Sintang

Tutup Porseni PGRI Sintang 2018, Ini Pesan Bupati Jarot ke Guru

	Oleh : Jauhari Fatria
	Sabtu, 03 November 2018

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline, Sintang

– Bupati Sintang, Jarot Winarno menutup rangkaian pekan olahraga dan seni (Porseni)

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sintang tahun 2018 di Aula

Gedung PGRI Sintang Kamis (1/11/18) pagi.

Penutupan Porseni PGRI yang bertemakan ‘meningkatkan profesionalisme

anggota PGRI melalui pengembangan sportivitas, kreativitas dan cinta budaya

untuk mewujudkan revolusi mental bangsa’ ini turut dihadiri Anggota DPRD

Provinsi Kalbar, Kadri, Pengurus PGRI Sintang, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sintang,

para peserta porseni dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang dan tamu undangan

lainnya.

Bupati Jarot mengungkapkan bahwa pentingnya kegiatan porseni

ini karena menggabungkan antara olahraga dan kesenian guna memperhalus jiwa, fisik

dan budi pekerti para guru secara khusus di Kabupaten Sintang.

Porseni ini juga, kata dia, merupakan wadah silaturrahmi

untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran, menggalang solidaritas dan

lainnya sesama guru.

“Jadi porseni ini sangat tepat, menggabungkan kegiatan

olahraga dan kesenian, seni dan agama itu mengetuk pintu hati yang sama,

sebagai guru kita diajarkan untuk menjaga moral dan akhlak generasi muda kita

supaya baik, tentu kita sebagai guru diisi dengan ajaran moral dan akhlak yang

baik,” kata Bupati.

Selain itu Bupati Jarot mengatakan bahwa profesi guru merupakan

satu kemulian, martabat dan gengsi, untuk itu dirinya meminta para guru di Sintang

harus menjaga kehormatan profesinya sebagai guru, terlebih di era millenial ini

dimana era teknologi serba instan dan cangih salah satunya tumbuh kembangnya

media sosial yang bisa menimbulkan hal buruk dan baik, oleh karenanya itu harus

dijaga.

“Kalau sampai kita tidak benar dalam perbuatan, tingkah

laku, pikiran bahkan postingan di medsos itu bisa merendahkan martabat kita sebagai

guru, untuk itu dijaga meskipun guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa,

sehingga tugas guru itu lebih berat dari yang lain, orang lain boleh berbuat

salah tapi tidak untuk guru, karena guru itu digugu dan ditiru,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua PGRI Sintang, Edy Sunaryo mengatakan Porseni

PGRI ini sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dan hari ini merupakan hari

puncak kegiatan untuk tingkat Kabupaten yang mana diikuti oleh perwakilan dari

masing-masing 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang yang mana langsung dilakukan

penyeraahan bagi para pemenang lomba rangkaian kegiatan porseni.

“Nanti yang juara satu akan mewakili Sintang untuk tingkat Provinsi

Kalbar di Ketapang nantinya, untuk itu kami nanti minta Pak Bupati melepas

kontingen kita ke Ketapang nanti ya,” kata Edi yang juga merupakan Kepala

Sekolah SMA 1 Sintang.

Dalam kesempatan itu Edy menyampaikan kepada Bupati bahwa

jumlah Guru dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA di Kabupaten Sintang

hampir mencapai 6000, namun dari 6000 tersebut yang berstatus PNS hanya sekitar

3000 guru dan sisanya adalah non PNS dan juga sebagian kecilnya berstatus guru

kontrak, sementara kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan dana BOS

untuk memberikan insentif kepada guru non PNS atau honor itu sangatlah kecil

terutama bagi guru-guru yang di daerah pedalaman baik itu guru SD, SMP dan SMA.

“Jadi kita dengan anggaran yang ada saat ini sangat sulit

untuk menghargai guru yang harus sarjana dengan konsentrasi ngajar penuh

sementara insentif yang mereka dapatkan sangat-sangat kecil, saya pernah tanya

dengan salah satu guru honor bahwa satu bulan itu hanya 350 ribu dan itu pun

kadang-kadang 3 bulan sekali baru keluar, inilah yang terjadi,” ungkap Edy.

Oleh karena itu Edy meminta baik kepada Pemerintah Kabupaten

dan Provinsi bahkan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan dan memberikan solusi

masalah-masalah tersebut sehingga guru itu merasa di perhatikan oleh

pemerintah, terlebih guru itu di tuntut untuk menciptakan generasi bangsa yang

hebat dan cerdas namun dari segi kesejahteraan guru kurang diperhatikan

terutama guru-guru non PNS, sehingga apapun kebijakan yang di laksanakan oleh

sekolah harus di dukung oleh pemerintah dan masyarakat tanpa menimbulkan

persoalan di dunia hukum.

“Sebab kalau sekarang ini kalau sedikit narik iuran untuk

bayar guru honor katanya pungli, Kepala Sekolah bingung guru satu sekoalah

hanya dua orang sementara muridnya enam kelas, anggaran untuk bayar gajih guru

honor itu hanya sedikit, sehingga inikan menjadi persoalan, untuk itulah perlu

perhatian pemerintah,” pungkas Edy. (*/Sg)