Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 17 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Khatulistiwa, Kamis (17/7/2025).
Rakor awal ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antarinstansi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, Mujahidin Maruf, Kepala Bagian Tata Usaha Venita, para kepala bidang, jajaran Forkopimda, para anggota GTRA Provinsi, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalbar.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Kalbar, Sigit Aribowo, dalam laporannya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan peningkatan sinergi yang solid demi menyukseskan pelaksanaan reforma agraria di Kalbar.
Sementara itu, Mujahidin Maruf dalam sambutannya menegaskan bahwa Reforma Agraria bukanlah tanggung jawab Kementerian ATR/BPN semata.
“Rakor GTRA ini merupakan agenda tahunan yang strategis untuk menyinkronkan program antar-kementerian, lembaga, dan OPD di daerah. Reforma Agraria itu program lintas sektor, lintas lembaga. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi nggak bisa dikerjakan sendirian,” tegasnya.
Mujahidin menekankan bahwa rakor ini harus menjadi titik awal yang kuat dalam memperkuat koordinasi dan komitmen bersama. Tujuannya jelas: menyelesaikan persoalan agraria di Kalimantan Barat dan mendorong terwujudnya reforma agraria yang adil dan menyentuh langsung masyarakat. (Jau)
KALBARONLINE.com – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Khatulistiwa, Kamis (17/7/2025).
Rakor awal ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antarinstansi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, Mujahidin Maruf, Kepala Bagian Tata Usaha Venita, para kepala bidang, jajaran Forkopimda, para anggota GTRA Provinsi, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalbar.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Kalbar, Sigit Aribowo, dalam laporannya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan peningkatan sinergi yang solid demi menyukseskan pelaksanaan reforma agraria di Kalbar.
Sementara itu, Mujahidin Maruf dalam sambutannya menegaskan bahwa Reforma Agraria bukanlah tanggung jawab Kementerian ATR/BPN semata.
“Rakor GTRA ini merupakan agenda tahunan yang strategis untuk menyinkronkan program antar-kementerian, lembaga, dan OPD di daerah. Reforma Agraria itu program lintas sektor, lintas lembaga. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi nggak bisa dikerjakan sendirian,” tegasnya.
Mujahidin menekankan bahwa rakor ini harus menjadi titik awal yang kuat dalam memperkuat koordinasi dan komitmen bersama. Tujuannya jelas: menyelesaikan persoalan agraria di Kalimantan Barat dan mendorong terwujudnya reforma agraria yang adil dan menyentuh langsung masyarakat. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini