KALBARONLINE.com – Dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan Barat yang mencapai Rp60 miliar mendapat sorotan dari Laskar Jagadilaga. Organisasi tersebut meminta Gubernur Kalbar Ria Norsan terbuka mengenai alokasi dan realisasi anggaran, terutama untuk daerah yang mengalami dampak karhutla cukup parah.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan pihaknya akan ikut mengawal penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah provinsi harus menjelaskan kepada masyarakat bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan.

“Kami akan konsen mengawal persoalan ini. Gubernur harus transparan kepada masyarakat Kalbar mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut,” kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).

Total dukungan anggaran penanganan karhutla tersebut terdiri dari Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Rp40 miliar bantuan pemerintah pusat. Anggaran itu ditempatkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026.

Daniel mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah kabupaten yang mengalami kebakaran cukup luas belum mendapatkan bantuan dari anggaran penanganan karhutla yang bersumber dari provinsi tersebut.

“Di antaranya Ketapang. Saya juga mendapat informasi Kabupaten Kayong Utara demikian. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.

Menurut Daniel, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pengumuman bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp60 miliar. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui daerah mana yang menerima dukungan, bentuk bantuannya, hingga berapa nilai yang telah direalisasikan.

“Jangan hanya menyebut ada anggaran Rp60 miliar. Publik harus tahu berapa yang sudah digunakan, untuk apa, dan daerah mana saja yang sudah menerima. Apalagi masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Pemprov Kalbar sebelumnya menyatakan dana Rp60 miliar tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari operasi pemadaman, logistik, bahan bakar, pelayanan kesehatan, hingga sarana dan prasarana seperti pompa air, tangki, selang, sumur bor, alat pelindung diri dan kebutuhan pendukung lainnya.

Daniel meminta Ria Norsan segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai realisasi anggaran tersebut.

“Pemerintah provinsi tidak punya wilayah kerja langsung di setiap titik kebakaran seperti pemerintah kabupaten. Karena itu, kalau memang anggaran ini untuk penanganan karhutla, segera alokasikan kepada daerah yang benar-benar terdampak. Jangan menunggu terlalu lama,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai ketentuan.

“Jangan main-main dengan anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kalbar. Kondisi masyarakat saat ini sudah sulit akibat dampak karhutla dan kabut asap,” ujar Daniel.

Daniel menegaskan Laskar Jagadilaga akan memantau penggunaan anggaran tersebut. Jika dalam proses pengelolaannya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, pihaknya mengaku tidak akan tinggal diam.

“Kita akan kawal anggaran ini. Kalau kemudian ditemukan pelanggaran atau dugaan perbuatan melawan hukum, tentu akan kita bawa ke aparat penegak hukum, termasuk KPK jika memang masuk kewenangannya,” tegasnya.

Daniel kemudian mengingatkan Ria Norsan agar persoalan pengelolaan anggaran karhutla tidak berkembang menjadi perkara hukum.

“Jangan sampai Gubernur berurusan dengan KPK lagi,” pungkasnya.

Sebagai konteks, Ria Norsan pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan anggaran penanganan karhutla 2026. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Musim kemarau yang masih melanda Kabupaten Ketapang membuat kebutuhan air bersih menjadi perhatian serius. Merespons kondisi tersebut, Laskar Jagadilaga Ketapang turun langsung membantu warga dengan menyalurkan air bersih di Kelurahan Muliakerta, Kecamatan Benua Kayong, Senin (7/9/2026).

Aksi sosial tersebut dipimpin Panglima Muda Laskar Jagadilaga Ketapang, Ujang Yandi, bersama jajaran. Mereka mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan pasokan akibat musim kemarau.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan sehari-hari selama kemarau masih berlangsung.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Menurutnya, Laskar Jagadilaga berkomitmen hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan bantuan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Ketika warga membutuhkan bantuan, kami berupaya hadir dan mengambil bagian sesuai kemampuan yang kami miliki,” ujar Daniel.

Sementara itu, Panglima Muda Laskar Jagadilaga Ketapang, Ujang Yandi, bersama jajaran terjun langsung dalam proses pendistribusian air bersih kepada warga Muliakerta.

Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga menjadi bagian dari semangat gotong royong menghadapi dampak kemarau.

“Ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian bersama, terlebih ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.

Laskar Jagadilaga Ketapang berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus mendorong kepedulian berbagai pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak kemarau.

“Bagi Laskar Jagadilaga, kepedulian sosial bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran organisasi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Organisasi masyarakat Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang mendesak Polres Ketapang mengusut dugaan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di tengah antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga Ketapang, Daniel, menilai kelangkaan BBM yang telah berlangsung sekitar sepekan terakhir sangat merugikan masyarakat. Selain harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, kondisi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

"Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan pihak terkait yang sedang berusaha mengatasi kelangkaan BBM. Namun, aparat penegak hukum juga harus hadir dengan tindakan nyata. Polisi wajib mengusut jika memang ada dugaan permainan dalam distribusi BBM," ujar Daniel, Rabu (22/7/2026).

Menurut Daniel, antrean panjang yang masih terjadi meski pasokan BBM telah beberapa kali masuk ke Ketapang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta kepolisian melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari terminal penyaluran hingga SPBU.

"Kalau memang seluruh proses distribusi berjalan sesuai prosedur, tentu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika ada oknum yang melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia menilai penegakan hukum menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM. Menurutnya, aparat kepolisian tidak perlu ragu melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Selain meminta aparat kepolisian bertindak, Laskar Jagadilaga juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab kelangkaan BBM yang masih terjadi. Penjelasan tersebut dinilai perlu mencakup kondisi stok, jadwal distribusi, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menormalkan pasokan.

"Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian distribusi berjalan normal dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM," katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang. Sementara itu, sejumlah pedagang BBM eceran di pinggir jalan juga dilaporkan menghentikan penjualan karena kehabisan stok.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat distribusi BBM ke wilayah Ketapang. Di sisi lain, Polres Ketapang juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menghadiri deklarasi sekaligus mengukuhkan jajaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (18/7/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta pengurus dan anggota Laskar Jagadilaga.

Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Laskar Jagadilaga. Menurutnya, tujuan organisasi untuk menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan daerah merupakan langkah positif yang patut didukung.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas deklarasi sekaligus pengukuhan Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang. Saya berharap organisasi ini menjadi energi baru yang memperkuat persatuan serta mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah," ujarnya.

Alexander yang juga dipercaya sebagai Pembina Laskar Jagadilaga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri.

"Tentu saja ini sangat saya apresiasi. Inilah yang saya harapkan, seluruh komponen masyarakat bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah membangun Kabupaten Ketapang," katanya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang, Daniel, mengatakan organisasinya telah memiliki legalitas resmi melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000894.AH.01.07.TAHUN 2026.

Menurut Daniel, Laskar Jagadilaga hadir bukan untuk mencari kekuasaan ataupun menciptakan kegaduhan, melainkan menjadi bagian dari solusi dalam mengawal pembangunan, membantu masyarakat, serta memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum.

"Laskar Jagadilaga siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mengawal pembangunan, menyampaikan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab, serta menjaga persatuan dan kondusivitas daerah," tegasnya.

Ia juga menegaskan organisasinya akan tetap kritis terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan maupun pelayanan publik yang merugikan masyarakat. Namun, seluruh langkah yang dilakukan akan tetap berada dalam koridor hukum dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Daniel mengajak seluruh pengurus dan anggota menjaga integritas, disiplin, serta persatuan agar Laskar Jagadilaga dapat tumbuh menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerima audiensi jajaran Laskar Jagadilaga di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (13/7/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan organisasi kemasyarakatan.

Rombongan Laskar Jagadilaga dipimpin langsung oleh Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel. Kedatangan mereka disambut Bupati Alexander Wilyo yang didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dalam kesempatan itu, Alexander berharap Laskar Jagadilaga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Ketapang.

"Saya menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga. Saya berharap organisasi ini dapat mengambil peran positif dan menjadi bagian dari kekuatan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang," ujar Alexander.

Ia juga mengajak seluruh anggota Laskar Jagadilaga untuk terus membangun komunikasi, memperkuat persatuan, serta bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah.

"Mari kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan, serta bersama-sama memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Ketapang," katanya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap organisasinya.

Menurut Daniel, audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Laskar Jagadilaga dengan pemerintah daerah sehingga dapat bersama-sama menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ketapang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yang telah menerima kami dengan sangat baik. Dukungan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya bagi masyarakat," kata Daniel.

Ia juga mengungkapkan bahwa Laskar Jagadilaga akan menggelar deklarasi sekaligus pelantikan kepengurusan pada Sabtu, 18 Juli 2026 malam, di Pendopo Bupati Ketapang.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal lahirnya organisasi yang siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan daerah.

"Insyaallah deklarasi dan pelantikan Laskar Jagadilaga akan kami laksanakan pada Sabtu, 18 Juli 2026 malam di Pendopo Bupati Ketapang. Kami berharap kegiatan ini menjadi awal pengabdian Laskar Jagadilaga untuk ikut menjaga persatuan, kondusivitas, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Ketapang," ungkapnya.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Laskar Jagadilaga dalam mewujudkan daerah yang aman, damai, dan semakin maju. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Laskar Jagadilaga melayangkan ultimatum kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat terkait krisis pasokan listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Ketapang.

Organisasi masyarakat tersebut mengancam akan menggelar aksi dengan menduduki Kantor PLN UP3 Ketapang, PLTU, dan PLTD Ketapang apabila pasokan listrik belum kembali normal pada Sabtu, 11 Juli 2026, sesuai target yang sebelumnya disampaikan PLN.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota untuk turun ke lapangan apabila hingga tanggal yang dijanjikan masyarakat masih mengalami pemadaman listrik.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pelayanan PLN yang dinilai telah merugikan masyarakat.

“Kami ingatkan PLN, khususnya manajemen PLN Kalbar, jangan ingkar terhadap janji yang sudah disampaikan bahwa pasokan listrik akan kembali normal pada 11 Juli 2026. Kalau pada hari itu masyarakat Ketapang masih mengalami pemadaman, kami akan turunkan ratusan laskar untuk menduduki kantor PLN, PLTU, dan PLTD Ketapang,” tegas Daniel, Kamis (9/7/2026).

Daniel menilai listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pelayanan yang andal. Karena itu, pemadaman bergilir yang terus terjadi dinilainya tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.

“Ini bukan sekadar gangguan biasa. Listrik adalah hak dasar masyarakat. Ketika PLN gagal menjamin pelayanan itu, maka wajar jika publik marah dan menuntut pertanggungjawaban. Ketapang tidak boleh terus-menerus dijadikan korban dari buruknya pengelolaan pasokan listrik,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan pemadaman, Daniel juga menyinggung dugaan kasus korupsi batu bara yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab blackout dalam sistem kelistrikan PLN. Ia meminta persoalan tersebut diusut secara tuntas.

“Kami juga menyoroti dugaan korupsi batu bara yang disebut-sebut ikut menjadi penyebab blackout. Jangan coba-coba bermain dengan urusan ini. Kami punya tim khusus yang terus memantau setiap penggunaan uang negara dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk yang terjadi di Ketapang,” katanya.

Daniel menegaskan, ultimatum tersebut bukan sekadar peringatan. Jika hingga 11 Juli listrik belum pulih sesuai komitmen PLN, Laskar Jagadilaga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Ketapang serta mendatangi PLTU dan PLTD Ketapang.

“Kalau sampai 11 Juli listrik belum normal, kami pastikan ratusan laskar akan turun. Kami akan datang ke kantor PLN, PLTU, dan PLTD Ketapang untuk menyampaikan protes keras serta meminta pertanggungjawaban. Masyarakat sudah terlalu lama dirugikan oleh kondisi ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya terus dibebani pemadaman listrik yang berulang tanpa kepastian penyelesaian. Karena itu, PLN diminta membuktikan komitmennya untuk memulihkan sistem kelistrikan sesuai target yang telah disampaikan.

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Kalimantan Barat ditargetkan kembali normal pada 11 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan tokoh adat yang tergabung dalam organisasi lintas etnis dan budaya pada Selasa (7/7/2026). Dalam kesempatan itu, Maria juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi ini. Dan kami mohon dukungan dari masyarakat Kalbar agar bisa memperbaiki kondisi ini. Dan kelistrikan di Kalbar bisa pulih kembali,” ujarnya.

PLN Kalbar sebelumnya menjelaskan, pemadaman listrik bergilir dipicu kebocoran boiler di PLTU Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang, bukan akibat kekurangan energi primer maupun pasokan batu bara.

“Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pasok sistem kelistrikan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah gangguan yang lebih luas,” jelas Manager Komunikasi PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, dalam keterangan resminya pada Sabtu (4/7/2026). (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026), sebagai langkah awal membangun sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Ketapang.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Ketapang itu dipimpin langsung oleh Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel. Rombongan disambut Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan dukungan atas terbentuknya Laskar Jagadilaga sebagai organisasi masyarakat yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, mengucapkan selamat atas terbentuknya Laskar Jagadilaga dan berharap organisasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami atas nama pemerintah daerah maupun secara pribadi mengucapkan selamat atas terbentuknya organisasi Laskar Jagadilaga. Pemerintah tentu selalu terbuka dan siap menjadi penengah serta mendukung organisasi masyarakat yang orientasinya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Jamhuri, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan program pembangunan. Karena itu, kehadiran organisasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari kekuatan sosial yang dapat membantu pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu saya berharap Laskar Jagadilaga tetap konsisten berbuat baik, menjaga semangat kebersamaan, dan ikut berkontribusi nyata dalam mendukung visi-misi pembangunan Kabupaten Ketapang,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan organisasi kepada pemerintah daerah.

Ia menegaskan, Laskar Jagadilaga hadir dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Laskar Jagadilaga ingin hadir sebagai mitra yang mampu memberi manfaat dan ikut berkontribusi bagi masyarakat Ketapang,” kata Daniel.

Daniel menambahkan, Laskar Jagadilaga dibentuk dengan semangat persatuan, kepedulian sosial, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Organisasi yang dipimpinnya siap bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, hingga program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kami ingin Laskar Jagadilaga menjadi wadah yang solid, berani, dan setia dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ke depan, kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. Agenda tersebut akan menjadi momentum pengukuhan organisasi sekaligus penegasan komitmen Laskar Jagadilaga untuk ikut berperan dalam pembangunan daerah. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga melanjutkan rangkaian audiensinya dengan mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, itu menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan unsur legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Setelah sebelumnya bersilaturahmi ke Kantor Bupati Ketapang, rombongan Laskar Jagadilaga melanjutkan agenda ke Kantor DPRD Ketapang dan disambut langsung Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Achmad Sholeh menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga sebagai salah satu organisasi masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Ketapang, terutama dalam menjaga ketertiban, memperjuangkan keadilan, serta mengawal pembangunan daerah.

“Saya menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga di Kabupaten Ketapang. Ormas ini saya harapkan bisa menjadi mitra yang turut menjaga suasana daerah tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan persoalan di tengah kehidupan sosial.

“Saya pesan jaga Kabupaten Ketapang selalu kondusif, tidak ada gerakan apa pun yang merugikan, dan kawal pembangunan Kabupaten Ketapang. Kalau hadir untuk masyarakat, maka hadirkan semangat keadilan dan kebersamaan,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan audiensi ke DPRD Ketapang merupakan bagian dari langkah organisasi untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah.

Menurutnya, Laskar Jagadilaga hadir dengan semangat kebersamaan serta komitmen untuk ikut menjaga kondusivitas daerah.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Laskar Jagadilaga kepada unsur pimpinan daerah. Harapan kami, organisasi ini bisa menjadi wadah perjuangan masyarakat, menjaga kondusivitas, serta ikut mengawal pembangunan dan keadilan di Kabupaten Ketapang,” katanya.

Daniel menambahkan, Laskar Jagadilaga ingin menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian audiensi tersebut, Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran hingga ke daerah.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Daniel menekankan agar aparat penegak hukum (APH) di daerah juga ikut bergerak aktif mengawasi potensi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Ia meminta Kejati Kalbar melalui Kejari Ketapang lebih proaktif dalam melakukan pengawasan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan.

“Kami meminta APH, khususnya Kejati Kalbar melalui Kejari Ketapang juga proaktif mengawasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG di Ketapang,” tegasnya.

Daniel juga menyoroti dugaan praktik dalam kasus di pusat, seperti adanya jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang diduga terafiliasi dengan pihak tertentu.

Menurutnya, pola seperti itu berpotensi terjadi di daerah jika pengawasan tidak diperketat sejak awal.

“Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Ketapang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses penentuan mitra atau titik SPPG harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar tidak hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan.

“Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik,” katanya.

Laskar Jagadilaga juga mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kejaksaan Agung, BPKP, hingga PPATK menelusuri aliran dana Program MBG sampai ke daerah.

Daniel menegaskan, pengawasan tersebut penting agar anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan program.

“Kami meminta Kejagung, BPKP, maupun PPATK sesuai instruksi Presiden Prabowo dapat menelusuri aliran dana ini hingga ke daerah,” ucapnya.

Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jagadilaga di Ketapang untuk ikut memantau pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Kami ingin program ini berjalan baik sesuai cita-cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (Adi LC)