Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 03 Juli 2019 |
Bakal prioritaskan tenaga KPH yang
masih berusia produktif
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
menegaskan bahwa peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki potensi besar mengubah
status desa yang berada di kawasan hutan Kalbar yang dikelolanya menjadi desa
mandiri.
Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Semiloka penguatan peran KPH dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalbar, Senin (1/7/2019) kemarin.
“KPH ini sangat berkorelasi dengan program kita yaitu menciptakan sebanyak mungkin desa mandiri. Jadi di kawasan KPH ini setidaknya terdapat 718 desa yang masuk di 17 unit KPH. Ini potensi ketika KPH melaksanakan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP). Di dalam 718 desa ini, kalau misalnya KPH bekerjasama untuk mengembangkan kawasan hutan di desa tersebut menjadi hutan produktif, tidak perlu lagi cerita mencari modal kemana-mana, karena modal awalnya bekerjasama dengan BUMDes di desa tersebut, karena BUMDes bisa menggunakan 30 persen dana desa untuk modal usaha, jadi tidak perlu lagi repot-repot, ini potensi,” tegasnya.
“Desa di Kalbar
rata-rata terdapat perusahaan sawit di sekitarnya, tapi saat ini status desanya
merupakan desa tertinggal bahkan sangat tertinggal. Berbanding terbalik dengan
desa yang tidak terdapat perusahaan sawit yang bisa menjadi desa maju, berkembang
bahkan menjadi desa mandiri. Inilah tantangan bagi KPH bagaimana membangun
suatu desa yang berada di kawasan hutan yang dikelolanya,” ujar Sutarmidji.
Hal ini menjadi
selaras dengan pernyataannya di berbagai kesempatan bahwa perusahaan perkebunan
kelapa sawit tak memberikan kontribusi yang luat biasa bagi kemajuan Kalbar. Pasalnya,
banyak desa-desa yang berada di wilayah konsesi perusahaan sawit tersebut
kurang diperhatikan.
Pernyataan Midji
tentu mendasar, sebab jika dilihat dari jumlah desa yang terklasifikasi tertinggal
dan sangat tertinggal di Kalbar sangat banyak dibandingkan dengan desa maju dan
mandiri. Rerata desa tertinggal dan sangat tertinggal di dalamnya terdapat
banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Perkebunan
sawit ini tidak membawa perubahan yang berarti dalam perkembangan desa. Karena
banyak saya temukan hampir semua desa tertinggal dan sangat tertinggal adalah
desa yang di dalamnya terdapat perusahaan sawit,” tukasnya.
Berkenaan dengan
tenaga KPH, Midji menegaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan tenaga KPH yang
masih berusia produktif, inovatif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi
yang ada di suatu kawasan hutan yang bakal dikelolanya nanti.
“Kalau bisa Kepala KPH-nya nanti saya mau lelang saja dan masih muda di kisaran 35 tahun ke bawah yang memiliki jiwa entrepreneur, yang mampu mengembangkan potensi yang ada di kawasan hutan yang dikelolanya,” tukasnya.
“Banyak yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal, seperti tanaman produktif, hutan alamnya dibiarkan tetap ada di situ kalau masih, kalau tidak ada tanam dengan tanaman produktif yang bisa menghasilkan pendapatan, tidak hanya kayu. Di hutan masih banyak potensi yang dapat dikembangkan misalnya perikanan, perkebunan dan sebagainya,” tandasnya. (Fai)
Bakal prioritaskan tenaga KPH yang
masih berusia produktif
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
menegaskan bahwa peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki potensi besar mengubah
status desa yang berada di kawasan hutan Kalbar yang dikelolanya menjadi desa
mandiri.
Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Semiloka penguatan peran KPH dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalbar, Senin (1/7/2019) kemarin.
“KPH ini sangat berkorelasi dengan program kita yaitu menciptakan sebanyak mungkin desa mandiri. Jadi di kawasan KPH ini setidaknya terdapat 718 desa yang masuk di 17 unit KPH. Ini potensi ketika KPH melaksanakan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP). Di dalam 718 desa ini, kalau misalnya KPH bekerjasama untuk mengembangkan kawasan hutan di desa tersebut menjadi hutan produktif, tidak perlu lagi cerita mencari modal kemana-mana, karena modal awalnya bekerjasama dengan BUMDes di desa tersebut, karena BUMDes bisa menggunakan 30 persen dana desa untuk modal usaha, jadi tidak perlu lagi repot-repot, ini potensi,” tegasnya.
“Desa di Kalbar
rata-rata terdapat perusahaan sawit di sekitarnya, tapi saat ini status desanya
merupakan desa tertinggal bahkan sangat tertinggal. Berbanding terbalik dengan
desa yang tidak terdapat perusahaan sawit yang bisa menjadi desa maju, berkembang
bahkan menjadi desa mandiri. Inilah tantangan bagi KPH bagaimana membangun
suatu desa yang berada di kawasan hutan yang dikelolanya,” ujar Sutarmidji.
Hal ini menjadi
selaras dengan pernyataannya di berbagai kesempatan bahwa perusahaan perkebunan
kelapa sawit tak memberikan kontribusi yang luat biasa bagi kemajuan Kalbar. Pasalnya,
banyak desa-desa yang berada di wilayah konsesi perusahaan sawit tersebut
kurang diperhatikan.
Pernyataan Midji
tentu mendasar, sebab jika dilihat dari jumlah desa yang terklasifikasi tertinggal
dan sangat tertinggal di Kalbar sangat banyak dibandingkan dengan desa maju dan
mandiri. Rerata desa tertinggal dan sangat tertinggal di dalamnya terdapat
banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Perkebunan
sawit ini tidak membawa perubahan yang berarti dalam perkembangan desa. Karena
banyak saya temukan hampir semua desa tertinggal dan sangat tertinggal adalah
desa yang di dalamnya terdapat perusahaan sawit,” tukasnya.
Berkenaan dengan
tenaga KPH, Midji menegaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan tenaga KPH yang
masih berusia produktif, inovatif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi
yang ada di suatu kawasan hutan yang bakal dikelolanya nanti.
“Kalau bisa Kepala KPH-nya nanti saya mau lelang saja dan masih muda di kisaran 35 tahun ke bawah yang memiliki jiwa entrepreneur, yang mampu mengembangkan potensi yang ada di kawasan hutan yang dikelolanya,” tukasnya.
“Banyak yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal, seperti tanaman produktif, hutan alamnya dibiarkan tetap ada di situ kalau masih, kalau tidak ada tanam dengan tanaman produktif yang bisa menghasilkan pendapatan, tidak hanya kayu. Di hutan masih banyak potensi yang dapat dikembangkan misalnya perikanan, perkebunan dan sebagainya,” tandasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini