Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang mendesak PT PLN (Persero) UP3 Ketapang segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang terus dikeluhkan masyarakat. Dalam audiensi yang digelar, BPM juga menyampaikan lima tuntutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua BPM Ketapang, Herry Iskandar. Ia menegaskan persoalan kelistrikan di Kabupaten Ketapang tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan biasa karena telah berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha.
“Kami datang membawa suara masyarakat yang sudah terlalu lama dirugikan akibat pemadaman listrik yang terus berulang. PLN harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif tanpa solusi nyata,” kata Herry Iskandar.
Dalam pertemuan dengan manajemen PLN UP3 Ketapang, BPM menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, meminta PLN memberikan kompensasi secara otomatis kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Kedua, menuntut transparansi terkait penyebab gangguan, jadwal pemadaman, dan estimasi waktu pemulihan.
Ketiga, BPM meminta jaminan pasokan listrik untuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik. Keempat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kelima, meminta tindak lanjut nyata atas seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
Menurut Herry, masyarakat berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal karena listrik kini telah menjadi kebutuhan pokok yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
“Listrik hari ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi kebutuhan pokok masyarakat. Ketika pemadaman terjadi berulang tanpa kepastian, yang dirugikan bukan hanya rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, layanan kesehatan, pendidikan, dan roda ekonomi daerah,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi BPM akan diteruskan kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.
Meski demikian, BPM Ketapang menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas penyampaian aspirasi. Organisasi itu juga memberikan tenggat waktu kepada PLN untuk menyampaikan jawaban resmi atas tuntutan yang diajukan.
Herry menegaskan, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak ada langkah konkret dari PLN, BPM siap menempuh jalur advokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberi kesempatan kepada PLN untuk menunjukkan itikad baik melalui jawaban resmi dan langkah konkret. Tetapi jika aspirasi ini kembali diabaikan, BPM siap mengawal persoalan ini melalui langkah advokasi yang sah demi melindungi hak-hak masyarakat Ketapang,” pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang mendesak PT PLN (Persero) UP3 Ketapang segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang terus dikeluhkan masyarakat. Dalam audiensi yang digelar, BPM juga menyampaikan lima tuntutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua BPM Ketapang, Herry Iskandar. Ia menegaskan persoalan kelistrikan di Kabupaten Ketapang tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan biasa karena telah berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha.
“Kami datang membawa suara masyarakat yang sudah terlalu lama dirugikan akibat pemadaman listrik yang terus berulang. PLN harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif tanpa solusi nyata,” kata Herry Iskandar.
Dalam pertemuan dengan manajemen PLN UP3 Ketapang, BPM menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, meminta PLN memberikan kompensasi secara otomatis kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Kedua, menuntut transparansi terkait penyebab gangguan, jadwal pemadaman, dan estimasi waktu pemulihan.
Ketiga, BPM meminta jaminan pasokan listrik untuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik. Keempat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kelima, meminta tindak lanjut nyata atas seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
Menurut Herry, masyarakat berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal karena listrik kini telah menjadi kebutuhan pokok yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
“Listrik hari ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi kebutuhan pokok masyarakat. Ketika pemadaman terjadi berulang tanpa kepastian, yang dirugikan bukan hanya rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, layanan kesehatan, pendidikan, dan roda ekonomi daerah,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi BPM akan diteruskan kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.
Meski demikian, BPM Ketapang menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas penyampaian aspirasi. Organisasi itu juga memberikan tenggat waktu kepada PLN untuk menyampaikan jawaban resmi atas tuntutan yang diajukan.
Herry menegaskan, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak ada langkah konkret dari PLN, BPM siap menempuh jalur advokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberi kesempatan kepada PLN untuk menunjukkan itikad baik melalui jawaban resmi dan langkah konkret. Tetapi jika aspirasi ini kembali diabaikan, BPM siap mengawal persoalan ini melalui langkah advokasi yang sah demi melindungi hak-hak masyarakat Ketapang,” pungkasnya. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
BPM Kalbar Ancam Demo PLN jika Pemadaman Listrik Bergilir Tak Segera Teratasi
Saturday, 04 July 2026
Tenggat Waktu 11 September, Begini Syarat Dapat Subsidi Pulsa untuk Siswa, Guru, Mahasiswa, dan Dosen
Thursday, 03 September 2020
Tenggat Waktu 11 September, Begini Syarat Dapat Subsidi Pulsa untuk Siswa, Guru, Mahasiswa, dan Dosen
Thursday, 03 September 2020
Komnas HAM: Tak Ada Tenggat Waktu Investigasi Matinya 6 Laskar FPI
Monday, 14 December 2020
Lima Poin Tuntutan Mahasiswa Ketapang Kepada DPR-Pemerintah
Friday, 27 September 2019
Tiongkok Bikin Program Habiskan Makan di Piring Atasi Krisis Pangan
Thursday, 13 August 2020
Naikkan Cukai Rokok Berpotensi Atasi Krisis Ekonomi karena Pandemi
Wednesday, 19 August 2020
Sepekan jadi PM Estonia, Kallas Janji Atasi Krisis Perubahan Iklim
Tuesday, 02 February 2021
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
