KalbarOnline, Kubu Raya – Tiga bentuk tata kelola Pemerintahan yang terdiri dari kinerja pemerintah, meningkatkan layanan publik dan daya saing, merupakan area bekerja untuk mencapai inovasi. Hal tersebut dikatakan Drs. Safrizal. ZA, M.Si selaku Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Kemendagri RI saat ditemui usai memberikan materi ke jajaran ASN Kubu Raya di Qubu Resort Sungai Raya, Rabu (26/6/2019) sore.
“Jadi 32 urusan pemerintahan semuanya bisa dilakukan inovasi, hanya perencanaan pembangunannya harus memilih sebagai prioritas. Karena tidak mungkin, sekaligus bisa dibiayai dengan waktu yang sama walaupun dengan besaran anggaran Rp1,5 triliun dengan penduduk 600 ribu jiwa menurut saya cukup banyak bagi rata-rata daerah Kabupaten,” ucapnya.
Menurut dia definisi inovasi adalah meningkatkan hasil dengan biaya sama atau dengan biaya setengah tetapi dengan hasilnya sesuai dengan target. Lebih jauh dia menjelaskan inovasi terbagi dari inovasi produk serta inovasi tata kelola.
Biasanya inovasi dari tata kelola tidak terlihat dari dokumen perencanaan namun terlihat dari dokumen rencana aksi, misalnya di dokumen perencanaan berisi satu kegiatan tetapi ketika menjalankan kegiatan strateginya berjalan disitu. Artinya dengan memilih yang mana mau diselesaikan duluan itu juga merupakan strategi dari inovasi,” terangnya.
Lebih jauh dia menambahkan, salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kubu Raya yakni pelayanan perijinan satu pintu dapat memberikan efek inovasi terhadap perijinan akan meningkat, dan kepercayaan publik meningkat serta layanan menjadi cepat dan tepat.
“Maknanya dalam meningkatkan daya saing, layanan publik dapat ditingkatkan itu tidak perlu biaya,” jelasnya.
Selain itu dia menyebutkan visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya merupakan strategi inovasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
“Visi dari Bupati sudah menyebut inovasi, misinya sudah mengandung inovasi. Tahapannya sekarang di implementasi, karena yang paling sulit itu menjalankannya,” katanya.
Dia menilai salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya kebijakan menggunakan transaksi non tunai pada pemerintah Desa.
“Sebab Desa uangnya banyak potensi resiko besar, jangan sampai nikmat membawa sengsara. Cas lesh ini untuk mencegah hal-hal yang kurang baik terhadap Pemerintah Desa,” ungkapnya. (ian)
Comment