KALBARONLINE.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat akhirnya membeberkan penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sejak 2 Juli 2026. PLN menegaskan gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis pada pembangkit, bukan akibat kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer.

Penjelasan itu disampaikan langsung General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I. Gunawan, saat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kantor PLN UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Maria juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik selama beberapa hari terakhir.

"Kami mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak pemadaman listrik sejak Kamis, 2 Juli lalu," katanya.

Maria menjelaskan, gangguan bermula ketika salah satu unit pembangkit berkapasitas 100 megawatt (MW), yang merupakan pembangkit terbesar di Kalimantan Barat, mengalami kebocoran pada pipa boiler.

Berdasarkan hasil investigasi awal, unit tersebut harus dihentikan operasinya atau forced outage agar kerusakan tidak semakin parah.

"Kalau tidak segera diperbaiki, dampaknya bisa jauh lebih besar dan pemadaman dapat berlangsung lebih lama," ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Maria, diperberat karena pada saat yang sama beberapa unit pembangkit lainnya sedang menjalani pemeliharaan terencana sehingga belum dapat menggantikan pasokan daya yang hilang.

Akibatnya, PLN menerapkan manajemen beban atau pemadaman bergilir guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

Maria juga meluruskan isu yang sempat beredar di masyarakat terkait dugaan krisis batu bara sebagai penyebab pemadaman.

"Yang terjadi di Kalimantan Barat murni gangguan teknis. Tidak ada hubungannya dengan pasokan batu bara maupun energi primer lainnya. Kondisi stok kami aman," tegasnya.

Sejak gangguan terjadi, kata Maria, seluruh personel PLN terus bekerja mempercepat proses pemulihan, termasuk mempercepat penyelesaian pemeliharaan sejumlah pembangkit lain agar segera kembali beroperasi dan menambah pasokan listrik ke sistem.

Ia menyebut kondisi kelistrikan mulai menunjukkan perbaikan. Durasi maupun cakupan pemadaman dalam beberapa hari terakhir disebut semakin berkurang dibandingkan saat awal gangguan terjadi.

Maria mengungkapkan progres perbaikan pembangkit yang mengalami kerusakan telah mencapai sekitar 55 persen.

PLN menargetkan unit pembangkit tersebut kembali beroperasi pada 11 Juli 2026 sehingga sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dapat pulih sepenuhnya.

"Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar proses perbaikan berjalan lancar sehingga sistem kelistrikan bisa segera kembali normal," tutup Maria. (Lid)

KALBARONLINE.com – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria G. I. Gunawan, tidak melayani sesi tanya jawab dengan wartawan usai bertemu sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kantor PLN UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026).

Sejumlah wartawan yang telah menunggu di luar ruang pertemuan berupaya meminta penjelasan terkait perkembangan pemulihan sistem kelistrikan, penyebab gangguan yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, hingga kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.

Namun, Maria hanya menyampaikan pernyataan singkat mengenai proses pemulihan sistem kelistrikan sebelum meninggalkan lokasi tanpa melayani pertanyaan awak media.

"Kami sudah menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar proses recovery kelistrikan ini berjalan lancar dan sistem segera pulih seperti sediakala," ujarnya.

Maria juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan proses pemulihan sistem kelistrikan dapat rampung pada 11 Juli 2026.

Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat mendatangi Kantor PLN UP3 Pontianak untuk meminta kepastian terkait percepatan pemulihan pasokan listrik yang masih mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, meminta PLN tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

Sementara itu, Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim, berharap target normalisasi pasokan listrik pada 11 Juli benar-benar dapat terealisasi. Ia juga meminta PLN meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. (Lid)

KALBARONLINE.com – PT PLN (Persero) terus mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat setelah gangguan pada boiler PLTU memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Estimasi pemulihan yang semula ditargetkan pada 11 hingga 12 Juli 2026 diupayakan dapat selesai lebih cepat.

Kepastian itu disampaikan Manager PLN UP3 Pontianak, Shofwan Juniardi, saat menerima kunjungan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di PLTD Siantan, Selasa (7/7/2026).

Shofwan menjelaskan, gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak pada pasokan listrik di berbagai daerah, termasuk Kota Pontianak. Meski target pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan kembali normal secepat mungkin.

"Kami tetap berupaya melakukan percepatan pemulihan. Durasi pemadaman sudah semakin singkat. Yang tadinya enam jam menjadi sekitar empat jam, kemudian sesi pemadaman yang sebelumnya tiga kali kini menjadi dua kali. Untuk pagi hari juga sudah berhasil kami amankan sehingga tidak ada pemadaman," ujarnya.

Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, Shofwan menjelaskan mekanismenya telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan sistem kelistrikan bisa selesai lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

"Kita minta dipercepat karena pemadaman ini sangat meresahkan masyarakat. Informasi yang kami terima, perbaikan ditargetkan selesai pada 11 sampai 12 Juli. Harapan kita tentu bisa lebih cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat segera kembali normal," katanya.

Edi mengungkapkan, selama beberapa hari terakhir dirinya menerima banyak keluhan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM yang mengalami kerugian, bahan makanan yang rusak akibat listrik padam, hingga aktivitas warga yang terganggu.

Karena itu, ia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

"Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. PLN perlu memperkuat mitigasi terhadap potensi gangguan sehingga masyarakat tidak kembali dirugikan akibat pemadaman berkepanjangan," tegasnya.

Selain meminta percepatan pemulihan, Edi juga mengimbau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum maupun aset negara.

"Silakan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai merusak fasilitas atau aset negara. Yang terpenting, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik," pesannya.

Kunjungan ke PLTD Siantan dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai penyebab gangguan kelistrikan sekaligus memastikan langkah-langkah percepatan pemulihan yang dilakukan PLN bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. (*)

KALBARONLINE.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Barat mendatangi Kantor PT PLN (Persero) UP3 Pontianak, Selasa (7/7/2026), untuk meminta kepastian terkait percepatan pemulihan pasokan listrik yang hingga kini masih mengalami gangguan di sejumlah wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, mendesak PLN melakukan pembenahan menyeluruh pasca-blackout yang mengganggu aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat.

Menurut Alex, selain mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, PLN juga perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

“Ini satu-satunya BUMN yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Kami berharap ada kompensasi, misalnya berupa voucher atau bentuk bantuan lainnya bagi pelanggan yang terdampak," katanya.

Alex juga menyoroti minimnya informasi resmi selama proses pemadaman berlangsung. Ia menilai beredarnya berbagai jadwal pemadaman di media sosial justru membuat masyarakat semakin bingung.

“Ke depan informasi pemadaman harus disampaikan langsung oleh manajemen atau Humas PLN. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur sehingga tidak siap saat listrik tiba-tiba padam," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim. Ia berharap target pemulihan sistem kelistrikan yang disampaikan PLN dapat terealisasi sesuai jadwal, yakni pada 11 Juli 2026.

“Tadi Bu GM menyampaikan tanggal 11 Juli akan normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami siap mengajak masyarakat datang dan menginap di kantor PLN," katanya.

Hendry juga mengingatkan agar PLN memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pemadaman dalam durasi tertentu.

Ia mengaku turut mengalami kerugian akibat blackout. Sebanyak sembilan ekor ikan arwana miliknya mati dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp90 juta. Selain itu, keluarganya yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena listrik padam.

“Belum lagi keluarga kami yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena kondisi listrik padam. Masyarakat benar-benar merasakan dampaknya," ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut, lintas ormas berharap PLN dapat memenuhi target pemulihan sistem kelistrikan pada 11 Juli 2026 sekaligus meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat selama proses penanganan gangguan berlangsung. (Lid)

KALBARONLINE.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. PLN menargetkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat kembali normal pada 11 Juli 2026.

General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I. Gunawan, mengatakan seluruh upaya saat ini difokuskan untuk mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali stabil.

"Kami sudah menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar proses recovery kelistrikan ini berjalan lancar dan sistem segera pulih seperti sediakala," ujar Maria usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut, Maria juga memastikan PLN menargetkan proses pemulihan sistem kelistrikan secara penuh selesai pada 11 Juli mendatang.

Pernyataan itu mendapat respons dari sejumlah tokoh adat yang hadir. Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, berharap PLN benar-benar melakukan pembenahan menyeluruh setelah blackout yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, selain mempercepat pemulihan, PLN juga perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

"Ini satu-satunya BUMN yang menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Kami berharap ada kompensasi, misalnya berupa voucher atau bentuk bantuan lainnya bagi pelanggan yang terdampak," katanya.

Alex juga menyoroti minimnya informasi resmi selama pemadaman berlangsung. Ia menilai banyaknya jadwal pemadaman yang beredar di media sosial justru membingungkan masyarakat.

"Ke depan informasi pemadaman harus disampaikan langsung oleh manajemen atau Humas PLN. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang simpang siur sehingga tidak siap saat listrik tiba-tiba padam," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim. Ia berharap target pemulihan yang disampaikan PLN benar-benar terealisasi pada 11 Juli.

"Tadi Bu GM menyampaikan tanggal 11 Juli akan normal kembali. Mudah-mudahan jangan meleset. Kalau meleset, kami siap mengajak masyarakat datang dan menginap di kantor PLN," katanya.

Selain itu, Hendry kembali mengingatkan agar PLN memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pemadaman dalam durasi tertentu.

Ia juga mengungkapkan kerugian yang dialaminya akibat blackout. Sebanyak sembilan ekor ikan arwana miliknya mati dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp90 juta. Tak hanya itu, keluarganya yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena listrik padam.

Pihaknya pun tengah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PLN.

"Belum lagi keluarga kami yang memiliki bayi berusia tiga hari terpaksa mengungsi ke hotel selama dua malam karena kondisi listrik padam. Masyarakat benar-benar merasakan dampaknya," ungkap Hendry.

Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada PLN sekaligus memastikan proses pemulihan gangguan kelistrikan berjalan sesuai target, sehingga pasokan listrik di Kalimantan Barat dapat kembali normal pada 11 Juli mendatang. (Lid)