Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Desakan itu disampaikan saat menerima kunjungan manajemen PLN UP3 Ketapang di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penyebab pemadaman listrik yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Kabupaten Ketapang bukan disebabkan gangguan pada pembangkit listrik lokal, melainkan akibat kerusakan pada salah satu pembangkit yang menjadi bagian dari Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat.
Achmad Sholeh mengatakan, Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari jaringan Sistem Khatulistiwa yang memperoleh pasokan listrik dari sejumlah pembangkit di Kalimantan Barat, termasuk PLTU Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang.
Menurutnya, pembangkit tersebut mengalami gangguan berupa kebocoran boiler sehingga kapasitas produksinya menurun. Padahal, PLTU Tanjung Gundul selama ini memasok sekitar 100 megawatt (MW) dari total kebutuhan listrik Sistem Khatulistiwa yang mencapai sekitar 600 MW.
“Yang di Tanjung Gundul ini ada kebocoran boiler. Yang biasanya mereka menghasilkan 100 MW, jadi akhirnya dengan adanya pengurangan pemasokan, Ketapang yang masuk ke area tersebut ikut terdampak,” kata Sholeh.
Berkurangnya pasokan listrik dari PLTU Tanjung Gundul berdampak pada sejumlah daerah yang berada dalam jaringan yang sama, termasuk Kabupaten Ketapang. Karena itu, DPRD Ketapang meminta PLN UP3 Ketapang segera berkoordinasi dengan PLN tingkat wilayah agar proses perbaikan pembangkit dapat dipercepat sehingga pemadaman tidak berlangsung lebih lama.
Selain mendesak percepatan perbaikan, DPRD juga mendorong PLN menjajaki kemungkinan penambahan pasokan listrik dari sistem kelistrikan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur apabila memungkinkan.
Menurut Sholeh, Ketapang sebelumnya pernah terhubung dengan jaringan tersebut sehingga opsi itu layak dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengurangi dampak pemadaman.
“Kami juga tidak ada salahnya UP3 Ketapang ini memberikan surat meminta bantuan suplai listrik dari Kalimantan Tengah. Kalau ini bisa terjalin semua, insyaallah nanti kalau ada gangguan di Kabupaten Ketapang itu bisa cepat teratasi,” ujarnya.
Sholeh menegaskan, pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Ketapang, seperti PLTU Sukabangun dan PLTD Sukaharja, saat ini dalam kondisi normal dan tidak mengalami gangguan. Dengan demikian, pemadaman yang terjadi merupakan dampak dari terganggunya sistem kelistrikan yang saling terhubung antarwilayah.
Ia juga meminta PLN menerapkan jadwal pemadaman secara adil selama proses pemulihan berlangsung agar tidak ada satu wilayah yang menanggung beban lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.
Selain itu, ia menekankan agar fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, bandara, dan kawasan perkantoran menjadi prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Saya pesan kepada Pak Manager, tolong buat surat. Pertama, untuk mempercepat perbaikan sebagai tindak lanjut atas desakan masyarakat Kabupaten Ketapang agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” pintanya.
“Kedua, meminta bantuan jalur pendistribusian listrik dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiga, menyampaikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas penting, baik perkantoran maupun rumah sakit yang melayani masyarakat umum, sehingga pasokan listrik di lokasi-lokasi tersebut bisa dijaga,” pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Desakan itu disampaikan saat menerima kunjungan manajemen PLN UP3 Ketapang di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penyebab pemadaman listrik yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Kabupaten Ketapang bukan disebabkan gangguan pada pembangkit listrik lokal, melainkan akibat kerusakan pada salah satu pembangkit yang menjadi bagian dari Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat.
Achmad Sholeh mengatakan, Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari jaringan Sistem Khatulistiwa yang memperoleh pasokan listrik dari sejumlah pembangkit di Kalimantan Barat, termasuk PLTU Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang.
Menurutnya, pembangkit tersebut mengalami gangguan berupa kebocoran boiler sehingga kapasitas produksinya menurun. Padahal, PLTU Tanjung Gundul selama ini memasok sekitar 100 megawatt (MW) dari total kebutuhan listrik Sistem Khatulistiwa yang mencapai sekitar 600 MW.
“Yang di Tanjung Gundul ini ada kebocoran boiler. Yang biasanya mereka menghasilkan 100 MW, jadi akhirnya dengan adanya pengurangan pemasokan, Ketapang yang masuk ke area tersebut ikut terdampak,” kata Sholeh.
Berkurangnya pasokan listrik dari PLTU Tanjung Gundul berdampak pada sejumlah daerah yang berada dalam jaringan yang sama, termasuk Kabupaten Ketapang. Karena itu, DPRD Ketapang meminta PLN UP3 Ketapang segera berkoordinasi dengan PLN tingkat wilayah agar proses perbaikan pembangkit dapat dipercepat sehingga pemadaman tidak berlangsung lebih lama.
Selain mendesak percepatan perbaikan, DPRD juga mendorong PLN menjajaki kemungkinan penambahan pasokan listrik dari sistem kelistrikan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur apabila memungkinkan.
Menurut Sholeh, Ketapang sebelumnya pernah terhubung dengan jaringan tersebut sehingga opsi itu layak dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengurangi dampak pemadaman.
“Kami juga tidak ada salahnya UP3 Ketapang ini memberikan surat meminta bantuan suplai listrik dari Kalimantan Tengah. Kalau ini bisa terjalin semua, insyaallah nanti kalau ada gangguan di Kabupaten Ketapang itu bisa cepat teratasi,” ujarnya.
Sholeh menegaskan, pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Ketapang, seperti PLTU Sukabangun dan PLTD Sukaharja, saat ini dalam kondisi normal dan tidak mengalami gangguan. Dengan demikian, pemadaman yang terjadi merupakan dampak dari terganggunya sistem kelistrikan yang saling terhubung antarwilayah.
Ia juga meminta PLN menerapkan jadwal pemadaman secara adil selama proses pemulihan berlangsung agar tidak ada satu wilayah yang menanggung beban lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.
Selain itu, ia menekankan agar fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, bandara, dan kawasan perkantoran menjadi prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Saya pesan kepada Pak Manager, tolong buat surat. Pertama, untuk mempercepat perbaikan sebagai tindak lanjut atas desakan masyarakat Kabupaten Ketapang agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” pintanya.
“Kedua, meminta bantuan jalur pendistribusian listrik dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiga, menyampaikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas penting, baik perkantoran maupun rumah sakit yang melayani masyarakat umum, sehingga pasokan listrik di lokasi-lokasi tersebut bisa dijaga,” pungkasnya. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Ketua LP3KKU Desak Pemda dan DPRD Lakukan Perbaikan Jalan Kemboja
Thursday, 27 April 2023
Ketua LP3KKU Desak Pemda dan DPRD Lakukan Perbaikan Jalan Kemboja
Thursday, 27 April 2023
Menteri AHY: Sertifikat Tanah Wakaf Harus Diprioritaskan dan Disegerakan
Saturday, 06 July 2024
Berikut Kelompok yang Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19
Wednesday, 14 October 2020
Kemenag Minta Jamaah Umrah yang Tertunda pada 1441 H Diprioritaskan
Tuesday, 03 November 2020
Ketua DPRD Kota Pontianak Desak Pertamina Kalbar Bertanggung Jawab, GM Diminta Mundur
Friday, 20 March 2026
Ketua DPRD Ketapang Desak PLN Transparan soal Pemadaman Bergilir yang Bikin Warga Resah
Tuesday, 07 July 2026
Pandemi, MPR Desak Pemerintah Percepat Realisasi Bansos ke Masyarakat
Tuesday, 04 August 2020
DPR Desak Pemerintah Percepat Pemerataan Tenaga Listrik
Wednesday, 05 August 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
