Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 04 Oktober 2018 |
Konsultasi publik rancangan
awal RPJMD Kalbar 2019-2023
KalbarOnline,
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar konsultasi
publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 yang berlangsung di Pendopo
Gubernur Kalbar, Kamis (4/10/2018). Konsultasi publik ini bertujuan untuk
mendapatkan masukan guna penyempurnaan RPJMD Kalbar 2019-2023.
Konsultasi publik yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji
ini turut dihadiri sejumlah pejabat unsur Forkopimda Kalbar, pejabat
instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pakar akademisi, tokoh
organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
masyarakat, budayawan dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH dalam sesi
diskusi menyampaikan beberapa hal terkait situasi kamtibmas, diantaranya
terkait perbatasan negara di lima kabupaten di Kalbar yang masih rentan
penyelundupan dan menjadi pintu masuk narkoba ke Kalbar.
“Hal ini dibuktikan, beberapa kali berhasil kita gagalkan
puluhan kilogram sabu di Kota Pontianak yang berasal masuk dari perbatasan
darat,” ungkapnya.
Demikian halnya mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
luar pulau Kalimantan, beberapa kasus telah diungkap juga.
“Mereka memanfaatkan perbatasan negara di Kalbar dijadikan
jalur pintu keluar maupun masuk bagi PMI,” lanjutnya.
Selain itu juga yang menjadi perhatian khusus masalah demo
warga akibat penertiban dan penegakkan hukum oleh aparat terkait Pertambangan
Emas tanpa ijin (PETI) di beberapa kabupaten dan kota di Kalbar, yang menjadi momok
persoalan dari sejak dulu.
“Persoalan PETI Sintang dan Kapuas Hulu, solusinya perlu
membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hal ini yang perlu kita sikapi
bersama, pertemuan dan kesepakatan telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama
Pemda, semoga dapat direalisasikan oleh pemerintah dan menjadikan hasil tambang
ini dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah, begitu juga membuka lapangan
pekerjaan yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Diakhir penyampaiannya, Kapolda Kalbar mengatakan selama ini
Polda Kalbar telak melakukan langkah proaktif bersama Kodam XII/Tanjungpura dan
komponen masyarakat terkait mengenai situasi-situasi yang berkembang di
masyarakat.
“Sehingga situasi tetap kondusif dan agenda pembangunan roda
pemerintahan dapat kita kawal dengan baik,” pungkasnya. (*/Fai)
Konsultasi publik rancangan
awal RPJMD Kalbar 2019-2023
KalbarOnline,
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar konsultasi
publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 yang berlangsung di Pendopo
Gubernur Kalbar, Kamis (4/10/2018). Konsultasi publik ini bertujuan untuk
mendapatkan masukan guna penyempurnaan RPJMD Kalbar 2019-2023.
Konsultasi publik yang dipimpin Gubernur Kalbar, Sutarmidji
ini turut dihadiri sejumlah pejabat unsur Forkopimda Kalbar, pejabat
instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pakar akademisi, tokoh
organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
masyarakat, budayawan dan tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, SH., MH dalam sesi
diskusi menyampaikan beberapa hal terkait situasi kamtibmas, diantaranya
terkait perbatasan negara di lima kabupaten di Kalbar yang masih rentan
penyelundupan dan menjadi pintu masuk narkoba ke Kalbar.
“Hal ini dibuktikan, beberapa kali berhasil kita gagalkan
puluhan kilogram sabu di Kota Pontianak yang berasal masuk dari perbatasan
darat,” ungkapnya.
Demikian halnya mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
luar pulau Kalimantan, beberapa kasus telah diungkap juga.
“Mereka memanfaatkan perbatasan negara di Kalbar dijadikan
jalur pintu keluar maupun masuk bagi PMI,” lanjutnya.
Selain itu juga yang menjadi perhatian khusus masalah demo
warga akibat penertiban dan penegakkan hukum oleh aparat terkait Pertambangan
Emas tanpa ijin (PETI) di beberapa kabupaten dan kota di Kalbar, yang menjadi momok
persoalan dari sejak dulu.
“Persoalan PETI Sintang dan Kapuas Hulu, solusinya perlu
membangun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hal ini yang perlu kita sikapi
bersama, pertemuan dan kesepakatan telah dilakukan beberapa waktu lalu bersama
Pemda, semoga dapat direalisasikan oleh pemerintah dan menjadikan hasil tambang
ini dapat menyumbang pendapatan bagi pemerintah, begitu juga membuka lapangan
pekerjaan yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Diakhir penyampaiannya, Kapolda Kalbar mengatakan selama ini
Polda Kalbar telak melakukan langkah proaktif bersama Kodam XII/Tanjungpura dan
komponen masyarakat terkait mengenai situasi-situasi yang berkembang di
masyarakat.
“Sehingga situasi tetap kondusif dan agenda pembangunan roda
pemerintahan dapat kita kawal dengan baik,” pungkasnya. (*/Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini