Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Tuesday, 13 October 2026 |
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, mendesak Pertamina memberikan penjelasan terbuka mengenai stok, kuota penyaluran, jadwal kedatangan pasokan, hingga kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.
Desakan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tingginya Intensitas Antrean di SPBU dan Kelangkaan Stok BBM yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin malam (12/10/2026).
Menurutnya, informasi yang jelas dan terukur diperlukan agar pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat mengetahui kondisi pasokan BBM yang sebenarnya.
“Kami meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka bagaimana kondisi stok BBM di Ketapang, berapa kuota penyalurannya, kapan pasokan berikutnya tiba, serta apa kendala yang menyebabkan distribusi belum berjalan optimal,” tegas Achmad Sholeh.
Ia menilai kepastian informasi menjadi penting di tengah antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat kesulitan mengetahui penyebab terganggunya pasokan BBM dan kapan kondisi tersebut diperkirakan kembali normal.
Selain meminta transparansi pasokan, Achmad Sholeh menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi harus berjalan sesuai ketentuan agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Kami berharap distribusi BBM dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru mengalami kesulitan akibat distribusi yang tidak lancar atau adanya praktik yang merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
Achmad Sholeh menambahkan, DPRD Ketapang mendukung upaya pemerintah daerah mencari solusi atas persoalan antrean dan kelangkaan BBM. Namun, upaya penanganan tersebut perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap distribusi di lapangan.
Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk memastikan penanganan persoalan BBM tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan kami. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan kepastian pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar, sehingga aktivitas sehari-hari dan perekonomian tidak terus terganggu,” pungkasnya. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, mendesak Pertamina memberikan penjelasan terbuka mengenai stok, kuota penyaluran, jadwal kedatangan pasokan, hingga kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.
Desakan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tingginya Intensitas Antrean di SPBU dan Kelangkaan Stok BBM yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin malam (12/10/2026).
Menurutnya, informasi yang jelas dan terukur diperlukan agar pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat mengetahui kondisi pasokan BBM yang sebenarnya.
“Kami meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka bagaimana kondisi stok BBM di Ketapang, berapa kuota penyalurannya, kapan pasokan berikutnya tiba, serta apa kendala yang menyebabkan distribusi belum berjalan optimal,” tegas Achmad Sholeh.
Ia menilai kepastian informasi menjadi penting di tengah antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat kesulitan mengetahui penyebab terganggunya pasokan BBM dan kapan kondisi tersebut diperkirakan kembali normal.
Selain meminta transparansi pasokan, Achmad Sholeh menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi harus berjalan sesuai ketentuan agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Kami berharap distribusi BBM dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru mengalami kesulitan akibat distribusi yang tidak lancar atau adanya praktik yang merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
Achmad Sholeh menambahkan, DPRD Ketapang mendukung upaya pemerintah daerah mencari solusi atas persoalan antrean dan kelangkaan BBM. Namun, upaya penanganan tersebut perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap distribusi di lapangan.
Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk memastikan penanganan persoalan BBM tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan kami. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan kepastian pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar, sehingga aktivitas sehari-hari dan perekonomian tidak terus terganggu,” pungkasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini