KALBARONLINE.com - BPSDM Provinsi Kalbar terus menegaskan komitmennya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam memperkuat pemahaman tata kelola keuangan daerah sebagai salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di Kalbar.
Atas komitmen yang kuat tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A Fatoni mengapresiasi langkah BPSDM Kalbar yang telah memulai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sejak awal tahun.
Salah satunya melalui Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan”, yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis 22 Januari 2026.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemprov Kalbar. Pada Dialog interaktif tersebut, menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan daerah yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan.
Hadir sebagai narasumber yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, A Fatoni, serta Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar, dan kabupaten/kota se-Kalbar.
Dialog interaktif ini juga dimaksudkan menjadi ruang refleksi perjalanan 69 tahun Pemprov Kalbar, sekaligus forum berbagi pandangan, pengalaman, dan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah.
Menurut Fatoni, dialog interaktif dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Tadi dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, BKAD, staf ahli, hingga BPSDM. Ini penting dilakukan. Kami mengapresiasi karena di awal tahun, saat daerah lain masih mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Kalbar sudah memulai,” ujarnya.
Fatoni menilai, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar kegiatan peningkatan kapasitas ASN dilaksanakan sejak awal tahun. Dimulai dengan koordinasi, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, serta persiapan program ke depan.
Fatoni menegaskan, bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan kunci dalam pencapaian target pembangunan daerah. Menurutnya, manajemen pemerintahan tidak terlepas dari kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.
“Kemampuan SDM untuk menggerakkan sumber daya lainnya sangat menentukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan, bahwa materi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Kemendagri dan BPKP memuat kebijakan, strategi, serta pembaruan informasi yang perlu dipahami bersama.
Ia berharap, pada tahun 2026 pengelolaan keuangan daerah di Kalbar dapat berjalan lebih maksimal, baik dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kualitas belanja daerah.
“Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. BPSDM Kalbar sudah memulai dengan melibatkan pejabat strategis provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan menekankan, bahwa salah satu tantangan utama ASN ke depan adalah peningkatan kompetensi dalam memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki daerah.
Ia berharap, dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan BPKP tersebut dapat diikuti secara serius oleh para peserta.
“Melalui dialog interaktif ini, saya berharap diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin, karena ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, khususnya di Provinsi Kalbar yang kita cintai,” kata Krisantus.
Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi, dan penguatan kapasitas ASN di Kalbar.
Menurut Windy, penguatan kapasitas ASN harus dibarengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, terutama dalam aspek kepemimpinan.
“Ketika bicara manajemen, kita bicara leadership. Seorang pimpinan harus terus diberikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi agar memiliki kemampuan dalam memimpin perangkat daerahnya, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Windy menjelaskan, BPSDM Kalbar secara konsisten bergerak lebih awal sebagai bentuk komitmen untuk membangun budaya belajar berkelanjutan di lingkungan ASN, dimulai dari para pimpinan.
Selain pelatihan tatap muka, BPSDM Kalbar juga mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui semangat ASN Kalbar Corporate University, termasuk pembelajaran virtual dan pemanfaatan media internal BPSDM.
“Kami tidak hanya mengandalkan pembelajaran offline, tetapi juga online. Kolaborasi dan sinergi semua pihak harus terus diperkuat agar kinerja ASN semakin optimal,” pungkasnya. (Lid)
