Pontianak    

Sutarmidji Minta Dinas PUPR Selektif Pilih Konsultan Pengawas

Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 07 Maret 2019
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan pengerjaan

proyek pemerintah. Sebab saat ini, dirinya banya menemukan konsultan pengawas

yang bekerja dengan tidak baik.

“Kalau ada proyek di jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah

baik itu kaitan dengan pembayaran atau kemajuan fisik dan sebagainya itu ada

masalah, saya minta aparat penegak hukum harus periksa konsultan pengawasnya,”

tegasnya usai membuka Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun

anggaran 2019 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/3/2019).

Pasalnya, menurut Midji, selama ini yang selalu diperiksa

terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya

tak tersentuh hukum.

“Selama ini PPK, kasihan juga kadang. Sedangkan konsultan

pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya besar, tapi tak pernah tersentuh

hukum. Padahal semua pembayaran itu dari laporan mereka, kemajuan fisiknya

berapa dan sebagainya. Jadi saya minta konsultan pengawas yang terlebih dahulu

diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling kena

duluan itu konsultan pengawas, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu,”

tukasnya.

“Kasian PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain,

karena mereka berdasarkan laporan dari konsultan pengawas dalam setiap proyek

yang dilakukan,” timpalnya.

Sesalkan organisasi

profesi tak hadiri forum perencanaan program pembangunan

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini turut menyesalkan

organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang yang tak hadir dalam forum

tersebut. Sebab, tegas dia, forum tersebut cukup penting bagi organisasi

profesi untuk mengetahui program kerja pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi

Kalbar.

“Sepanjang saya jadi Gubernur jangan lagi diundang mereka

(organisasi profesi pekerjaan umum dan tata ruang), kalau diundang saya tak mau

lagi buka acaranya. Artinya mereka jangan hanya sekedar bicara tentang hak-hak

mereka tapi kewajiban mereka untuk mengetahui arah program pembangunan saja tak

hadir, kita profesional saja sekarang,” tegasnya.

Organisasi profesi tersebut, kata dia, jangan hanya bisa

mengkritik pemerintah daerah dalam program saja, namun tidak mau hadir dalam

perencanaan program pembangunan pemerintah daerah.

“Jangan hanya bisa mengkritik pemerintah, tapi

tidak mau hadir dalam perencanaan program pembangunan,” tandasnya. (Fai)

Artikel Selanjutnya
Dua Oknum ASN Pemprov Kalbar Diringkus Polisi : Mencuri di Kantor Gubernur
Kamis, 07 Maret 2019
Artikel Sebelumnya
Inventarisir Proyek-proyek Mangkrak, Sutarmidji : APBD Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kamis, 07 Maret 2019

Berita terkait