KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berharap pemerintah pusat melanjutkan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang dinilai telah memberikan dampak besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Harapan tersebut disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur jalan mengingat luas wilayah yang sangat besar dan banyaknya ruas jalan yang memerlukan penanganan.

"Program Inpres Jalan Daerah banyak membantu. Kita ketahui Kalbar ini memiliki panjang ruas jalan sekitar 1,11 kali Pulau Jawa, sehingga kondisi infrastruktur kita memang masih sangat memprihatinkan," kata Krisantus.

Ia menilai keberlanjutan Program Inpres Jalan Daerah, terutama untuk kawasan 3T di Kalimantan Barat, akan sangat membantu pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah.

"Dengan ditingkatkannya Inpres Jalan Daerah, khususnya untuk daerah 3T di Kalbar, tentu sangat membantu pemerintah provinsi dalam mengentaskan kerusakan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah," ujarnya.

Krisantus berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus berlanjut. Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperjuangkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Permintaan itu disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan kerja Banggar DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai persoalan fiskal yang masih dihadapi daerah, mulai dari dana transfer daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga pembiayaan pegawai.

"Banyak sekali yang kami sampaikan, terutama terkait sumber daya alam Kalimantan Barat. Kami berharap dengan hadirnya Badan Anggaran DPR RI ke Kalbar, berbagai aspirasi daerah bisa diperjuangkan di tingkat pusat," kata Krisantus.

Ia menegaskan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kalimantan Barat seharusnya memperoleh porsi Dana Bagi Hasil yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

"Kami berharap dana transfer daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa lebih berkeadilan. Kalbar adalah daerah penghasil, tentu sangat lucu kalau DBH yang diterima tidak sesuai dengan hasil bumi yang keluar dari Kalbar," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Krisantus menyinggung daerah yang bukan penghasil sumber daya alam justru menerima porsi Dana Bagi Hasil yang dinilai lebih besar.

"Saya contohkan Jakarta, misalnya. Sebagai daerah yang bukan penghasil sumber daya alam, justru mendapat dana bagi hasil yang signifikan," katanya.

Selain persoalan DBH, Krisantus juga berharap Banggar DPR RI dapat memperjuangkan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami berharap belanja pegawai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terutama untuk PPPK, bisa dibiayai melalui APBN," ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat menyusun regulasi yang lebih jelas terkait tata kelola pemungutan pajak dan retribusi di sektor sumber daya alam. Menurutnya, masih terdapat tumpang tindih aturan antarkementerian yang menyulitkan pemerintah daerah.

"Kami berharap ada regulasi yang jelas sehingga tidak ada lagi tumpang tindih aturan antar kementerian. Dengan begitu ada kepastian hukum dan daerah bisa berinovasi dalam mengelola sumber daya alam sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik," tutup Krisantus. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menanggapi santai isu yang beredar di media sosial terkait proyek Jalan Tol Pontianak–Kijing yang disebut dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Krisantus, dibanding memperdebatkan status proyek tersebut, yang jauh lebih penting saat ini adalah memastikan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dapat beroperasi secara maksimal.

Ia menilai, apabila aktivitas pelabuhan internasional itu meningkat dan arus kendaraan logistik semakin padat, kebutuhan pembangunan jalan tol akan terlihat dengan sendirinya.

"Kalau saya tidak menyinggung itu. Yang saya harapkan sekarang justru Pelabuhan Kijing segera beroperasi secara penuh. Dampaknya apa? Macet. Itu yang saya cari," kata Krisantus usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, ketika aktivitas logistik menuju Pelabuhan Kijing sudah semakin ramai dan menimbulkan kemacetan, pemerintah pusat akan melihat langsung urgensi pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.

"Kalau sudah macet, tidak perlu diminta, jalan tol itu akan turun sendiri. Pemerintah pusat kalau sudah melihat kondisinya ramai dan padat, pasti akan datang sendiri. Saya yakin jalan tol itu akan dibangun nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, juga meluruskan informasi yang beredar mengenai proyek Jalan Tol Pontianak–Kijing.

Syarif menegaskan, kabar yang menyebut proyek tersebut dicoret dari daftar PSN tidak benar. Pasalnya, hingga saat ini Jalan Tol Pontianak–Kijing memang belum pernah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional karena masih berada pada tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan jalan tol tersebut memang telah dibahas di Komisi V DPR RI. Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan fiskal negara serta peluang keterlibatan investor atau pihak ketiga.

Meski demikian, Syarif memastikan Jalan Tol Pontianak–Kijing tetap menjadi salah satu proyek infrastruktur yang penting karena akan mendukung konektivitas menuju Pelabuhan Kijing yang diproyeksikan sebagai salah satu pintu ekspor utama di Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendorong masuknya investasi yang tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, serta pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri forum Your Gateway to Investing in Indonesia di Jakarta, Selasa (13/01/2026).

Forum ini menjadi upaya Pemprov Kalbar dalam menarik minat investor dengan mempromosikan potensi investasi daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang strategis pertemuan antara investor asal Tiongkok (Cina) dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, guna memperkuat kerja sama investasi lintas negara.

“Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan antara dua negara, yakni investor Cina dengan Indonesia, dan ini merupakan peluang besar yang harus kita sambut,” ujar Krisantus.

Dalam forum tersebut, Krisantus memaparkan berbagai potensi investasi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk harus memberikan nilai ekonomis tinggi bagi kemajuan daerah.

Lebih lanjut, Krisantus menekankan bahwa investasi yang diharapkan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

“Kita ingin investasi yang masuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kalimantan Barat,” tegasnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut juga berharap para investor yang berinvestasi di Kalimantan Barat dapat menghormati dan mengikuti kearifan lokal yang ada di daerah.

“Budaya dan kearifan lokal harus kita lestarikan. Ini berlaku bagi seluruh investasi di Kalimantan Barat, termasuk kendaraan operasional yang digunakan agar berpelat Kalimantan Barat. Kami terbuka dan menyambut baik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk datang dan bersama-sama mengkaji potensi ekonomi yang berdampak langsung pada pembangunan daerah,” harap Krisantus.

Selain itu, Krisantus menekankan pentingnya investasi yang berwawasan lingkungan. Ia mencontohkan praktik pengelolaan pariwisata di Jawa Barat yang menjadikan keindahan hutan sebagai aset jangka panjang melalui upaya pelestarian lingkungan.

“Saya ingin Kalimantan Barat juga memelihara hutannya. Investasi yang masuk harus ramah lingkungan. Silakan datang ke Kalimantan Barat, mari kita bangun kerja sama yang baik,” pintanya.

Sementara itu, Advisor to vOffice Group, Sandiaga Salahuddin Uno, menyambut baik terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan China. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membawa investasi ke Kalimantan Barat sekaligus mendorong transfer inovasi dan teknologi.

“Semoga kerja sama ini terus ditingkatkan dan membawa investasi ke Kalimantan Barat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen sesuai harapan Bapak Presiden,” ujar Sandiaga.

Ia menambahkan, layanan vOffice beserta ekosistemnya siap membantu investor dan pelaku usaha dari China maupun berbagai negara lain dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan peluang investasi. (Lid)

​

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmennya bersama Gubernur Ria Norsan untuk mendorong Kalbar mandiri dalam produksi padi. Targetnya, kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri tanpa bergantung pasokan dari luar.

Pernyataan itu disampaikan Krisantus saat menghadiri panen padi di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Anjungan, Kelurahan Anjungan Melancar, Rabu (07/01/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen serentak nasional yang juga dilaksanakan Presiden Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat.

Krisantus menilai Kabupaten Mempawah memiliki potensi pertanian yang besar, terutama dari ketersediaan lahan persawahan yang luas. Potensi ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.

“Tadi saya sempat berdialog dengan Ibu Bupati, dan memang Kabupaten Mempawah ini memiliki lahan sawah yang cukup luas. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, target pemerintah provinsi adalah memastikan Kalimantan Barat mampu memproduksi padi secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah.

“Artinya kita mampu memproduksi padi secara mandiri untuk kebutuhan Kalimantan Barat. Ini menjadi target bersama pemerintah provinsi,” tambahnya.

Krisantus juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga gabah petani. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai memberi kepastian ekonomi bagi petani sekaligus mendorong sektor pertanian sebagai mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, sekarang harga gabah sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, sawah bisa menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Apalagi jika bisa panen hingga empat kali dalam setahun, tentu ini sangat bernilai secara ekonomi,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI itu turut mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar terus memperkuat sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga kesejahteraan petani, sebagai langkah menuju Kalimantan Barat yang mandiri dan berdaulat secara pangan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menggenjot program swasembada pangan melalui berbagai upaya, seperti Optimalisasi Lahan (Oplah), Gerakan Tanam Padi Serentak, serta dukungan infrastruktur pengairan oleh BWS Kalimantan I, dengan target surplus beras dan penguatan lahan siap tanam. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menjadi sorotan warganet usai menangkap seekor ular piton seberat sekitar 6 kilogram di area rumahnya yang tergenang air. Aksi tersebut direkam langsung dan diunggah Krisantus melalui akun media sosial pribadinya, Selasa (16/12/2025).

Dalam video yang beredar, Krisantus terlihat menunjukkan ular piton yang baru saja ditangkap. Ia menyebut ular tersebut memiliki bobot sekitar enam kilogram dan telah dibelah bagian perutnya.

“Saya baru mendapatkan ular piton, beratnya kurang lebih 6 kilo, ini sudah saya belah perutnya,” ujar Krisantus dalam rekaman video tersebut.

Tak berhenti di situ, Krisantus juga tampak memakan empedu ular piton tersebut secara mentah. Ia menyebut empedu ular memiliki khasiat tertentu bagi tubuh.

Aksi Wakil Gubernur Kalbar itu pun langsung menuai beragam reaksi dari warganet. Sebagian netizen mengaku terkejut melihat keberanian Krisantus, sementara lainnya menilai aksi tersebut menghibur dan tidak biasa. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara terbuka meluapkan kekecewaannya setelah merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia mengaku tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan daerah dan jarang berkomunikasi dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

“Paling hanya bersalaman di suatu tempat acara. Sudah begitu saja. Duduk sama-sama. Tidak pernah diajak bicara bagaimana ini Pak Wagub pembangunan Provinsi Kalbar, bagaimana kita mengatur anggaran. Semua tidak pernah diajak bicara. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah dilibatkan sama sekali,” ujar Krisantus, Kamis (4/12/2025) malam.

Menurutnya, bahkan dalam pembahasan APBD—hal paling strategis dalam pemerintahan—ia tidak pernah dilibatkan sama sekali.

“Saya tidak pernah ikut dalam pembahasan APBD. Tahu-tahu APBD sudah diketok. Semestinya, segala sesuatu dibicarakan bersama,” kesalnya.

Krisantus juga menegaskan bahwa hubungan dengan Ria Norsan tidak memiliki masalah personal. Namun, ia merasa diposisikan negatif seolah menjadi dalang berbagai isu di pemerintah.

“Bicara hubungan, saya biasa-biasa saja. Karena saya menganggap tidak bermasalah. Kecuali beliau yang merasa bermasalah. Menganggap saya ini biang kerok. Menganggap saya dalang dan sebagainya. Sementara saya tidak pernah melakukan sesuatu. Jadi ini yang terjadi selama ini,” jelasnya.

Wagub mengaku menjalankan semua tugasnya seperti biasa dan selalu berpikir positif. Ia menilai kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya satu kesatuan.

“Dalam surat suara saja keduanya jadi satu. Tapi pemerintah sekarang seperti masa lalu. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur hanya pukul gong, pidato, salam, makan, ceramah. Itu bukan kerja konkret dalam memajukan Kalbar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pola pemerintahan yang tidak kolaboratif akan berdampak pada pembangunan daerah, terutama inovasi pendapatan dan terobosan ekonomi daerah.

Dicap Biang Kerok

Kekecewaan mendalam muncul ketika Krisantus dituding sebagai pelapor kasus dugaan korupsi proyek jalan yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BP2TD Mempawah yang ditangani Polda Kalimantan Barat yang menyeret nama Ria Norsan.

“Di berita-beritakan banyak menyatakan ada kasus hukum dan sebagainya. Dia bilang saya yang melaporkan. Itu fitnah. Saya tidak tahu apa itu BP2TD, apa itu proyek jalan. Hanya karena dianggap kalau Gubernur jatuh maka Wagub naik. Itu undang-undang, bukan Krisantus,” tegasnya.

Ia menyebut, dua kali mendengar langsung tudingan sebagai biang kerok di forum terbuka.

“Sebelum pelantikan dan saat Kongres Partai Hanura. Dibilang saya dalangnya, A1. Itu sebenarnya pencemaran nama baik. Kalau mau dilaporkan sebenarnya bisa,” tutupnya. (Red)

KALBARONLINE.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kekecewaannya karena merasa tidak dilibatkan dalam proses seleksi hingga pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia menilai dirinya seolah tidak dianggap dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan.

“Saya kecewa. Sepertinya saya dianggap seperti orang tidak ada,” ujar Krisantus saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).

Krisantus menegaskan bahwa sebagai Wakil Gubernur Kalbar, dirinya tidak dimintai pertimbangan oleh Gubernur Ria Norsan terkait penempatan pejabat setara kepala dinas. Ia menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu kesatuan, karena dipilih dalam satu surat suara pada Pemilu.

“Semestinya segala sesuatu dibicarakan bersama. Apalagi yang kita lantik pejabat eselon 2. Tapi beliau tidak melakukan itu. Tidak bicara, tidak chat saya. Ya sudah, saya tidak mau hadir dan saya tidak mau tanggung jawab dalam pelantikan besok,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa tiket undangan pelantikan datang secara mendadak tanpa ada komunikasi sebelumnya.

“Tahu-tahu undangannya datang. Jadi itu yang membuat saya kecewa. Sepertinya saya dianggap seperti orang tidak ada,” tuturnya.

Krisantus menyebut kekecewaannya semakin bertambah saat nama Wakil Gubernur tidak tercantum sebagai tembusan surat pemberitahuan pelantikan pejabat eselon 2 dari BKD.

“Surat pemberitahuan pelantikan dari BKD tidak ada tembusan untuk saya. Tembusan hanya untuk Gubernur dan Sekda Kalbar saja. Ini kan sesuatu yang sangat saya kesalkan,” ujarnya.

Ia meminta Gubernur Ria Norsan bersikap lebih terbuka dan komunikatif, terutama dalam hal-hal penting terkait pemerintahan daerah.

“Pak Wagub mari kita duduk bersama. Kita sudah lama tidak ngopi. Kan bisa ngomong seperti itu. Ini mau ada pelantikan eselon 2. Pak Wagub ada saran dan masukan, kan enak. Tapi ini tidak dilakukan,” tutup Krisantus. (Tim)