Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 14 October 2026 |
KALBARONLINE.com – Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang mendesak Fuel Terminal (Jobber) Ketapang membuka informasi kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara transparan. Mereka memberikan tenggat hingga 16 Oktober 2026 agar persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM segera diatasi.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026). Aksi ini merupakan lanjutan demonstrasi yang sebelumnya digelar di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Ketapang.
Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ketapang, Jereel Yaqvinta Ginting, mengatakan pihaknya meminta pengelola Fuel Terminal menjelaskan secara terbuka kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang serta mekanisme pembagiannya ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Mendesak Jobber untuk terbuka soal kuota BBM Ketapang yang sebenarnya diterima, kemudian mendesak Jobber untuk terbuka soal pembagian distribusi BBM ke setiap SPBU, apakah sudah adil atau ada monopoli yang dilakukan,” kata Jereel saat aksi.
Selain persoalan kuota dan distribusi, massa juga meminta penjelasan mengenai kapasitas penampungan BBM di Ketapang. Mereka mempertanyakan apakah fasilitas yang tersedia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau memerlukan penambahan kapasitas.
Aliansi turut mendorong penambahan Fuel Terminal di Kabupaten Ketapang sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan BBM dalam jangka panjang.
Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, Iqbal Khadafi, menegaskan tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kesulitan mendapatkan BBM.
“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegas Iqbal.
Dalam pertemuan dengan pihak Fuel Terminal, Iqbal menyebut pengelola menyampaikan harapan agar distribusi BBM di Ketapang kembali normal pada 16 Oktober 2026.
Aliansi Cipayung Plus menjadikan tanggal tersebut sebagai batas waktu untuk melihat perkembangan penanganan persoalan BBM. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.
“Jika memang di tanggal 16 itu antrean terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.
Iqbal juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi yang dinilai memadai mengenai besaran kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang. Menurutnya, data tersebut penting untuk menilai kecukupan pasokan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang diharapkan.
Kondisi tersebut, menurut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan sulitnya BBM diperoleh dalam beberapa waktu terakhir.
“Nah, tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi pasokan dan distribusi. Dugaan adanya praktik penyelewengan yang berpotensi mengganggu penyaluran BBM kepada masyarakat juga perlu menjadi perhatian pihak berwenang.
“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.
Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait segera memberikan keterbukaan informasi mengenai kuota serta distribusi BBM. Mereka juga meminta langkah konkret agar pasokan kembali normal dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang segera teratasi. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang mendesak Fuel Terminal (Jobber) Ketapang membuka informasi kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara transparan. Mereka memberikan tenggat hingga 16 Oktober 2026 agar persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM segera diatasi.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026). Aksi ini merupakan lanjutan demonstrasi yang sebelumnya digelar di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Ketapang.
Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ketapang, Jereel Yaqvinta Ginting, mengatakan pihaknya meminta pengelola Fuel Terminal menjelaskan secara terbuka kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang serta mekanisme pembagiannya ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Mendesak Jobber untuk terbuka soal kuota BBM Ketapang yang sebenarnya diterima, kemudian mendesak Jobber untuk terbuka soal pembagian distribusi BBM ke setiap SPBU, apakah sudah adil atau ada monopoli yang dilakukan,” kata Jereel saat aksi.
Selain persoalan kuota dan distribusi, massa juga meminta penjelasan mengenai kapasitas penampungan BBM di Ketapang. Mereka mempertanyakan apakah fasilitas yang tersedia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau memerlukan penambahan kapasitas.
Aliansi turut mendorong penambahan Fuel Terminal di Kabupaten Ketapang sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan BBM dalam jangka panjang.
Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, Iqbal Khadafi, menegaskan tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kesulitan mendapatkan BBM.
“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegas Iqbal.
Dalam pertemuan dengan pihak Fuel Terminal, Iqbal menyebut pengelola menyampaikan harapan agar distribusi BBM di Ketapang kembali normal pada 16 Oktober 2026.
Aliansi Cipayung Plus menjadikan tanggal tersebut sebagai batas waktu untuk melihat perkembangan penanganan persoalan BBM. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.
“Jika memang di tanggal 16 itu antrean terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.
Iqbal juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi yang dinilai memadai mengenai besaran kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang. Menurutnya, data tersebut penting untuk menilai kecukupan pasokan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang diharapkan.
Kondisi tersebut, menurut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan sulitnya BBM diperoleh dalam beberapa waktu terakhir.
“Nah, tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi pasokan dan distribusi. Dugaan adanya praktik penyelewengan yang berpotensi mengganggu penyaluran BBM kepada masyarakat juga perlu menjadi perhatian pihak berwenang.
“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.
Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait segera memberikan keterbukaan informasi mengenai kuota serta distribusi BBM. Mereka juga meminta langkah konkret agar pasokan kembali normal dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang segera teratasi. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini