Wagub Ria Norsan Apresiasi Hanya Kubu Raya yang Lulus APE di 2018

KalbarOnline, Kubu Raya – Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah bentuk pengakuan Pemerintah pusat atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan pembinaan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pembangunan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak telah dilakukan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. “Akan tetapi pada tahun 2018 ini hanya Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam verifikasi data Anugrah Parahita Ekapraya atau APE. Saya harap tahun depan lebih banyak lagi Kabupaten dan Kota yang diverifikasi,” kata Ria Norsan saat menghadiri pembukaan kegiatan verifikasi penilaian APE di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (13/11/2018). Ria Norsan mengatakan keberhasilan pengisian data evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta verifikasi dapat menunjukkan keberhasilan Pemerintah daerah terkait strategi pengarusutamaan gender. Keberhasilan tersebutlah yang kelak mendapat ganjaran apresiasi berupa penghargaan APE. Menurut Norsan, APE merupakan penghargaan yang prestisius dan membanggakan. “Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2005 telah delapan kali mendapatkan penghargaan APE. Terakhir tahun 2016 dengan perolehan peringkat madya. Saya berharap hal tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi peringkat di atasnya, yaitu utama atau bahkan mentor,”pintanya Norsan mengungkapkan tahun 2016 terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang mendapat verifikasi APE, yakni Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Kayong Utara, dan Kota Pontianak. Namun pada tahun 2018 hanya Kabupaten Kubu Raya yang kembali masuk kembali dalam verifikasi penilaian APE. Terkait hal itu, ia menegaskan Pemerintah provinsi akan terus melakukan pembinaan intensif untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, pembangunan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah agar ke depan dapat lebih baik. “Perwujudan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan pengarusutamaan gender secara teknis dapat dilihat dari adanya anggaran yang responsif gender pada sejumlah program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,” terangnya. (ian)