Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta PT Pertamina mengambil langkah tegas dalam membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi. Menurutnya, kelancaran distribusi kedua komoditas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi di Kota Pontianak.
Hal itu disampaikan Bahasan usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Bahasan mengatakan Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi hambatan distribusi.
"Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat," ujarnya.
Ia menilai ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian inflasi. Karena itu, Pertamina diminta lebih serius membenahi distribusi BBM agar pasokan barang dan jasa tetap berjalan lancar.
Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan," katanya.
Selain BBM, Bahasan juga menyoroti distribusi elpiji tabung 3 kilogram. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan elpiji bersubsidi.
Menurutnya, terdapat sekitar 6.022 usaha laundry di Kota Pontianak yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi.
"Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi," tegasnya.
Bahasan mengungkapkan masih ditemukan praktik penjualan elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Oleh sebab itu, ia meminta Pertamina bertindak tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan," ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina membuka saluran pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan distribusi kerap baru ditangani setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.
Selain itu, Bahasan menyinggung antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan dan perlu segera mendapat perhatian.
"Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta PT Pertamina mengambil langkah tegas dalam membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi. Menurutnya, kelancaran distribusi kedua komoditas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi di Kota Pontianak.
Hal itu disampaikan Bahasan usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Bahasan mengatakan Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi hambatan distribusi.
"Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat," ujarnya.
Ia menilai ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian inflasi. Karena itu, Pertamina diminta lebih serius membenahi distribusi BBM agar pasokan barang dan jasa tetap berjalan lancar.
Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak masih menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan," katanya.
Selain BBM, Bahasan juga menyoroti distribusi elpiji tabung 3 kilogram. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan elpiji bersubsidi.
Menurutnya, terdapat sekitar 6.022 usaha laundry di Kota Pontianak yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi.
"Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi," tegasnya.
Bahasan mengungkapkan masih ditemukan praktik penjualan elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Oleh sebab itu, ia meminta Pertamina bertindak tegas terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan," ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina membuka saluran pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan distribusi kerap baru ditangani setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.
Selain itu, Bahasan menyinggung antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan dan perlu segera mendapat perhatian.
"Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," pungkasnya. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Elpiji Melon Langka, Sutarmidji Sarankan Pertamina Perbaiki Rantai Distribusi
Tuesday, 18 December 2018
Elpiji Melon Langka, Midji Minta Pertamina dan Kepala Daerah Tegas : Cabut Izin Agen Nakal
Thursday, 31 October 2019
Edi Minta Pertamina Tindak Tegas Agen Elpiji Nakal
Thursday, 30 July 2020
Kelangkaan BBM di Ketapang, Bupati Minta Pertamina Tambah Kuota dan Percepat Distribusi
Tuesday, 21 July 2026
Ketemu Pertamina dan BPH Migas, Bupati Sintang Bahas Soal Distribusi BBM
Sunday, 12 June 2022
Elpiji Subsidi Langka, Ini Langkah Tegas Diskumdag Pontianak: Evaluasi Izin Usaha
Monday, 26 November 2018
Cek Langsung Depo Pertamina, Kapolresta Pontianak Siapkan Pengawalan Distribusi BBM ke SPBU
Thursday, 19 March 2026
BBM Subsidi Dipindah ke Tangki Industri, Pertamina Dinilai Kecolongan Lagi
Sunday, 24 May 2026
Pemkot Pontianak Minta Pertamina Tambah Kuota Elpiji Melon
Thursday, 31 October 2019
Sikapi Kelangkaan Elpiji Melon, Pertamina dan Diskumdag Pontianak Gelar Operasi Pasar
Thursday, 31 October 2019
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
