Kubu Raya    

Kalbar Tertinggi Perkawinan Muda, Pemkab KKR Harapkan Program Lintas Sektor Sejalan

Oleh : Jauhari Fatria
Rabu, 07 November 2018
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Kubu

Raya – Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya komitmen mendukung Program Kampung KB. Ia mengungkapkan hingga kini Kabupaten

Kubu Raya telah memiliki 10 kampung KB dan di tahun 2018 ini bertambah 10 kampung

KB lagi di 9 kecamatan.

Hermanus menyatakan pemilihan Desa Radak Baru sebagai lokasi

kampung KB telah didasarkan atas kajian-kajian. Karena itu, Hermanus meminta

semua pihak mendukung kampung KB sebagai program pemerintah.

“Penetapan ini harus disambut dengan baik. Jangan dijadikan

beban. Karena itu supaya betul-betul membuahkan hasil, program pemerintah ini

harus didukung. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan,” pesannya, baru-baru

ini.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya,

Titus Nursiwan memaparkan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi teratas di

Indonesia dalam angka perkawinan muda.

Begitu pula untuk perceraian usia dini, Kalbar menjadi

penyumbang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini ditambah data statistik yang

menunjukkan waktu usia sekolah di Kalbar hanya 6,7 tahun.

“Bagaimana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau anak-anak

remaja kita banyak yang tidak bersekolah dan di usia belia sudah memiliki

anak,” jelasnya.

Titus mengatakan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak

berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Kubu

Raya. Menurut dia, pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini tidak diikuti

keberadaan lahan yang cukup.

Bahkan lahan yang ada semakin berkurang akibat maraknya

pembangunan. Selain itu, isu-isu kependudukan seperti angka kelahiran di usia

15-19 tahun juga sangat tinggi, di mana pada usia sekolah kaum muda justru

banyak yang sudah menikah.

“Ini dibuktikan dengan angka statistik bahwa waktu sekolah

Kalimantan Barat hanya 6,7 tahun saja. Artinya, anak-anak kita hanya sekolah

sampai tamat Sekolah Dasar. Tujuh bulannya itu kelas satu SMP yang tidak sampai

naik kelas dua sudah berhenti sekolah,” ujarnya.

Fakta memprihatinkan lainnya, Titus melanjutkan, yakni angka

kematian ibu melahirkan dan anak yang terbilang tinggi. Seharusnya, kata dia,

di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini sudah tidak ada lagi kasus

kematian ibu melahirkan dan anak. Bahkan satu saja kasus kematian ibu

melahirkan dan anak sudah bisa menjadikan status Kondisi Luar Biasa (KLB) pada

daerah bersangkutan. Karena itu, Titus menyebut pentingnya pembentukan kampung

KB di setiap kecamatan.

Tujuan kampung KB, kata Titus adalah untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kehidupan keluarga sehingga

akan terwujud keluarga dan masyarakat yang berkualitas. Salah satu upaya

pengentasan kemiskinan tadi.

Titus mengungkapkan saat ini jumlah anak dan remaja sangat

tingi. Mendominasi 40 persen dari jumlah penduduk. Karena itu, ia menyebut

pentingnya menyiapkan anak dan remaja untuk ke depannya.

Karena, kata dia, tahun 2025-2030 mendatang Indonesia

termasuk Kalimantan Barat akan mendapatkan tahun bonus demografi. Artinya,

bonus atau hadiah demografi untuk penduduk dari anak remaja yang di tahun

2025-2030 nanti dewasa dan berkualitas.

“Itu menjadi bonus untuk daerahnya masing-masing, kalau

berkualitas. Tapi jika kalau melihat data tadi, bagaimana mau berkualitas,”

keluhnya.

Karena itu, Titus menyebut pentingnya melaksanakan instruksi

Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kampung KB di setiap Kecamatan. Melalui

kampung KB, kualitas kualitas keluarga dan masyarakat diharapkan dapat

ditingkatkan.

Meski demikian, Titus menegaskan program KB tidak dapat

berjalan sendiri. Harus diikuti dengan program lintas sektor lainnya seperti

pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

“Punya anak dua belum tentu berkualitas kalau tidak

dibarengi dengan program lintas sektor lainnya. Jadi ini harus seiring sejalan.

Kampung KB tidak bicara hanya program KB saja. Kita harus tahu mengapa

anak-anak hanya sekolah sampai kelas enam saja. Ini harus dicari sumber

permasalahannya,” tuturnya. (ian/rio)

Artikel Selanjutnya
PMI Kalbar Ucapkan Terimakasih Atas Bantuan PMI Kubu Raya Untuk Bencana Palu
Rabu, 07 November 2018
Artikel Sebelumnya
Edi Harap BPNT Ringankan Beban Warga Tidak Mampu
Rabu, 07 November 2018

Berita terkait