Ketapang

Karhutla Meluas di 15 Kecamatan, Pemkab Ketapang Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 02 September 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai Rabu, 2 September 2026.

Kenaikan status tersebut dilakukan menyusul kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk. Hingga saat ini, kebakaran dilaporkan telah terjadi di 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Selain ancaman karhutla, memburuknya kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta krisis air bersih di sejumlah wilayah turut menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat di Ruang Rapat Utama Bupati Ketapang yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, serta kepala desa se-Kabupaten Ketapang secara daring.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat harus diikuti dengan perubahan pola penanganan di lapangan. Seluruh sumber daya pemerintah diminta diarahkan untuk mempercepat penanggulangan karhutla.

“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujar Alexander Wilyo.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa meningkatkan koordinasi dan memusatkan sumber daya untuk menangani titik-titik kebakaran di wilayah masing-masing.

Menurutnya, dari sisi personel, kekuatan untuk menghadapi karhutla saat ini relatif mencukupi. Selain personel dari daerah, dukungan juga datang dari luar Kalimantan, termasuk satuan Brimob dan TNI.

Namun, keterbatasan peralatan dan sumber air masih menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran, terutama di wilayah pedalaman dan kawasan lahan mineral.

Karena itu, Pemkab Ketapang kembali meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi helikopter water bombing untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif di daerah pedalaman atau di tanah mineral,” katanya.

Alexander mengatakan permintaan tambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemkab juga berharap dukungan dapat diperkuat melalui Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura.

Saat ini, dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu helikopter digunakan untuk operasi water bombing, sementara satu lainnya difungsikan untuk melakukan survei dan pemantauan titik kebakaran.

Dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, mengingat luasnya wilayah terdampak serta ancaman terhadap kesehatan dan ketersediaan air bersih masyarakat.

“Idealnya makin banyak makin bagus di tengah karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” pungkas Alexander. (Adi LC)