Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 21 Juli 2018 |
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai, semakin liarnya postingan-postingan di media sosial (medsos) perlu peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasinya.
Bahkan ia meminta MUI membentuk tim untuk menangani hal itu.
“MUI mempelototi juga medsos dan harus ada tim yang menanganinya sehingga kalau ada hal-hal atau postingan yang berkaitan dengan masalah agama, yang mengambil respon pertama semestinya MUI supaya hal itu tidak liar atau meluas,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Provinsi Kalbar di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Jumat (20/7/2018) malam.
Menurut Midji, terjadinya atau liarnya postingan-postingan itu lantaran yang meresponnya dari masyarakat sehingga respon yang diberikan pun berbagai macam. Padahal, kalau hal itu direspon oleh Ustadz atau Ulama, kalimat-kalimat yang disampaikan pasti akan mendinginkan suasana.
“Kalau respon dari masyarakat terkadang ditambah bumbu-bumbu, dipanas-panasi yang justru menambah suasana semakin panas,” sebutnya.
Ia berharap MUI mulai melakukan perannya dalam mengawasi perkembangan medsos. Untuk itu, MUI bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau kepolisian supaya hal tersebut bisa cepat diredam.
“Saya berharap MUI juga mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya. (jim)
KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai, semakin liarnya postingan-postingan di media sosial (medsos) perlu peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasinya.
Bahkan ia meminta MUI membentuk tim untuk menangani hal itu.
“MUI mempelototi juga medsos dan harus ada tim yang menanganinya sehingga kalau ada hal-hal atau postingan yang berkaitan dengan masalah agama, yang mengambil respon pertama semestinya MUI supaya hal itu tidak liar atau meluas,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Provinsi Kalbar di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Jumat (20/7/2018) malam.
Menurut Midji, terjadinya atau liarnya postingan-postingan itu lantaran yang meresponnya dari masyarakat sehingga respon yang diberikan pun berbagai macam. Padahal, kalau hal itu direspon oleh Ustadz atau Ulama, kalimat-kalimat yang disampaikan pasti akan mendinginkan suasana.
“Kalau respon dari masyarakat terkadang ditambah bumbu-bumbu, dipanas-panasi yang justru menambah suasana semakin panas,” sebutnya.
Ia berharap MUI mulai melakukan perannya dalam mengawasi perkembangan medsos. Untuk itu, MUI bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau kepolisian supaya hal tersebut bisa cepat diredam.
“Saya berharap MUI juga mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya. (jim)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini