Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Minggu, 17 Februari 2019 |
KalbarOnline,
Pontianak – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik
Indonesia, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo meminta agar Pemerintah
Provinsi Kalbar jangan menunggu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Jelang puncak musim kemarau ini, dirinya meminta Gubernur Kalbar untuk
mengeluarkan pernyataan status siaga darurat bencana.
“Sehingga BNPB bisa mengalokasikan anggaran untuk kesiapan
pencegahan bencana asap akibat karhutla. Ini sebagai langkah strategis kita,”
ujarnya saat diwawancarai usai rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang digelar Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Jumat (15/2/2019).
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan paparan yang
disampaikan Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar dan Gubernur Kalbar dan
para pakar lainnya bahwa penyebab karhutla 99,9 persen karena perbuatan
manusia.
“Sebagian dari pelakunya adalah warga kita sendiri. Oleh karena
itu perlu adanya pendekatan sosial, pendekatan kultural melibatkan para pakar,
ulama, tokoh gereja dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memberikan
permohonan kepada masyarakat sehingga tergerak untuk tidak melakukan pembakaran
hutan dan lahan,” tukasnya.
Dirinya juga mendorong agar para pakar dari perguruan tinggi
untuk melakukan penelitian atau mengembangkan metode pertanian yang membuka
lahan tanpa membakar. Hal ini menurutnya, harus dicarikan langkah-langkah strategis
untuk jangka pendek dan jangka panjang sehingga tumbuh kesadaran masyarakat
untuk tidak membuka lahan dengan membakar, sebab kerugiannya sangat besar.
“Kalau kita bandingkan bencana asap akibat karhutla pada
2015 dengan tsunami di Aceh itu perbandingannya 1:2. Tsunami di Aceh itu
korbannya hampir 200 ribu orang, kerugian materilnya itu mencapai 7 miliar USD
atau setara dengan Rp120 triliun,” tukasnya.
“Tetapi karhutla 2015 lalu itu kerugiannya tercatat 16,1
miliar USD atau setara dengan Rp221 triliun. Jadi kerugian kita luar biasa
besar. Oleh karenanya upaya pencegahan ini akan lebih banyak menghemat uang Negara
dibandingkan kita harus melakukan penanganan,” timpalnya.
Dirinya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan data yang
diterimanya dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) musim
kemarau itu terjadi sekitar bulan April.
“BMKG sudah memberikan data bahwa pada April sudah mendekati
musim kemarau. Jadi kapan puncaknya itu mungkin beberapa minggu sebelum puncak
musim kemarau, sudah ada sebuah pernyataan dari Pak Gubernur terkait status
siaga darurat bencana,” tukasnya.
“Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan sekaligus kewajiban kita
dari BNPB untuk memberikan dukungan,” timpalnya.
Apresiasi langkah
Gubernur Kalbar
Dirinya turut mengapresiasi langkah Gubernur Kalbar dalam melibatkan
masyarakat untuk pemanfaatan lahan gambut secara efektif dan berkelanjutan. Misalnya
dengan penanaman sayur-sayuran dan umbi-umbian tertentu.
“Apa yang disampaikan Gubernur merupakan langkah yang sangat
bagus, jadi masyarakat diajak dan dilibatkan. Mungkin masyarakat selama ini
tidak tahu bahwa lahan gambut cocok untuk ditanami jenis sayuran tertentu,
misalnya bawang. Ternyata bawang 1 hektar lahan gambut bisa menghasilkan 17
ton. Kemudian umbi-umbian, 1 hektar lahan gambut bisa menghasilkan 20 ton
talas. Kalau sudah dipahami oleh masyarakat, saya rasa masyarakat tidak akan
melakukan pembakaran justru akan masyarakat jaga,” tukasnya.
“Sosialisasi itu penting, ditambah peran dari unsur
TNI-Polri dan unsur terkait lainnya, akan dapat membantu Pemerintah Provinsi
Kalbar untuk memberikan pemahaman ke masyarakat,” sambungnya.
Dirinya turut mengapresiasi upaya-upaya pencegahan karhutla
melalui program desa mandiri. Menurutnya keberhasilan suatu desa nantinya bisa
menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam pencegahan karhutla.
“Jadi perlu dilakukan percobaan dulu. Setelah sukses,
desa-desa lain diundang. Pasti masyarakat desa lainnya akan mengikuti.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat penurut. Jika ada satu contoh, saya
yakin yang lain juga akan meniru,” imbuhnya.
Berkenaan dengan pelaku pembakaran hutan dan lahan baik
perseorangan maupun korporasi, Letjen Doni meminta agar pihak Kepolisian tak
segan-segan melakukan penindakkan tegas.
“Kita sangat berharap kepada kawan-kawan Kepolisian tak ragu-ragu
lakukan penegakan hukum,” pungkasnya. (Fat)
KalbarOnline,
Pontianak – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik
Indonesia, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo meminta agar Pemerintah
Provinsi Kalbar jangan menunggu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Jelang puncak musim kemarau ini, dirinya meminta Gubernur Kalbar untuk
mengeluarkan pernyataan status siaga darurat bencana.
“Sehingga BNPB bisa mengalokasikan anggaran untuk kesiapan
pencegahan bencana asap akibat karhutla. Ini sebagai langkah strategis kita,”
ujarnya saat diwawancarai usai rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang digelar Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Jumat (15/2/2019).
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan paparan yang
disampaikan Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar dan Gubernur Kalbar dan
para pakar lainnya bahwa penyebab karhutla 99,9 persen karena perbuatan
manusia.
“Sebagian dari pelakunya adalah warga kita sendiri. Oleh karena
itu perlu adanya pendekatan sosial, pendekatan kultural melibatkan para pakar,
ulama, tokoh gereja dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memberikan
permohonan kepada masyarakat sehingga tergerak untuk tidak melakukan pembakaran
hutan dan lahan,” tukasnya.
Dirinya juga mendorong agar para pakar dari perguruan tinggi
untuk melakukan penelitian atau mengembangkan metode pertanian yang membuka
lahan tanpa membakar. Hal ini menurutnya, harus dicarikan langkah-langkah strategis
untuk jangka pendek dan jangka panjang sehingga tumbuh kesadaran masyarakat
untuk tidak membuka lahan dengan membakar, sebab kerugiannya sangat besar.
“Kalau kita bandingkan bencana asap akibat karhutla pada
2015 dengan tsunami di Aceh itu perbandingannya 1:2. Tsunami di Aceh itu
korbannya hampir 200 ribu orang, kerugian materilnya itu mencapai 7 miliar USD
atau setara dengan Rp120 triliun,” tukasnya.
“Tetapi karhutla 2015 lalu itu kerugiannya tercatat 16,1
miliar USD atau setara dengan Rp221 triliun. Jadi kerugian kita luar biasa
besar. Oleh karenanya upaya pencegahan ini akan lebih banyak menghemat uang Negara
dibandingkan kita harus melakukan penanganan,” timpalnya.
Dirinya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan data yang
diterimanya dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) musim
kemarau itu terjadi sekitar bulan April.
“BMKG sudah memberikan data bahwa pada April sudah mendekati
musim kemarau. Jadi kapan puncaknya itu mungkin beberapa minggu sebelum puncak
musim kemarau, sudah ada sebuah pernyataan dari Pak Gubernur terkait status
siaga darurat bencana,” tukasnya.
“Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan sekaligus kewajiban kita
dari BNPB untuk memberikan dukungan,” timpalnya.
Apresiasi langkah
Gubernur Kalbar
Dirinya turut mengapresiasi langkah Gubernur Kalbar dalam melibatkan
masyarakat untuk pemanfaatan lahan gambut secara efektif dan berkelanjutan. Misalnya
dengan penanaman sayur-sayuran dan umbi-umbian tertentu.
“Apa yang disampaikan Gubernur merupakan langkah yang sangat
bagus, jadi masyarakat diajak dan dilibatkan. Mungkin masyarakat selama ini
tidak tahu bahwa lahan gambut cocok untuk ditanami jenis sayuran tertentu,
misalnya bawang. Ternyata bawang 1 hektar lahan gambut bisa menghasilkan 17
ton. Kemudian umbi-umbian, 1 hektar lahan gambut bisa menghasilkan 20 ton
talas. Kalau sudah dipahami oleh masyarakat, saya rasa masyarakat tidak akan
melakukan pembakaran justru akan masyarakat jaga,” tukasnya.
“Sosialisasi itu penting, ditambah peran dari unsur
TNI-Polri dan unsur terkait lainnya, akan dapat membantu Pemerintah Provinsi
Kalbar untuk memberikan pemahaman ke masyarakat,” sambungnya.
Dirinya turut mengapresiasi upaya-upaya pencegahan karhutla
melalui program desa mandiri. Menurutnya keberhasilan suatu desa nantinya bisa
menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam pencegahan karhutla.
“Jadi perlu dilakukan percobaan dulu. Setelah sukses,
desa-desa lain diundang. Pasti masyarakat desa lainnya akan mengikuti.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat penurut. Jika ada satu contoh, saya
yakin yang lain juga akan meniru,” imbuhnya.
Berkenaan dengan pelaku pembakaran hutan dan lahan baik
perseorangan maupun korporasi, Letjen Doni meminta agar pihak Kepolisian tak
segan-segan melakukan penindakkan tegas.
“Kita sangat berharap kepada kawan-kawan Kepolisian tak ragu-ragu
lakukan penegakan hukum,” pungkasnya. (Fat)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini