Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 05 Oktober 2018 |
Asistensi dan
supervisi Operasi Mantap Brata 2018 di Polres Ketapang
KalbarOnline, Ketapang
– Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan Pilkada Serentak 2018 yang
lalu. Masyarakat akan melakukan pencoblosan di TPS pada 5 (lima) surat suara
berbeda dalam satu waktu.
Hal ini tentu dapat berpotensi membingungan pada pemilih yang
tidak memahami betul hal itu.
Polri harus secara massif mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda
setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga
pada saat pemilihan nanti masyarakat sudah paham.
Demikian hal tersebut disampaikan Staf Ahli Sosial Budaya
(Sahli Sosbud) Kapolri, Irjen Pol Tugas Dwi Apriyanto dalam arahannya di Kota
Ketapang dalam rangka kesiapan tahap awal Operasi ‘Mantap Brata 2018’
pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Polda Kalbar, Kamis malam (4/10/2018).
Dalam kegiatan asistensi yang berlangsung di ruang vidcon
Mapolres Ketapang ini dihadiri Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat,
Wakapolres Ketapang, Kompol Pulung Wietono, pejabat utama Polres Ketapang, para
perwira, Kapolsek serta personil yang terlibat Operasi Mantap Brata 2019.
Pelaksanaan asistensi diawali pemaparan Kapolres Ketapang
tentang situasi dan kondisi terkini wilayah hukum Polres Ketapang serta
kesiapan Polres Ketapang beserta jajarannya dalam menghadapi rangkaian tahapan
Pemilu 2019.
Dalam arahannya, Irjen Pol Tugas Dwi mengatakan bahwa Pemilu
2019 mendatang akan berbeda dengan pilkada serentak pada tahun 2018 lalu, yaitu
masyarakat akan melakukan pencoblosan pada lima surat suara berbeda dalam satu
waktu. Hal ini dapat berpotensi membingungan khususnya pada pemilih pemula,
maupun yg berusia telah lanjut begitu juga bagi pemilih yang berada di wilayah
pelosok perdalaman yang terbatas sarana informasi.
“Oleh sebab itu Polri melalui jajarannya mulai tingkat
Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek harus secara massif untuk mendorong KPU,
Bawaslu dan Pemda setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan
hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti, masyarakat sudah paham,” katanya.
Dijelaskannya juga bahwa pimpinan Polri berkeinginan agar
Kapolda, Kapolres dan Kapolsek menjadi inisiator untuk melaksanakan deklarasi
Pemilu damai dengan menonjolkan KPU dan Panwas sebagai pihak penyelenggara
tahapan Pemilu.
“Deklarasi pemilu damai ini harus dilaksanakan secara
berkesinambungan dari tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek dan
pedesaaan melalui Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar mengedukasi warga masyarakat
untuk lebih paham pentingnya pelaksanaan pemilu damai ini,” tuturnya.
Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalbar yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, masih ada
titik konflik di daerah Kabupaten Landak, namun karena kesigapan aparat,
Forkopimda dan para tokoh setempat, potensi konflik yang lebih luas dapat
ditiadakan.
Oleh sebab itu, agar pelaksanaan tahapan pemilu dapat
berjalan lancar dan sesuai jadwal, ia mengemukakan untuk Polres dan Polsek
jajaran membuat timeline tahapan pemilu 2019 supaya dapat merencanakan kegiatan
dengan baik.
“Intensifkan secara berkesinambungan deklarasi Pilkada Damai
dan sebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada publik melalui media massa
dengan tujuan terbentuknya pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak dan
cerdas dalam menggunakan sarana media sosial dan lebih berhati-hati dalam
menerima informasi yang belum kredibel sumbernya agar tidak berdampak terhadap
situasi kamtibmas,” ungkapnya.
Menutup arahannya, mantan Kapolda Kalbar ini menekankan
kepada para pimpinan untuk menghindari duplikasi penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan Operasi.
“Harapan pimpinan Polri, jalin sinergitas dan soliditas
dengan TNI, jaga netralitas Polri dalam Pemilu 2019. Tingkatkan kinerja agar
kegiatan Operasi dapat berjalan dengan sukses, begitu juga administrasinya
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya. (*/Adi LC)
Asistensi dan
supervisi Operasi Mantap Brata 2018 di Polres Ketapang
KalbarOnline, Ketapang
– Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan Pilkada Serentak 2018 yang
lalu. Masyarakat akan melakukan pencoblosan di TPS pada 5 (lima) surat suara
berbeda dalam satu waktu.
Hal ini tentu dapat berpotensi membingungan pada pemilih yang
tidak memahami betul hal itu.
Polri harus secara massif mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda
setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga
pada saat pemilihan nanti masyarakat sudah paham.
Demikian hal tersebut disampaikan Staf Ahli Sosial Budaya
(Sahli Sosbud) Kapolri, Irjen Pol Tugas Dwi Apriyanto dalam arahannya di Kota
Ketapang dalam rangka kesiapan tahap awal Operasi ‘Mantap Brata 2018’
pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Polda Kalbar, Kamis malam (4/10/2018).
Dalam kegiatan asistensi yang berlangsung di ruang vidcon
Mapolres Ketapang ini dihadiri Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat,
Wakapolres Ketapang, Kompol Pulung Wietono, pejabat utama Polres Ketapang, para
perwira, Kapolsek serta personil yang terlibat Operasi Mantap Brata 2019.
Pelaksanaan asistensi diawali pemaparan Kapolres Ketapang
tentang situasi dan kondisi terkini wilayah hukum Polres Ketapang serta
kesiapan Polres Ketapang beserta jajarannya dalam menghadapi rangkaian tahapan
Pemilu 2019.
Dalam arahannya, Irjen Pol Tugas Dwi mengatakan bahwa Pemilu
2019 mendatang akan berbeda dengan pilkada serentak pada tahun 2018 lalu, yaitu
masyarakat akan melakukan pencoblosan pada lima surat suara berbeda dalam satu
waktu. Hal ini dapat berpotensi membingungan khususnya pada pemilih pemula,
maupun yg berusia telah lanjut begitu juga bagi pemilih yang berada di wilayah
pelosok perdalaman yang terbatas sarana informasi.
“Oleh sebab itu Polri melalui jajarannya mulai tingkat
Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek harus secara massif untuk mendorong KPU,
Bawaslu dan Pemda setempat untuk mensosialisasikan bagaimana cara memberikan
hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti, masyarakat sudah paham,” katanya.
Dijelaskannya juga bahwa pimpinan Polri berkeinginan agar
Kapolda, Kapolres dan Kapolsek menjadi inisiator untuk melaksanakan deklarasi
Pemilu damai dengan menonjolkan KPU dan Panwas sebagai pihak penyelenggara
tahapan Pemilu.
“Deklarasi pemilu damai ini harus dilaksanakan secara
berkesinambungan dari tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek dan
pedesaaan melalui Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar mengedukasi warga masyarakat
untuk lebih paham pentingnya pelaksanaan pemilu damai ini,” tuturnya.
Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalbar yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, masih ada
titik konflik di daerah Kabupaten Landak, namun karena kesigapan aparat,
Forkopimda dan para tokoh setempat, potensi konflik yang lebih luas dapat
ditiadakan.
Oleh sebab itu, agar pelaksanaan tahapan pemilu dapat
berjalan lancar dan sesuai jadwal, ia mengemukakan untuk Polres dan Polsek
jajaran membuat timeline tahapan pemilu 2019 supaya dapat merencanakan kegiatan
dengan baik.
“Intensifkan secara berkesinambungan deklarasi Pilkada Damai
dan sebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada publik melalui media massa
dengan tujuan terbentuknya pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak dan
cerdas dalam menggunakan sarana media sosial dan lebih berhati-hati dalam
menerima informasi yang belum kredibel sumbernya agar tidak berdampak terhadap
situasi kamtibmas,” ungkapnya.
Menutup arahannya, mantan Kapolda Kalbar ini menekankan
kepada para pimpinan untuk menghindari duplikasi penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan Operasi.
“Harapan pimpinan Polri, jalin sinergitas dan soliditas
dengan TNI, jaga netralitas Polri dalam Pemilu 2019. Tingkatkan kinerja agar
kegiatan Operasi dapat berjalan dengan sukses, begitu juga administrasinya
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya. (*/Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini