KalbarOnline,
Pontianak – Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Barat
dinilai strategis, terlebih lagi wilayah kerjanya yang mencakup lebih dari
separuh desa-desa yang ada di Kalbar. Namun tak berbanding lurus dengan kinerja
aparaturnya yang dinilai tidak inovatif dalam menggali potensi-potensi yang
memiliki nilai ekonomis dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal inilah
yang membuat Gubernur Kalbar, Sutarmidji sempat ingin membubarkan KPH di
Kalbar.
“Saye awalnye sebenarnye mau bubarkan KPH, tak ade gunenye. Tapi saye masih beri kesempatanlah, untuk berubah. Kalau tak bise berubah, bubar,” ujarnya tegas saat memberikan sambutan dalam rakor percepatan indeks desa membangun pada wilayah KPH di Kalbar yang dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/12/2019).
Sebenarnya, kata Midji banyak yang bisa dilakukan KPH bahkan
banyak pendapatan yang bisa didapat, seperti misalnya pengembangan pembibitan
tanaman-tanaman langka dan sebagainya.
“Berapa banyak daerah belanja untuk bibit tanaman, kadang
kita beli dari Bogor yang sebenarnya KPH bisa kembangkan. Waktu Wali Kota, saya
beli tanaman dari Bogor, padahal KPH bisa mengembangkan bibit-bibit tanaman,
seperti bibit tanaman pelindung yang cocok tumbuh di Kalbar,” imbuhnya.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga mencontohkan
mengenai pengembangan madu hutan di Kapuas Hulu yang menurutnya tak dibalut
dengan inovasi.
“Ketika produksinya berkembang banyak, packagingnya tak
dipikirkan dan sebagainya,” ucapnya.
Menurutnya banyak potensi yang bisa digali KPH. Terlebih
jika masyarakat dilibatkan, sehingga masyarakat memiliki nilai tambah. Sehingga
dapat menghentikan upaya-upaya perambahan hutan secara ilegal.
“Sehingga terhentilah perambahan hutan kalau KPH inovatif.
Banyak program, begitu saya mau bubarkan lalu banyak tawaran program. Dulu
waktu tak mau dibubarkan, tak ade tuh, sepi-sepi jak. Bahkan parahnya lagi ada
Kepala KPH dengan latar belakang Psikologi. Sarjana Psikologi mau ngomong ape
same pohon. Yang seperti itulah, jadi kaya tak ada fungsi,” tukasnya.
“Sehingga orang nebang pohon dan sebagainye mereka seperti
tutup mate. Kadang-kadang mungkin KPH-nye nyuruh orang atau jadi pencari
pembeli,” timpalnya lagi.
Selain pembibitan, banyak lagi yang dapat dilakukan KPH.
Seperti misalnya pemanfaatan lahan gambut.
“Apa yang cocok ditanam di lahan gambut. Analisa, bagaimana
bise ngajak orang ngelolah lahan gambut. Makanya Kepala KPH harus orang yang
punya jiwa entreprenuer. Pengembangan bibit tanaman langka. Analisa potensi
desa setempat seperti apa. Itu baru betul, sehingga keberadaannya bermanfaat
untuk masyarakat,” tegasnya.
Peran KPH, kata Midji, semakin strategis sebab wilayah
kekuasaannya atau wilayah kerjanya mencakup satu juta hektar.
“Desa yang berada di kawasan KPH itu lebih dari separuh.
Harusnya KPH dengan penguasaan wilayah kerja yang luas, bisa menggali potensi
ekonomi yang ada di hutan wilayah kerjanya. Misalnya untuk pembibitan, misalnya
kalau di Kapuas Hulu itu madu, kemudian banyak obat herbal dan bahannya itu ada
di hutan-hutan Kalbar. Bahkan ada satu obat untuk diet gula darah, 180 kapsul
harganya Rp4,2 juta. Semua komponennya ada di Kalbar. Kenapa KPH tidak
mengembangkan yang seperti ini. Sehingga masyarakat bisa sejahtera,” tukasnya.
“Kalau itu dikembangkan, masyarakat tidak perlu tebang
hutan, bakar hutan dan sebagainya. Cukup kembangkan tanaman-tanaman rempah di
sana, diolah jadi obat. Nanti kita kelola secara farmasi. Seperti produk-produk
yang sudah-sudah dikembangkan KPH seperti madu, kopi, tepung okap, pisang,
beras, jagung, ini semuanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Jadi kita
tidak lagi bicara karhutla yang melanda setiap tahunnya dan masyarakat pun akan
jaga hutannya, karena mendapatkan nilai tambah melalui itu,” timpalnya.
Ia pun berharap, peran KPH ke depannya dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat desa, memajukan desa sekaligus mampu bersinergi dengan
perusahaan di wilayah kerjanya dalam rangka percepatan desa mandiri di Kalbar.
“Saya harap KPH bisa membantu meningkatkan ketahanan
ekonomi, ketahanan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa,
memajukan desa, apalagi bisa sinergitakan dengan perusahaan dan NGO di wilayah
kerjanya dalam rangka percepatan desa mandiri di Kalbar,” harapnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menginginkan agar KPH ke depannya
menjadi pelopor untuk menjadikan Kalbar sebagai daerah yang paling minim terjadinya
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Saya mau KPH itu ke depannya jadi pelopor bagaimana Kalbar
ini menjadi daerah yang paling minim terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Itu baru prestasi nasional. Bisa diberi penghargaan dan sebagainya. Bagaimana cara
kita edukasi masyarakat, mengawasi perusahaan dan sebagainya,” pungkasnya. (Fai)
