KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa etika dan integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat pengawas, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi bertajuk “Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila” pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026 di Ruang Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Amirullah menjelaskan, etika merupakan cerminan adab dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun tempat kerja.
Menurutnya, penerapan etika dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati privasi orang lain, menyapa rekan kerja, memberikan salam kepada pimpinan, hingga meminta izin sebelum memasuki ruangan.
"Etika itu berkaitan dengan perilaku. Hal-hal sederhana seperti mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan, menyapa rekan kerja, atau menghormati pimpinan merupakan bentuk etika yang harus dibiasakan," ungkapnya.
Selain etika, Amirullah menekankan pentingnya integritas sebagai bentuk keselarasan antara perkataan dan tindakan.
Menurutnya, ASN harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
"Integritas adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau perkataan berbeda dengan tindakan, maka integritas seseorang akan dipertanyakan," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Amirullah juga mengajak peserta memberikan contoh penerapan integritas dalam lingkungan kerja.
Sejumlah peserta menyampaikan bahwa disiplin hadir tepat waktu serta tidak menggunakan anggaran maupun fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk nyata integritas seorang aparatur.
Menurut Amirullah, nilai-nilai tersebut harus menjadi budaya kerja seluruh ASN agar mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan sosok seorang pemimpin, tetapi mencakup seluruh proses dalam memimpin dan memberikan pengaruh positif di lingkungan kerja.
Karena itu, kepemimpinan ASN harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia.
"Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan etika yang baik dan integritas yang kuat, aparatur akan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)
