KalbarOnline, Pontianak – Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Barat dinilai strategis, terlebih lagi wilayah kerjanya yang mencakup lebih dari separuh desa-desa yang ada di Kalbar. Namun tak berbanding lurus dengan kinerja aparaturnya yang dinilai tidak inovatif dalam menggali potensi-potensi yang memiliki nilai ekonomis dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal inilah yang membuat Gubernur Kalbar, Sutarmidji sempat ingin membubarkan KPH di Kalbar.
“Saye awalnye sebenarnye mau bubarkan KPH, tak ade gunenye. Tapi saye masih beri kesempatanlah, untuk berubah. Kalau tak bise berubah, bubar,” ujarnya tegas saat memberikan sambutan dalam rakor percepatan indeks desa membangun pada wilayah KPH di Kalbar yang dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/12/2019).
Sebenarnya, kata Midji banyak yang bisa dilakukan KPH bahkan banyak pendapatan yang bisa didapat, seperti misalnya pengembangan pembibitan tanaman-tanaman langka dan sebagainya.
“Berapa banyak daerah belanja untuk bibit tanaman, kadang kita beli dari Bogor yang sebenarnya KPH bisa kembangkan. Waktu Wali Kota, saya beli tanaman dari Bogor, padahal KPH bisa mengembangkan bibit-bibit tanaman, seperti bibit tanaman pelindung yang cocok tumbuh di Kalbar,” imbuhnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga mencontohkan mengenai pengembangan madu hutan di Kapuas Hulu yang menurutnya tak dibalut dengan inovasi.
“Ketika produksinya berkembang banyak, packagingnya tak dipikirkan dan sebagainya,” ucapnya.
Menurutnya banyak potensi yang bisa digali KPH. Terlebih jika masyarakat dilibatkan, sehingga masyarakat memiliki nilai tambah. Sehingga dapat menghentikan upaya-upaya perambahan hutan secara ilegal.
“Sehingga terhentilah perambahan hutan kalau KPH inovatif. Banyak program, begitu saya mau bubarkan lalu banyak tawaran program. Dulu waktu tak mau dibubarkan, tak ade tuh, sepi-sepi jak. Bahkan parahnya lagi ada Kepala KPH dengan latar belakang Psikologi. Sarjana Psikologi mau ngomong ape same pohon. Yang seperti itulah, jadi kaya tak ada fungsi,” tukasnya.
“Sehingga orang nebang pohon dan sebagainye mereka seperti tutup mate. Kadang-kadang mungkin KPH-nye nyuruh orang atau jadi pencari pembeli,” timpalnya lagi.
Selain pembibitan, banyak lagi yang dapat dilakukan KPH. Seperti misalnya pemanfaatan lahan gambut.
“Apa yang cocok ditanam di lahan gambut. Analisa, bagaimana bise ngajak orang ngelolah lahan gambut. Makanya Kepala KPH harus orang yang punya jiwa entreprenuer. Pengembangan bibit tanaman langka. Analisa potensi desa setempat seperti apa. Itu baru betul, sehingga keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Peran KPH, kata Midji, semakin strategis sebab wilayah kekuasaannya atau wilayah kerjanya mencakup satu juta hektar.
“Desa yang berada di kawasan KPH itu lebih dari separuh. Harusnya KPH dengan penguasaan wilayah kerja yang luas, bisa menggali potensi ekonomi yang ada di hutan wilayah kerjanya. Misalnya untuk pembibitan, misalnya kalau di Kapuas Hulu itu madu, kemudian banyak obat herbal dan bahannya itu ada di hutan-hutan Kalbar. Bahkan ada satu obat untuk diet gula darah, 180 kapsul harganya Rp4,2 juta. Semua komponennya ada di Kalbar. Kenapa KPH tidak mengembangkan yang seperti ini. Sehingga masyarakat bisa sejahtera,” tukasnya.
“Kalau itu dikembangkan, masyarakat tidak perlu tebang hutan, bakar hutan dan sebagainya. Cukup kembangkan tanaman-tanaman rempah di sana, diolah jadi obat. Nanti kita kelola secara farmasi. Seperti produk-produk yang sudah-sudah dikembangkan KPH seperti madu, kopi, tepung okap, pisang, beras, jagung, ini semuanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Jadi kita tidak lagi bicara karhutla yang melanda setiap tahunnya dan masyarakat pun akan jaga hutannya, karena mendapatkan nilai tambah melalui itu,” timpalnya.
Ia pun berharap, peran KPH ke depannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memajukan desa sekaligus mampu bersinergi dengan perusahaan di wilayah kerjanya dalam rangka percepatan desa mandiri di Kalbar.
“Saya harap KPH bisa membantu meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memajukan desa, apalagi bisa sinergitakan dengan perusahaan dan NGO di wilayah kerjanya dalam rangka percepatan desa mandiri di Kalbar,” harapnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menginginkan agar KPH ke depannya menjadi pelopor untuk menjadikan Kalbar sebagai daerah yang paling minim terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Saya mau KPH itu ke depannya jadi pelopor bagaimana Kalbar ini menjadi daerah yang paling minim terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Itu baru prestasi nasional. Bisa diberi penghargaan dan sebagainya. Bagaimana cara kita edukasi masyarakat, mengawasi perusahaan dan sebagainya,” pungkasnya. (Fai)
Comment