Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur 2018-2023
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan resmi
dilantik Presiden RI, Jokowi di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Prosesi
pelantikan dimulai pukul 09.30 dengan penyerahan Keputusan Presiden (Keppres)
kepada sembilan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Setelah itu,
dilanjutkan dengan iring-iringan berjalan kaki menuju Istana Negara, didahului
Presiden dan Wakil Presiden dan diikuti seluruh pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengucapkan
selamat dan sukses atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,
Sutarmidji dan Ria Norsan.
“Semoga apa yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik,”
ucapnya.
Menurut Edi, dirinya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalbar yang dilantik ini akan langsung melakukan kerja keras menjalankan visi
misi serta janji-janji saat kampanye. Dirinya yakin beberapa program unggulan
yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar segera terealisir.
Ia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bisa
bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terutama untuk melaksanakan
beberapa program regional Kota Pontianak.
“Seperti outter
ringroad, masalah kemacetan lalu lintas, jalan-jalan yang di bawah
kewenangan Pemprov Kalbar dan hal-hal lainnya menyangkut infrastruktur,”
tuturnya.
Diakuinya, sejauh ini pihaknya sudah kerap berkoordinasi
dengan Pemprov Kalbar dalam melaksanakan program-program pembangunan. Namun ada
beberapa persoalan yang menurutnya perlu dukungan dari Pemprov Kalbar, misalnya
persoalan air baku PDAM, masalah batas wilayah di Perumnas IV, outter ringroad, Jembatan Kapuas III dan
lainnya.
“Kita juga berharap tanah milik Pemprov Kalbar yang terletak
di Wilayah Kota Pontianak bisa dimanfaatkan sehingga Pontianak sebagai ibukota
provinsi bisa tampil lebih indah dan tertata,” harap Edi.
Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan mulai menjalankan
visi misinya, salah satunya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara nasional, IPM Kalbar berada di urutan 29 dari 34 provinsi seluruh
Indonesia. Posisi ini dinilainya tidak begitu baik. Meskipun berat untuk
mendongrak IPM naik diurutan lebih tinggi, tetap mantan Wali Kota Pontianak dua
periode ini optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakat
bisa menikmati semuanya.
“Tahun depan kita akan mulai menggratiskan biaya pendidikan
sampai tingkat SMA/SMK negeri,” ujar Sutarmidji saat ditemui usai dilantik
Presiden.
Selain itu, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya bersama Ria
Norsan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan. Bila hal itu dilakukan, maka IPM di Kalbar akan terdongkrak naik.
“Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah
banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan,
menurunkan angka kemiskinan yang begitu tinggi dan mendongkran IPM,” sebut orang
nomor satu di Kalbar ini.
Disinggung soal kebakaran lahan, Sutarmidji menjelaskan,
kalau Instruksi Presiden dijalankan yakni dengan membangun sekat kanal dan
sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Menurutnya, lahan gambut
harus diguyur air yang begitu banyak. Kalau tidak, maka ketika terjadi
kebakaran lahan, asapnya semakin banyak.
“Kalau sekat kanal, itu tidak akan kebakaran sampai ke dalam
karena kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga
penanganannya harus betul-betul simultan. Tidak ketika kebakaran baru kewalahan
menanganinya. Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan
pencegahan,” katanya.
Topografi, kata dia, juga penting dan harus ada sehingga
jika terjadi karhutla, bisa ditentukan titik-titik yang harua diguyur air.
“Selama ini tidak ada topografi sehingga berdampak tidak
efisiennya penanganan kebakaran,” imbuh Sutarmidji.
Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, dirinya sudah
mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa). Perwa itu diantaranya menjatuhkan
sanksi bagi lahan yang terbakar. Bagi mereka yang sengaja membakar lahan, maka
lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun. Sedangkan kalau terbakar
secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun
lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya.
Selaku Gubernur, Sutarmidji juga akan mempersiapkan untuk
menyusun APBD 2019 supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalbar. Ia juga menjamin semasa
kepemimpinannya akan menerapkan transparansi dalam anggaran. Menurutnya,
masyarakat harus tahu anggaran itu digunakan untuk apa saka dan mereka juga
ikut mengawasi juga. Berbagai sistem online seperti e-Planning dan e-Budgeting
harus digunakan.
“Jadi tidak ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah
bahkan cenderung membuat-buat proyek
yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat,”
ucapnya.
Apabila dalam perjalanan masa kepemimpinannya ada hambatan
dalam pembahasan APBD, Gubernur Sutarmidji akan minta pendampingan KPK dalam
pembahasan APBD tersebut.
“Kalau seandainya ada hambatan dalam pembahasan APBD nanti,
saya akan minta pendampingan KPK,” tandasnya.
Terkait pemekaran Kapuas Raya sebagaimana yang digaungkannya
semasa kampanye, ia berpendapat, Kalbar sebagai wilayah yang sangat luas, yakni
satu setengah kali Pulau Jawa, sudah sepatutnya dilakukan pemekaran.
“Sehingga program utama kita adalah pemekaran Kapuas Raya
sekalipun ada moratorium pemekaran,” pungkasnya. (jim)
