KalbarOnline, Pontianak – Belum meratanya pembangunan di Kalimantan Barat, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Provinsi Kalbar di masa kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan. Selain masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum disentuh Pemerintah ditambah masih banyaknya daerah-daerah yang terisolir.
Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya desa-desa tertinggal bahkan sangat tertinggal di Kalbar. Berdasarkan data, dari 2031 desa di Kalbar hanya ada satu desa dengan klasifikasi desa mandiri, 566 desa dengan klasifikasi sangat tertinggal, 865 desa dengan klasifikasi tertinggal, 349 desa dengan klasifikasi berkembang, 54 desa maju dan 196 desa yang belum terklasifikasi.
Guna menyelesaikan persoalan ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen melahirkan sebanyak-banyaknya desa mandiri di Kalbar.
“Yang berpotensi bisa menjadi desa mandiri dalam waktu cepat dengan hanya mengisi beberapa indikator yang dibutuhkan, kita akan mendapatkan ada 60 desa mandiri. Tahun depan target saya pasti 60. Dari satu menjadi 60 desa mandiri dan akhir masa jabatan ini menjadi 400 desa mandiri,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini juga akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan indikator-indikator desa mandiri.
“Dari 54 indikator desa mandiri, kita akan terbitkan pergub, kalau disetujui, dana desa itu bisa menangani 14 indikator yang ringan-ringan saja dari 54 indikator. 20 indikator ditangani oleh pemerintah kabupaten dan 20 indikator lainnya ditangani oleh pemerintah provinsi yang berat-berat,” tukasnya.
Bahkan mulai tahun 2020, pihaknya akan memberikan porsi dengan persentase sebesar 20 persen anggaran belanja langsung dari APBD Provinsi untuk menyelesaikan 20 indikator desa mandiri dan nilai itu menurutnya sangat besar.
Sutarmidji juga meyakini kunci sukses membangun Kalbar adalah mengubah desa-desa tertinggal menjadi desa mandiri. Menurutnya hal ini sangat berdampak dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan peningkatan SDM.
“Saya yakin kunci sukses membangun Kalbar itu adalah mengubah desa tertinggal menjadi desa mandiri. Itu kita sinergikan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ditambah dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar. Kalau indikator desa tertinggal ini sudah ditangani, maka perubahan Kalbar akan sangat luar biasa, lihat saja nanti,” tukasnya lagi.
Menangani indikator desa mandiri itu menurutnya tidak juga sulit. Hanya saja, kata dia, selama ini tidak diperhatikan. Padahal, lanjutnya, beberapa desa di Kalbar ini hanya tinggal ditangani beberapa indikatornya saja sehingga bisa menjadi desa mandiri.
“Tapi kan selama ini tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu itu dengan melihat indikator, misalnya kemiskinan, sampai habis duit pun tapi indikator kemiskinannya tidak tahu, pasti tak ada hasilnya. Indikator kemiskinan itu ada 14, makanya saya selama menjadi Wali Kota saya selalu melihat itu, kalau kita tak tahu, pasti tak bisa. Makanya data itu penting,” imbuhnya.
“Nah, kalau kita bisa membangun dari 2036 desa ada 1000 saja desa yang punya BUMDes, itu akan sangat luar biasa. Inilah yang pelan-pelan kita tata, kita genahkan. Jadi 100 hari ini, sudah banyak yang kita genahkan,” pungkasnya. (Fat)
Comment