KALBARONLINE.com – Laskar Jagadilaga melayangkan ultimatum kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat terkait krisis pasokan listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Ketapang.

Organisasi masyarakat tersebut mengancam akan menggelar aksi dengan menduduki Kantor PLN UP3 Ketapang, PLTU, dan PLTD Ketapang apabila pasokan listrik belum kembali normal pada Sabtu, 11 Juli 2026, sesuai target yang sebelumnya disampaikan PLN.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota untuk turun ke lapangan apabila hingga tanggal yang dijanjikan masyarakat masih mengalami pemadaman listrik.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pelayanan PLN yang dinilai telah merugikan masyarakat.

“Kami ingatkan PLN, khususnya manajemen PLN Kalbar, jangan ingkar terhadap janji yang sudah disampaikan bahwa pasokan listrik akan kembali normal pada 11 Juli 2026. Kalau pada hari itu masyarakat Ketapang masih mengalami pemadaman, kami akan turunkan ratusan laskar untuk menduduki kantor PLN, PLTU, dan PLTD Ketapang,” tegas Daniel, Kamis (9/7/2026).

Daniel menilai listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pelayanan yang andal. Karena itu, pemadaman bergilir yang terus terjadi dinilainya tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.

“Ini bukan sekadar gangguan biasa. Listrik adalah hak dasar masyarakat. Ketika PLN gagal menjamin pelayanan itu, maka wajar jika publik marah dan menuntut pertanggungjawaban. Ketapang tidak boleh terus-menerus dijadikan korban dari buruknya pengelolaan pasokan listrik,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan pemadaman, Daniel juga menyinggung dugaan kasus korupsi batu bara yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab blackout dalam sistem kelistrikan PLN. Ia meminta persoalan tersebut diusut secara tuntas.

“Kami juga menyoroti dugaan korupsi batu bara yang disebut-sebut ikut menjadi penyebab blackout. Jangan coba-coba bermain dengan urusan ini. Kami punya tim khusus yang terus memantau setiap penggunaan uang negara dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk yang terjadi di Ketapang,” katanya.

Daniel menegaskan, ultimatum tersebut bukan sekadar peringatan. Jika hingga 11 Juli listrik belum pulih sesuai komitmen PLN, Laskar Jagadilaga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Ketapang serta mendatangi PLTU dan PLTD Ketapang.

“Kalau sampai 11 Juli listrik belum normal, kami pastikan ratusan laskar akan turun. Kami akan datang ke kantor PLN, PLTU, dan PLTD Ketapang untuk menyampaikan protes keras serta meminta pertanggungjawaban. Masyarakat sudah terlalu lama dirugikan oleh kondisi ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya terus dibebani pemadaman listrik yang berulang tanpa kepastian penyelesaian. Karena itu, PLN diminta membuktikan komitmennya untuk memulihkan sistem kelistrikan sesuai target yang telah disampaikan.

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Kalimantan Barat ditargetkan kembali normal pada 11 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan tokoh adat yang tergabung dalam organisasi lintas etnis dan budaya pada Selasa (7/7/2026). Dalam kesempatan itu, Maria juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi ini. Dan kami mohon dukungan dari masyarakat Kalbar agar bisa memperbaiki kondisi ini. Dan kelistrikan di Kalbar bisa pulih kembali,” ujarnya.

PLN Kalbar sebelumnya menjelaskan, pemadaman listrik bergilir dipicu kebocoran boiler di PLTU Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang, bukan akibat kekurangan energi primer maupun pasokan batu bara.

“Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pasok sistem kelistrikan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem dan mencegah gangguan yang lebih luas,” jelas Manager Komunikasi PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, dalam keterangan resminya pada Sabtu (4/7/2026). (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang mendesak PT PLN (Persero) UP3 Ketapang segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang terus dikeluhkan masyarakat. Dalam audiensi yang digelar, BPM juga menyampaikan lima tuntutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.

Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua BPM Ketapang, Herry Iskandar. Ia menegaskan persoalan kelistrikan di Kabupaten Ketapang tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan biasa karena telah berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha.

“Kami datang membawa suara masyarakat yang sudah terlalu lama dirugikan akibat pemadaman listrik yang terus berulang. PLN harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar penjelasan normatif tanpa solusi nyata,” kata Herry Iskandar.

Dalam pertemuan dengan manajemen PLN UP3 Ketapang, BPM menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, meminta PLN memberikan kompensasi secara otomatis kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Kedua, menuntut transparansi terkait penyebab gangguan, jadwal pemadaman, dan estimasi waktu pemulihan.

Ketiga, BPM meminta jaminan pasokan listrik untuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik. Keempat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kelima, meminta tindak lanjut nyata atas seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

Menurut Herry, masyarakat berhak memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal karena listrik kini telah menjadi kebutuhan pokok yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

“Listrik hari ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi kebutuhan pokok masyarakat. Ketika pemadaman terjadi berulang tanpa kepastian, yang dirugikan bukan hanya rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, layanan kesehatan, pendidikan, dan roda ekonomi daerah,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Manager PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi BPM akan diteruskan kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.

Meski demikian, BPM Ketapang menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas penyampaian aspirasi. Organisasi itu juga memberikan tenggat waktu kepada PLN untuk menyampaikan jawaban resmi atas tuntutan yang diajukan.

Herry menegaskan, apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak ada langkah konkret dari PLN, BPM siap menempuh jalur advokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memberi kesempatan kepada PLN untuk menunjukkan itikad baik melalui jawaban resmi dan langkah konkret. Tetapi jika aspirasi ini kembali diabaikan, BPM siap mengawal persoalan ini melalui langkah advokasi yang sah demi melindungi hak-hak masyarakat Ketapang,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Desakan itu disampaikan saat menerima kunjungan manajemen PLN UP3 Ketapang di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penyebab pemadaman listrik yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Kabupaten Ketapang bukan disebabkan gangguan pada pembangkit listrik lokal, melainkan akibat kerusakan pada salah satu pembangkit yang menjadi bagian dari Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat.

Achmad Sholeh mengatakan, Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari jaringan Sistem Khatulistiwa yang memperoleh pasokan listrik dari sejumlah pembangkit di Kalimantan Barat, termasuk PLTU Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang.

Menurutnya, pembangkit tersebut mengalami gangguan berupa kebocoran boiler sehingga kapasitas produksinya menurun. Padahal, PLTU Tanjung Gundul selama ini memasok sekitar 100 megawatt (MW) dari total kebutuhan listrik Sistem Khatulistiwa yang mencapai sekitar 600 MW.

“Yang di Tanjung Gundul ini ada kebocoran boiler. Yang biasanya mereka menghasilkan 100 MW, jadi akhirnya dengan adanya pengurangan pemasokan, Ketapang yang masuk ke area tersebut ikut terdampak,” kata Sholeh.

Berkurangnya pasokan listrik dari PLTU Tanjung Gundul berdampak pada sejumlah daerah yang berada dalam jaringan yang sama, termasuk Kabupaten Ketapang. Karena itu, DPRD Ketapang meminta PLN UP3 Ketapang segera berkoordinasi dengan PLN tingkat wilayah agar proses perbaikan pembangkit dapat dipercepat sehingga pemadaman tidak berlangsung lebih lama.

Selain mendesak percepatan perbaikan, DPRD juga mendorong PLN menjajaki kemungkinan penambahan pasokan listrik dari sistem kelistrikan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur apabila memungkinkan.

Menurut Sholeh, Ketapang sebelumnya pernah terhubung dengan jaringan tersebut sehingga opsi itu layak dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengurangi dampak pemadaman.

“Kami juga tidak ada salahnya UP3 Ketapang ini memberikan surat meminta bantuan suplai listrik dari Kalimantan Tengah. Kalau ini bisa terjalin semua, insyaallah nanti kalau ada gangguan di Kabupaten Ketapang itu bisa cepat teratasi,” ujarnya.

Sholeh menegaskan, pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Ketapang, seperti PLTU Sukabangun dan PLTD Sukaharja, saat ini dalam kondisi normal dan tidak mengalami gangguan. Dengan demikian, pemadaman yang terjadi merupakan dampak dari terganggunya sistem kelistrikan yang saling terhubung antarwilayah.

Ia juga meminta PLN menerapkan jadwal pemadaman secara adil selama proses pemulihan berlangsung agar tidak ada satu wilayah yang menanggung beban lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Selain itu, ia menekankan agar fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, bandara, dan kawasan perkantoran menjadi prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Saya pesan kepada Pak Manager, tolong buat surat. Pertama, untuk mempercepat perbaikan sebagai tindak lanjut atas desakan masyarakat Kabupaten Ketapang agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” pintanya.

“Kedua, meminta bantuan jalur pendistribusian listrik dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiga, menyampaikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas penting, baik perkantoran maupun rumah sakit yang melayani masyarakat umum, sehingga pasokan listrik di lokasi-lokasi tersebut bisa dijaga,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – PLN UP3 Ketapang akhirnya menjelaskan penyebab pemadaman listrik bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Gangguan tersebut dipicu kerusakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Gundul di Kabupaten Bengkayang yang terhubung ke Sistem Khatulistiwa.

Penjelasan itu disampaikan Manajer PLN UP3 Ketapang, Yusrizal Ibrani, saat berkunjung ke Kantor DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Yusrizal menjelaskan, gangguan terjadi akibat kebocoran boiler di PLTU Tanjung Gundul. Pembangkit milik mitra PLN, yakni GCL, itu memiliki kapasitas sekitar 100 megawatt (MW).

“Penyebabnya karena ada kebocoran boiler yang ada di pembangkit di Tanjung Gundul. Kebetulan pembangkit tersebut merupakan mitra PLN, yaitu GCL, dengan kapasitas sekitar 100 megawatt,” kata Yusrizal.

Ia menerangkan, saat gangguan terjadi beban pada Sistem Khatulistiwa mencapai sekitar 600 MW. Ketika pembangkit berkapasitas 100 MW keluar dari sistem, pasokan dari pembangkit lain belum mampu menutup kebutuhan daya sehingga PLN harus melakukan pembatasan beban yang dirasakan pelanggan dalam bentuk pemadaman bergilir.

“Karena beban sistem sekitar 600 megawatt, pada saat 100 megawatt keluar, beban itu tidak bisa ditopang oleh seluruh pembangkit yang tersisa. Sehingga dilakukan pembatasan listrik bagi pelanggan yang dirasakan masyarakat dalam bentuk pemadaman,” ujarnya.

Yusrizal juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan krisis batu bara sebagai penyebab pemadaman. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kendala pada pasokan energi primer.

“Sampai sejauh ini belum ada informasi mengenai adanya permasalahan di sisi energi primer. Jadi memang pemadaman yang ada saat ini semata-mata disebabkan karena gangguan yang ada di PLTU Tanjung Gundul,” tegasnya.

Untuk wilayah kerja PLN UP3 Ketapang, kebutuhan listrik saat ini mencapai sekitar 55 MW. Berdasarkan informasi dari PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Kalimantan Barat, proses perbaikan pembangkit diperkirakan memakan waktu sekitar satu pekan.

PLN menargetkan perbaikan selesai pada Sabtu, 11 Juli 2026. Apabila selama proses pemulihan tidak terjadi gangguan tambahan, maka Sistem Khatulistiwa diharapkan kembali normal sehingga pasokan listrik ke pelanggan dapat pulih sepenuhnya.

“Harapannya pada Sabtu nanti kondisi sudah normal kembali. Semoga tidak ada kerusakan lain yang disebabkan dari peristiwa ini sehingga Sistem Khatulistiwa benar-benar pulih normal dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Yusrizal menambahkan, kebutuhan listrik di Sistem Khatulistiwa terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Karena itu, PLN juga menyiapkan pengembangan pembangkit untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Pagar Mentimun, Kabupaten Ketapang.

“Salah satunya pembangunan PLTGU di Pagar Mentimun. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan PLTGU ini dapat menambah keandalan pasokan listrik di Ketapang dan Kalimantan Barat. Yang saya ketahui kapasitasnya sekitar 250 megawatt,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman, Yusrizal mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari PLN Pusat. Jika ada kebijakan mengenai kompensasi, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, PLN UP3 Ketapang juga telah menerima keluhan dari Rumah Sakit dr Agoesdjam Ketapang terkait dampak pemadaman listrik. Menindaklanjuti hal tersebut, PLN telah mengirim surat kepada PLN UP2D Kalimantan Barat agar rumah sakit tersebut masuk dalam daftar pelanggan prioritas selama pengaturan beban berlangsung.

“Seperti kemarin kami juga mendapat keluhan dari Rumah Sakit dr Agoesdjam Ketapang. Terkait keluhan tersebut kami sudah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke UP2D di Pontianak agar Rumah Sakit dr Agoesdjam dapat diprioritaskan untuk tidak dipadamkan,” ujar Yusrizal.

Ia berharap permohonan tersebut dapat dipenuhi mengingat rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan untuk menunjang layanan kesehatan masyarakat. (Adi LC)