Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 08 November 2017 |
KalbarOnline, Sekadau – Bupati Sekadau, Rupinus, SH., M.Si mengapresiasi adanya MoU dalam pengawasan dana desa.
Namun, MoU yang dilakukan pemerintah pusat diharapkan turun ke daerah mulai dari provinsi dan kabupaten.
“Karena MoU baru tingkat pusat. Kami berharap turun ke provinsi dan kabupaten baru disosialisasikan ke desa,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari ini mengatakan bahwa beberapa waktu lalu saat rapat Kepala Daerah bersama Presiden, belum dibicarakan soal MoU.
Meski demikian, dirinya sangat menyambut baik langkah tersebut. Sebab menurutnya, lebih banyak yang mengawasi lebih bagus.
“Ini bentu komitmen Pemerintah mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan sebagainya. Namun tentu ada batasan-batasannya,” imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap, MoU itu disosialisasikan terlebih dahulu. Mengingat belum ada tindaklanjut di daerah lantaran baru di tingkat Menteri dan Kapolri.
“Diharapkan nanti turun ke daerah provinsi Kapolda, Gubernur. Kabupaten, Kapolres dengan Bupati atau Walikota, setelah itu disosialisasikan kepada kades,” tandasnya. (Mus)
KalbarOnline, Sekadau – Bupati Sekadau, Rupinus, SH., M.Si mengapresiasi adanya MoU dalam pengawasan dana desa.
Namun, MoU yang dilakukan pemerintah pusat diharapkan turun ke daerah mulai dari provinsi dan kabupaten.
“Karena MoU baru tingkat pusat. Kami berharap turun ke provinsi dan kabupaten baru disosialisasikan ke desa,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari ini mengatakan bahwa beberapa waktu lalu saat rapat Kepala Daerah bersama Presiden, belum dibicarakan soal MoU.
Meski demikian, dirinya sangat menyambut baik langkah tersebut. Sebab menurutnya, lebih banyak yang mengawasi lebih bagus.
“Ini bentu komitmen Pemerintah mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan sebagainya. Namun tentu ada batasan-batasannya,” imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap, MoU itu disosialisasikan terlebih dahulu. Mengingat belum ada tindaklanjut di daerah lantaran baru di tingkat Menteri dan Kapolri.
“Diharapkan nanti turun ke daerah provinsi Kapolda, Gubernur. Kabupaten, Kapolres dengan Bupati atau Walikota, setelah itu disosialisasikan kepada kades,” tandasnya. (Mus)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini