Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 16 Februari 2019 |
Ditambah program desa
mandiri
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa penegakkan
aturan dan hukum adalah cara efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan lahan.
“Mengedepankan penegakkan aturan itu paling efektif untuk
mencegah terjadinya karhutla,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat
koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan dan
lahan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar di Hotel
Mahkota Pontianak, Jumat (15/2/2019).
Sutarmidji menuturkan bahwa hal itu sudah dilakukannya sejak
menjabat sebagai Wali Kota Pontianak.
“Saya ketika menjadi Wali kota Pontianak saya buat Peraturan
Wali Kota apabila lahan yang dibuka dengan sengaja di bakar, maka lahan itu
tidak boleh digunakan selama lima tahun. Dan hasil penyelidikan ternyata lahan
itu dibakar untuk membuat jalan perumahan, izinnya kita bekukan dan pemilik
lahannya wajib membayar biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api,” tegasnya.
Sementara untuk lahan yang terbakar sendiri atau tidak
dijaga oleh pemilik lahan, lanjut Midji, lahan tersebut tidak boleh
dimanfaatkan dan dipindahtangankan selama 3 tahun.
“Setelah ada peraturan itu itu, karhutla di Pontianak sangat
kecil bahkan tidak ada. Saya sarankan Wali Kota Pontianak sekarang untuk
membuat Perda,” tukasnya.
Selain dari pada penegakkan aturan, Midji juga menegaskan
bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan program desa mandiri.
“Kita menilai langkah-langkah berikutnya setelah penegakkan aturan
dan hukum adalah menciptakan sebanyak-banyaknya desa mandiri sebagai langkah
cepat mengajak masyarakat,” tukasnya.
Program desa mandiri, lanjutnya, dinilai dapat menjadi
solusi dalam penanganan dan pencegahan karhutlah yang ada di Kalbar.
“Konsep yang paling bagus itu desa mandiri, dengan 50
indikator itu kita bisa melibatkan masyarakat untuk bidang apa saja termasuk
pencegahan karhutla. Untuk program desa mandiri mulai berjalan dan diharapkan
tidak ada lagi karhutla di Kalbar,” tuturnya.
Sehingga, kata dia, pemanfaatan lahan juga akan semakin
efektif dan efesien. Ia juga meminta agar terus dilakukan penelitan jenis-jenis
tanaman yang dapat memanfaatkan lahan gambut.
“Harus terus dilakukan penelitian jenis pohon apa yang bisa
ditanam di lahan gambut dan bisa meningkatkan atau menghasilkan ekonomi
masyarakat. Kalau di Pontianak Utara 90 persen lahan gambut, tapi hampir tak
pernah terjadi kebakaran karena banyak sekat kanal, jadi air selalu ada.
Pontianak Utara itu sekarang punya 800 hektar lahan gambut untuk agro industry dan
dapat menghasilkan sayur kurang lebih 30 ton per hari. Talas Pontianak itu
sangat terkenal, ini harusnya diterapkan di lahan gambut seluruh Kalbar karena pasarnya
sangat besar,” tukasnya.
Sutarmidji menegaskan pihaknya bersama jajaran forkopimda
Kalbar akan berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya kebakaran hutan dan
lahan.
Pihaknya juga akan fokus menggiatkan komunitas anak muda cinta
lingkungan.
“Insya Allah kita bersama jajaran forkopimda Kalbar akan berupaya maksimal mencegah terjadinya karhutla dan kita akan giatkan komunitas-komunitas anak muda cinta lingkungan di Kalbar untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya,” tandasnya.
Turut hadir, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala BPBD Kalbar dan jajaran, pemerintah daerah tingkat II se-Kalbar serta para tamu undangan lainnya. (Fai)
Ditambah program desa
mandiri
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan bahwa penegakkan
aturan dan hukum adalah cara efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan lahan.
“Mengedepankan penegakkan aturan itu paling efektif untuk
mencegah terjadinya karhutla,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat
koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan dan
lahan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar di Hotel
Mahkota Pontianak, Jumat (15/2/2019).
Sutarmidji menuturkan bahwa hal itu sudah dilakukannya sejak
menjabat sebagai Wali Kota Pontianak.
“Saya ketika menjadi Wali kota Pontianak saya buat Peraturan
Wali Kota apabila lahan yang dibuka dengan sengaja di bakar, maka lahan itu
tidak boleh digunakan selama lima tahun. Dan hasil penyelidikan ternyata lahan
itu dibakar untuk membuat jalan perumahan, izinnya kita bekukan dan pemilik
lahannya wajib membayar biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api,” tegasnya.
Sementara untuk lahan yang terbakar sendiri atau tidak
dijaga oleh pemilik lahan, lanjut Midji, lahan tersebut tidak boleh
dimanfaatkan dan dipindahtangankan selama 3 tahun.
“Setelah ada peraturan itu itu, karhutla di Pontianak sangat
kecil bahkan tidak ada. Saya sarankan Wali Kota Pontianak sekarang untuk
membuat Perda,” tukasnya.
Selain dari pada penegakkan aturan, Midji juga menegaskan
bahwa pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan program desa mandiri.
“Kita menilai langkah-langkah berikutnya setelah penegakkan aturan
dan hukum adalah menciptakan sebanyak-banyaknya desa mandiri sebagai langkah
cepat mengajak masyarakat,” tukasnya.
Program desa mandiri, lanjutnya, dinilai dapat menjadi
solusi dalam penanganan dan pencegahan karhutlah yang ada di Kalbar.
“Konsep yang paling bagus itu desa mandiri, dengan 50
indikator itu kita bisa melibatkan masyarakat untuk bidang apa saja termasuk
pencegahan karhutla. Untuk program desa mandiri mulai berjalan dan diharapkan
tidak ada lagi karhutla di Kalbar,” tuturnya.
Sehingga, kata dia, pemanfaatan lahan juga akan semakin
efektif dan efesien. Ia juga meminta agar terus dilakukan penelitan jenis-jenis
tanaman yang dapat memanfaatkan lahan gambut.
“Harus terus dilakukan penelitian jenis pohon apa yang bisa
ditanam di lahan gambut dan bisa meningkatkan atau menghasilkan ekonomi
masyarakat. Kalau di Pontianak Utara 90 persen lahan gambut, tapi hampir tak
pernah terjadi kebakaran karena banyak sekat kanal, jadi air selalu ada.
Pontianak Utara itu sekarang punya 800 hektar lahan gambut untuk agro industry dan
dapat menghasilkan sayur kurang lebih 30 ton per hari. Talas Pontianak itu
sangat terkenal, ini harusnya diterapkan di lahan gambut seluruh Kalbar karena pasarnya
sangat besar,” tukasnya.
Sutarmidji menegaskan pihaknya bersama jajaran forkopimda
Kalbar akan berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya kebakaran hutan dan
lahan.
Pihaknya juga akan fokus menggiatkan komunitas anak muda cinta
lingkungan.
“Insya Allah kita bersama jajaran forkopimda Kalbar akan berupaya maksimal mencegah terjadinya karhutla dan kita akan giatkan komunitas-komunitas anak muda cinta lingkungan di Kalbar untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya,” tandasnya.
Turut hadir, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala BPBD Kalbar dan jajaran, pemerintah daerah tingkat II se-Kalbar serta para tamu undangan lainnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini