KALBARONLINE.com – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, yang terus memperjuangkan kecukupan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendorong perbaikan distribusi agar lebih tertib dan tepat sasaran.
Alexander mengaku memahami keresahan masyarakat akibat antrean BBM. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mobilitas masyarakat, hingga kelancaran perekonomian daerah.
Sejak beberapa bulan lalu, ia mengaku telah berkoordinasi dan menyampaikan langsung kepada pihak Pertamina agar alokasi BBM untuk Kabupaten Ketapang tidak dikurangi, bahkan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Alexander, perkembangan Kabupaten Ketapang yang diikuti peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan pasokan BBM.
Terlebih, konektivitas transportasi udara melalui rute penerbangan langsung Ketapang–Jakarta dan Ketapang–Pontianak turut menjadi bagian dari perkembangan daerah yang memerlukan dukungan energi memadai dan berkelanjutan.
“Karena itu, kebutuhan BBM Kabupaten Ketapang perlu diperhitungkan berdasarkan perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kebutuhan riil di lapangan agar aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah dapat berjalan lancar,” demikian disampaikan dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Alexander menjelaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota BBM. Penetapan alokasi dan pengaturan distribusi berada pada instansi berwenang, termasuk BPH Migas untuk jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan, serta badan usaha yang menjalankan penyediaan dan penyalurannya.
Meski demikian, Pemkab Ketapang berkomitmen terus menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan agar kebutuhan BBM daerah mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Selain memperjuangkan kecukupan pasokan, Alexander juga mendorong Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) memperkuat pengawasan distribusi BBM, mulai dari jalur penyalur hingga ke SPBU.
Ia menegaskan, pengelola SPBU harus memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, sesuai ketentuan, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Alexander mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres Ketapang guna membantu pengawasan serta menjaga ketertiban di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam distribusi BBM, ia meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Alexander menegaskan, Pemkab Ketapang akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya untuk mendorong kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi BBM.
Ia memahami masyarakat membutuhkan kepastian dan perbaikan nyata terhadap persoalan antrean yang kembali terjadi. Karena itu, upaya koordinasi dan pengawasan akan terus dilakukan agar penyaluran BBM di Kabupaten Ketapang semakin baik.
Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain.
“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat agar kebutuhan BBM terpenuhi dengan lebih baik, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat berjalan lancar,” tegasnya. (Adi LC)
