Konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kalbar 2019-2023
KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (4/10/2018). Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan RPJMD Kalbar 2019-2023.
Konsultasi publik yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji ini turut dihadiri sejumlah pejabat unsur Forkopimda Kalbar, pejabat instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pakar akademisi, tokoh organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, budayawan dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH dalam sesi diskusi menyampaikan beberapa hal terkait situasi kamtibmas, diantaranya terkait perbatasan negara di lima kabupaten di Kalbar yang masih rentan penyelundupan dan menjadi pintu masuk narkoba ke Kalbar.
“Hal ini dibuktikan, beberapa kali berhasil kita gagalkan puluhan kilogram sabu di Kota Pontianak yang berasal masuk dari perbatasan darat,” ungkapnya.
Demikian halnya mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar pulau Kalimantan, beberapa kasus telah diungkap juga.
“Mereka memanfaatkan perbatasan negara di Kalbar dijadikan jalur pintu keluar maupun masuk bagi PMI,” lanjutnya.
Selain itu juga yang menjadi perhatian khusus masalah demo warga akibat penertiban dan penegakkan hukum oleh aparat terkait Pertambangan Emas tanpa ijin (PETI) di beberapa kabupaten dan kota di Kalbar, yang menjadi momok persoalan dari sejak dulu.
“Persoalan PETI Sintang dan Kapuas Hulu, solusinya perlu membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hal ini yang perlu kita sikapi bersama, pertemuan dan kesepakatan telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama Pemda, semoga dapat direalisasikan oleh pemerintah dan menjadikan hasil tambang ini dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah, begitu juga membuka lapangan pekerjaan yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Diakhir penyampaiannya, Kapolda Kalbar mengatakan selama ini Polda Kalbar telak melakukan langkah proaktif bersama Kodam XII/Tanjungpura dan komponen masyarakat terkait mengenai situasi-situasi yang berkembang di masyarakat.
“Sehingga situasi tetap kondusif dan agenda pembangunan roda pemerintahan dapat kita kawal dengan baik,” pungkasnya. (*/Fai)
Comment