KalbarOnline, Pontianak – Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalbar per 2 Maret 2023, terdapat 1.173 KK dengan total 2.316 jiwa terdampak bencana banjir dan tanah longsor di lima kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Dari jumlah tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 753 rumah terendam banjir, 1 rumah rusak dan 53 lahan warga yang rusak.
Atas musibah alam tersebut, pemerintah setempat kini telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana batingsor (banjir, angin puting beliung, tanah longsor).
“Pemkab Bengkayang sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana batingsor terhitung mulai 28 Februari 2023 sampai 13 Maret 2023. Status ini dapat diperpanjang apabila bencana masih meluas,” terang Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, Senin (06/03/2023).
Tak hanya itu, Daniel menyampaikan kalau pemerintah juga telah membuka posko di Kantor BPBD Kabupaten Bengkayang untuk menerima dan mendistribusikan bantuan dari masyarakat untuk warga terdampak banjir tersebut.
“Dapur umum di Kabupaten Bengkayang juga telah didirikan dari Dinsos Kabupaten Bengkayang yang terletak di Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, karena ini desa yang paling parah terdampak,” bebernya.
Lebih lanjut Daniel menjelaskan, bahwa penetapan status tanggap darurat penanganan bencana bagi kabupaten yang terdampak sangatlah penting, sebagai payung hukum bagi pemerintah setempat maupun provinsi dalam rangka memobilisasi pelbagai macam bantuan, mulai dari peralatan, personel, logistik dan lainnya.
“Untuk Pemkab Sambas, informasinya, SK Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Batingsor (terkait banjir) sedang diproses, dan hari ini sudah ada,” kata Daniel.
“BPBD Provinsi juga sudah menyiapkan beberapa tim yang akan diturunkan ke Kabupaten Bengkayang dan Sambas untuk menyampaikan bantuan kepada warga warga terdampak,” tambahnya.
Daniel juga menyampaikan, bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah melakukan koordinasi secara intens mengenai upaya penanggulangan banjir yang harus segera dilakukan oleh BPBD di dua kabupaten tersebut.
“Selain itu kita juga minta (BPBD kabupaten) untuk menghitung kebutuhan dasar yang dibutuhkan warga terdampak, membuka dapur umum dan menyiapkan tempat hunian sementara,” pintanya. (Jau)
Comment