KalbarOnline, Pontianak – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel mengungkapkan, penetapan status tanggap darurat banjir ini sangat penting, agar proses penanganan bencana di wilayah terdampak dapat dilakukan lebih optimal.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu untuk segera menetapkan status tanggap darurat banjir agar penanganan banjir lebih optimal,” ujarnya, Jumat (05/01/2024).
Daniel menjelaskan, kalau bencana banjir di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Kelurahan Bumi Emas, dilaporkan terjadi pada Kamis (04/01/2024). Banjir tersebut, kata dia terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, hingga berimbas pada meluapnya Sungai Sebalo sampai pada ketinggian dua meter.
“Akibat bencana banjir tersebut, banyak rumah warga terendam dan ratusan Kepala Keluarga (KK) terdampak. Selain itu beberapa ruas jalan di Kabupaten Bengkayang juga terendam banjir,” katanya.
Sejak terjadinya bencana tersebut, BPBD Bengkayang bersama TNI Polri telah melakukan upaya penanggulangan, berupa evakuasi terhadap warga terdampak. Pemkab Bengkayang pun telah menyiapkan gedung untuk menampung warga yang mengungsi.
“Tetapi ada juga warga yang mengungsi ke rumah keluarganya yang masih aman,” tambahnya.
Sementara untuk bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, lanjut Daniel, dilaporkan terjadi pada Senin (04/01/2024), di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung. Banjir yang terjadi lantaran meluapnya Sungai Tepuai dan Embau.
Akibat banjir tersebut, terdapat sebanyak 500 KK terdampak, kemudian satu gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu Sekolah Dasar (SD), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Kantor Camat Hulu Gurung.
Daniel lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah berpotensi banjir agar tetap waspada, namun jangan sampai panik. Menurutnya, Apabila kondisi tidak terkendali, maka warga diharapkan bersedia untuk dievakuasi oleh petugas di lapangan.
“Selain itu pemerintah desa maupun kecamatan juga diminta untuk tetap melakukan berkoordinasi dengan BPBD setempat, terutama dalam melaporkan jumlah data warga yang terdampak. Laporan ini akan berhubungan dengan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi,” terangnya. (Jau)
Comment