 2026, pengunduran diri Gibran membuka babak baru penentuan Wakil Presiden. MPR mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan yang kosong. Presiden Prabowo selanjutnya diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai. Prabowo menghadapi situasi yang tidak sederhana: menentukan siapa yang akan mendampinginya tanpa menciptakan persoalan politik baru di tengah koalisi pemerintahan yang memiliki kepentingan dan ambisi masing-masing.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang jelas. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Secara normatif, mekanisme tersebut terlihat sederhana. Namun, dalam praktik politik, kewenangan mengusulkan dua nama justru menjadi ruang pertarungan kepentingan yang sangat besar. Prabowo tidak sekadar memilih seseorang untuk mengisi jabatan RI-2. Ia harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai politik, kepentingan elite koalisi, penerimaan publik, kapasitas pemerintahan, dan kesinambungan agenda politik hingga 2029.
Keputusan ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan. Apabila terlalu mengakomodasi kepentingan partai, Prabowo berisiko kehilangan ruang kendali politik. Sebaliknya, apabila terlalu mengedepankan kehendak pribadi, ia dapat menghadapi resistensi dari kekuatan politik yang selama ini menopang pemerintahannya.
Selama ini, pemerintahan Prabowo ditopang oleh konfigurasi koalisi politik yang relatif besar. Namun, koalisi gemuk tidak selalu identik dengan soliditas. Di balik dukungan politik tersebut terdapat kepentingan, ambisi, dan kalkulasi kekuasaan yang tidak selalu sejalan.
Kekosongan kursi Wakil Presiden berpotensi membuka kembali persaingan antarkekuatan politik. Sejumlah nama seperti Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono mulai diperbincangkan.
Nama-nama tersebut merepresentasikan kepentingan dan konfigurasi kekuatan partai politik. Namun, penyebutan mereka dalam bursa politik tidak berarti telah menjadi kandidat resmi yang diajukan Presiden.
Prabowo harus berhitung secara cermat. Memilih tokoh partai dapat memperkuat dukungan politik, tetapi sekaligus berpotensi memperbesar pengaruh partai tertentu di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, memilih figur nonpartai mungkin memberikan ruang independensi lebih besar, tetapi belum tentu mampu mengonsolidasikan dukungan politik di parlemen.
Di luar nama-nama yang berasal dari lingkaran koalisi, terdapat tiga figur alternatif dengan karakter politik berbeda, yakni Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Dedi Mulyadi atau KDM.
Anies Baswedan merepresentasikan kemungkinan rekonsiliasi politik nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan kandidat Presiden 2024 ini memiliki pengalaman pemerintahan, kapasitas komunikasi publik, serta basis dukungan politik yang terbentuk dalam kontestasi sebelumnya.
Masuknya Anies dalam spekulasi bursa Wakil Presiden dapat dibaca sebagai kemungkinan perluasan basis politik pemerintahan Prabowo. Rekonsiliasi antara kekuatan yang sebelumnya berkompetisi dalam Pilpres 2024 berpotensi membuka ruang konsolidasi nasional yang lebih luas.
Hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP) yang dipublikasikan pada 13 November 2026 menempatkan Anies pada posisi teratas klaster mantan kandidat Pilpres 2024 dengan preferensi 22,4 persen. Angka ini menunjukkan adanya perhatian publik terhadap figur di luar lingkaran pemerintahan saat ini.
Namun, persoalannya bukan semata-mata popularitas. Mengajak Anies masuk ke pemerintahan juga berarti membuka ruang kompromi politik dengan kelompok yang sebelumnya berada di luar kekuasaan. Apakah hal tersebut dapat diterima seluruh unsur koalisi Prabowo merupakan persoalan politik tersendiri.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan karakter berbeda. Sultan bukan sekadar kepala daerah, melainkan figur dengan legitimasi historis, kultural, dan pemerintahan yang memiliki posisi khusus dalam kehidupan politik Indonesia.
Pengalaman memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta, kemampuan menjaga harmoni sosial, serta kedudukan simboliknya dapat menjadi modal untuk membangun jembatan antarkelompok masyarakat.
Dalam perspektif politik, Sultan dapat dibaca sebagai figur pemersatu yang tidak sepenuhnya terikat pada pertarungan elektoral partai. Kehadirannya dalam pemerintahan nasional akan membawa dimensi representasi budaya dan sejarah yang berbeda.
Namun, ada satu hal menarik. Ketika namanya dikaitkan dengan bursa Wakil Presiden, Sultan justru menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan urusan Jakarta dan bukan kewenangannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa hingga pemberitaan 14 November 2026, belum ada pernyataan kesediaan dari Sultan untuk masuk dalam bursa tersebut.
Sementara itu, Dedi Mulyadi atau KDM, Gubernur Jawa Barat, merepresentasikan munculnya kekuatan politik berbasis kepemimpinan daerah dan komunikasi langsung dengan masyarakat.
KDM memiliki karakter politik yang berbeda dari Anies maupun Sultan. Pendekatannya yang populis, intensitas komunikasi melalui media digital, serta aktivitas pemerintahan yang banyak ditampilkan kepada publik telah membentuk identitas politik tersendiri.
Dalam survei LRP, KDM memperoleh preferensi 33,7 persen pada klaster kepala daerah atau gubernur. Angka ini menjadi catatan penting mengenai perhatian publik terhadap figur kepala daerah dalam pembicaraan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Namun, popularitas kepala daerah tidak otomatis identik dengan pengalaman mengelola pemerintahan nasional. Perpindahan dari kepemimpinan provinsi menuju tanggung jawab konstitusional tingkat nasional memerlukan pertimbangan kapasitas, pengalaman, dan kesiapan politik yang berbeda.
Ketiga alternatif tersebut memperlihatkan bahwa bursa Wakil Presiden tidak harus berhenti pada lingkaran elite partai. Akan tetapi, seluruh nama tetap merupakan wacana politik, bukan daftar calon resmi yang telah diajukan Presiden.
Perjalanan politik Gibran sejak pencalonan hingga menduduki jabatan Wakil Presiden telah menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai etika kekuasaan, politik dinasti, dan legitimasi demokrasi.
Pengunduran dirinya tidak serta-merta menghapus seluruh kontroversi tersebut. Sebaliknya, peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk menguji apakah pemerintahan Prabowo benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan publik melalui proses politik yang lebih transparan dan meritokratis.
Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan tidak cukup dibangun melalui legalitas formal. Kekuasaan juga membutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan dan kualitas kepemimpinan.
Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi kesempatan memperkuat legitimasi pemerintahan, bukan sekadar mengganti satu figur dengan figur lain melalui kompromi elite.
Persoalan paling mendesak bagi Prabowo adalah waktu. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Sementara itu, berdasarkan ketentuan UU MD3, Presiden harus menyampaikan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Tenggat tersebut menciptakan tekanan politik tersendiri. Prabowo tidak memiliki keleluasaan untuk membiarkan proses negosiasi berlangsung tanpa kepastian. Setiap keterlambatan dapat memunculkan spekulasi, memperbesar persaingan elite, dan memperpanjang ketidakpastian politik.
Dalam situasi seperti ini, waktu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan variabel kekuasaan. Semakin lama keputusan ditunda, semakin besar kemungkinan berbagai kelompok politik membangun tekanan dan mengajukan kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, keputusan yang terlalu cepat tanpa konsultasi politik yang memadai juga berpotensi menimbulkan kekecewaan di antara mitra koalisi.
Inilah puncak kegalauan politik Prabowo: ia harus mengambil keputusan strategis dalam waktu terbatas, sementara setiap pilihan mengandung konsekuensi politik yang berbeda.
Prabowo seharusnya tidak terjebak pada pertimbangan siapa yang paling loyal secara personal. Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden, apalagi hanya simbol politik untuk memenuhi kepentingan koalisi.
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya mampu menjaga stabilitas politik, tetapi juga mempunyai kompetensi kebijakan publik, integritas, dan keberanian menyampaikan pertimbangan kritis kepada Presiden.
Prabowo perlu mempertimbangkan tiga kriteria utama. Pertama, kompetensi teknokratis dan pengalaman pemerintahan. Kedua, kapasitas politik untuk menjembatani kepentingan partai, parlemen, dan masyarakat. Ketiga, integritas dan legitimasi publik agar jabatan Wakil Presiden tidak kembali menjadi sumber kontroversi demokrasi.
Ketiga kriteria tersebut harus menjadi dasar seleksi, bukan sekadar pertimbangan kedekatan personal atau transaksi politik.
Pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum pembelajaran demokrasi. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara terbuka, konstitusional, dan bertanggung jawab.
Presiden perlu menyampaikan alasan dan pertimbangan substantif atas dua nama yang diajukan. MPR harus menjalankan fungsi pemilihan secara objektif, sedangkan partai politik perlu menahan diri dari tekanan yang dapat menggeser kepentingan negara menjadi kepentingan kelompok.
Pada akhirnya, Prabowo sedang menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar menentukan pengganti Gibran. Ia sedang diuji untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak bergantung pada kompromi dinasti, transaksi elite, atau kalkulasi elektoral semata.
Tenggat waktu 60 hari mungkin memberikan batas administratif bagi MPR. Namun, sejarah politik tidak mengukur kepemimpinan berdasarkan seberapa cepat seseorang mengisi jabatan yang kosong, melainkan seberapa tepat keputusan diambil untuk kepentingan negara.
