Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Tuesday, 21 July 2026 |
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan surat resmi terkait pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang menyusul kelangkaan BBM jenis tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU serta lonjakan harga di tingkat pengecer.
Surat bernomor 920/DISDAG.100.3.5.2/2/2026 tertanggal 21 Juli 2026 itu ditujukan kepada Sales Branch Manager Rayon III dan Rayon VI PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, serta seluruh pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Ketapang.
Dalam surat tersebut, Bupati meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM, di antaranya dengan menambah kuota serta mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU, termasuk ke wilayah kecamatan yang belum memiliki SPBU, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).
"Kami meminta Pertamina segera menambah kuota BBM dan memperlancar distribusi ke seluruh wilayah Kabupaten Ketapang agar antrean panjang dapat diatasi serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi demi menjaga stabilitas perekonomian daerah," tegas Alexander Wilyo dalam surat tersebut.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh pengelola SPBU lebih selektif dalam melayani pembelian BBM dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, menjaga ketersediaan pasokan, serta mencegah praktik penimbunan, penyalahgunaan, maupun penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Alexander turut menegaskan agar seluruh SPBU menjual BBM sesuai harga eceran resmi yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak melakukan perubahan harga di luar ketentuan yang berlaku.
"SPBU wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan menjual BBM dengan harga resmi pemerintah. Tidak boleh ada perubahan harga di luar aturan yang berlaku," ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan melakukan pengawasan, monitoring, dan penertiban terhadap SPBU yang tidak mematuhi ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kelangkaan BBM yang belakangan terjadi di Kabupaten Ketapang sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dan aktivitas perekonomian masyarakat. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan surat resmi terkait pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang menyusul kelangkaan BBM jenis tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU serta lonjakan harga di tingkat pengecer.
Surat bernomor 920/DISDAG.100.3.5.2/2/2026 tertanggal 21 Juli 2026 itu ditujukan kepada Sales Branch Manager Rayon III dan Rayon VI PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, serta seluruh pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Ketapang.
Dalam surat tersebut, Bupati meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM, di antaranya dengan menambah kuota serta mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU, termasuk ke wilayah kecamatan yang belum memiliki SPBU, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).
"Kami meminta Pertamina segera menambah kuota BBM dan memperlancar distribusi ke seluruh wilayah Kabupaten Ketapang agar antrean panjang dapat diatasi serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi demi menjaga stabilitas perekonomian daerah," tegas Alexander Wilyo dalam surat tersebut.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh pengelola SPBU lebih selektif dalam melayani pembelian BBM dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, menjaga ketersediaan pasokan, serta mencegah praktik penimbunan, penyalahgunaan, maupun penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Alexander turut menegaskan agar seluruh SPBU menjual BBM sesuai harga eceran resmi yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak melakukan perubahan harga di luar ketentuan yang berlaku.
"SPBU wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan menjual BBM dengan harga resmi pemerintah. Tidak boleh ada perubahan harga di luar aturan yang berlaku," ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan melakukan pengawasan, monitoring, dan penertiban terhadap SPBU yang tidak mematuhi ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kelangkaan BBM yang belakangan terjadi di Kabupaten Ketapang sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dan aktivitas perekonomian masyarakat. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini